Cegah Gratifikasi, KPK Sarankan Gaji PNS Dinaikkan

Cegah Gratifikasi, KPK Sarankan Gaji PNS Dinaikkan

(KPK) Komisi Pemberantasan Korupsi meminta kepada pemerintah agar mempertimbangkan kenaikan gaji PNS. Mulai dari tingkat bawah sampai bupati, wali kota, gubernur bahkan sampai presiden. Hal tersebut untuk mencegah korupsi, yang salah satunya gratifikasi.

Direktur Gratifikasi  Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK), Giri Suprapdiono, kepada wartawan menjelaskan bahwa salah satu bentuk dari pencegahan korupsi itu haruslah ada gaji yang cukup untuk PNS. Cukup dalam artian tidak berlebihan.

"Karena gaji ini kan ada kebutuhan dasar yang harus
[update title="Rekomendasi" icon="info-circle"]Pungli di Sekolah, Diturunkan Pangkat Hingga Dipecat
Dampak Moratorium CPNS, Terjadi Krisis Guru SD [/update]dipenuhi. Misalnya biaya anak sekolah, punya rumah sendiri, punya kendaraan dan tentu punya tabungan," kata Giri (11/11/16).

Lanjut Giri, Dengan kondisi yang cukup tersebut, dimungkinkan seorang PNS tidak akan korupsi untuk kebutuhan makan. Jika ada tindak korupsi yang hanya digunakan untuk kebutuhan makan, berarti terdapat sistem manajemen yang salah, yaitu karena kebutuhan dasarnya tidak tercukupi.

Apakah sudah ada PEMDA yang sudah menaikkan gaji PNS-nya? 

Menurut Giri, sudah ada sebagian kecil dari Pemda yang berani untuk menaikkan gaji ataupun tunjangan untuk para PNS-nya. Ini dilakukan untuk mencegah korupsi.

"Tapi banyak juga Pemda yang tak peduli, entah karena tak punya uang, atau tidak punya ide. 

Atau malah mereka sama-sama sepakat gaji tetap kecil yang penting bisa korupsi bersama," kata Giri.

Sekarang ini, dengan gaji yang relatif kecil, maka para PNS akan bersama-sama untuk membuat acara sendiri dengan harapan agar mereka dapat uang jalan. Banyak kegiatan yang intinya hanya untuk mendapatkan uang sampingan. (detik)