FileNya

Berita Terbaru
Berita PERMENDIKBUD Informasi-Guru Juknis SIMPATIKA Aplikasi NOT LAGU Kurikulum-2013 RPP-Silabus-Kls-4 DAPODIK Sertifikasi Cara Buku-SD-MI Rpp-Silabus-Kls-10 US-UN PERMEN Rpp-Silabus-Kls-7 RPP-Silabus-Kls-5 RPP-Silabus-Kls-X Padamu-Siap RPP-Silabus-Kls-1 ADMINISTRASI Buku Parenting Rpp-Silabus-Kls-11 RPP-Silabus GURU KEMENDAGRI Buku-SMK PAUD RPP-Silabus-Kls-2 Surat Akreditasi RPP-Silabus-Kls-8 Soal-Kls-5 Buku-SMA-MA Soal Geografi US-UN-SD Buku-SMP-MTs KEMKES Rpp-Silabus-Kls-9 Tekno UKG SMK UN Ayu Ting Ting BOS Eny Sagita RPP-Silabus-SD US-UN-SMK Akreditasi TK-RA DAK Soal-Kls-1 Soal-Kls-4 Story US-UN-SMP-MTs PERANGKAT TK A PERMENKEU PIP Soal-Kls-6 Definisi ERAPOR PKB Padamu Negeri RPP Soal-Kls-2 UTS-KLS-6 Akreditasi SMA-MA NUPTK Narrative Text PERATURAN RPP-Silabus-Agama-Kls-10 Rpp-Silabus-Kls-12 TP-LINK Ukuran Beasiswa Buku SMK 10 CPE220 CPNS KEMENHUB KOMINFO MEDIA PUPNS RPP-Silabus-Kls-6 Soal-Kls-3 Soal-Kls-4-K13 Software TOTOLINK Tenda Akreditasi-SD-MI Buku Kelas 4 DHGTK EMIS Facebook Guru Pembelajar IPA IsNews Nasional Akreditasi-SMP-MTs Bahasa Indonesia Kisi-Kisi PP RPP-Silabus-Kls-3 RPP-Silabus-SMP SBK SKTP Seni Soal-Kls-2-PAI UAMBN DAPODIKDAS Fisika X Hardware KKM KPU Kepala Sekolah Lagu Matematika NPSN O2SN Otak POS PRAKERIN Promes Prota RPP SMK Kurikulum 2013 RPP-SILABUS-MTS SK Soal-Kls-12 UTS UTS-KLS-1 UTS-SMA-MA Ukuran Kertas A1 Dalam Pixel Ukuran Kertas A4 Dalam Pixel Asus BMKG BUKU PKLK 11 DIKTI Demy Game IPA 5 Internasional Jadwal Jawa KEMENAG Kata LPIR Lagu PAUD/TK MENPAN Makalah Matematika-Kls-8 Materi PAI Materi PAI KTSP Materi-Kelas-8 Melly Goeslaw Metode OMBUDSMAN OSN PERANGKAT TK B PNS Guru Pajak Perangkat SD-MI Pramuka RPP Penjaskes RPP SMK Rocket Rockers SMK-XII/TI SMP SMP-7 Sejarah Silabus SMK Soal B.Indonesia Kelas 6 Soal IPA Kelas 6 Soal Matematika Kelas 6 Soal-Kls-2-IPA-UAS Soal-Kls-2-IPS Soal-Kls-2-PJOK Soal-Kls-2-SBK Soal-Kls-3-IPA Soal-Kls-5-K13 TL-WA7210N UAS KLS 1 US UTS KLS 10 UTS KLS 11 UTS KLS 8 UTS-KLS-1-B-Inggris UTS-KLS-3 UTS-KLS-4 UTS-kLS-2 Ukuran Kertas A1 Ukuran Kertas A1 Dalam Cm Ukuran Kertas A1 Dalam Inc Ukuran Kertas A1 Dalam Mm Ukuran Kertas A2 Dalam Pixel Ukuran Kertas A3 Dalam Pixel Ukuran Kertas A4 Dalam Cm Ukuran Kertas A4 Dalam Inch Ukuran Kertas A4 Dalam Mm Ukuran Kertas A5 Dalam Pixel

Contoh Bentuk Blanko IJAZAH SD,SMP,MTs,SMA,MA,SMK,MAK 2017

B. PETUNJUK KHUSUS PENGISIAN HALAMAN MUKA

1. BLANGKO IJAZAH SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK, dan SPK.

a. Angka 1 diisi dengan nama sekolah bersangkutan yang menerbitkan Ijazah sesuai dengan nomenklatur

b. Angka 2 diisi dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional yang menerbitkan Ijazah.

c. Angka 3 diisi dengan nama kabupaten/kota*)
*) coret salah satu yang tidak sesuai

d. Angka 4 diisi dengan nama provinsi.

e. Angka 5 diisi dengan nama siswa pemilik Ijazah menggunakan huruf (KAPITAL). Nama harus sama dengan yang tercantum pada Akte Kelahiran/Dokumen Kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang dibawahnya.

f. Angka 6 diisi dengan tempat dan tanggal lahir siswa pemilik Ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada Akte Kelahiran/Dokumen Kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang dibawahnya.
[ads-post]
g. Angka 7 diisi dengan nama orang tua/wali siswa pemilik Ijazah.

h. Angka 8 diisi dengan nomor induk siswa pemilik Ijazah pada sekolah yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk.

i. Angka 9 diisi dengan nomor induk siswa nasional pemilik Ijazah. Nomor induk siswa nasional terdiri atas 10 digit yaitu tiga digit pertama tentang tahun lahir pemilik Ijazah dan tujuh digit terakhir tentang nomor pemilik Ijazah yang diacak oleh sistem di Kemendikbud.

j. Angka 10 diisi dengan nomor peserta Ujian Nasional terdiri atas 14 (empat belas) digit sesuai dengan nomor peserta yang tertera pada kartu tanda peserta Ujian Nasional dan sama dengan yang tertera di Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN). 1 (satu) digit berisi informasi jenjang pendidikan, 2 (dua) digit berisi informasi tahun, 2 (dua) digit berisi informasi kode provinsi, 2 (dua) digit berisi informasi kode Kabupaten/Kota, 3 (tiga) digit berisi informasi kode sekolah, 3 (tiga) digit berisi informasi kode urut peserta, dan 1 (satu) digit berisi informasi validasi. Khusus Untuk Ijazah SD dan SDLB, angka 10 diisi dengan nomor peserta ujian sekolah.

k. Angka 11 diisi dengan sekolah penyelenggara ujian sekolah.

l. Angka 12 diisi dengan sekolah penyelenggara ujian nasional.

m. Angka 12a khusus untuk Ijazah Pendidikan Luar Biasa dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk SMALB (kurikulum 2006) diisi dengan jenis ketunaan peserta didik, yang terdiri dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, tunadaksa ringan, tunadaksa sedang, tunalaras, dan tunaganda.

- Untuk SDLB dan SMPLB (kurikulum 2013) diisi dengan jenis kekhususan peserta didik, yang terdiri dari hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan berfikir, hambatan fisik, autis, dan disabilitas majemuk.

n. Angka 13 diisi dengan nama Kabupaten/Kota tempat penerbitan, dilanjutkan dengan tanggal (2 digit) dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf (tidak boleh disingkat) sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusan di satuan pendidikan.

o. Angka 14 diisi dengan nama Kepala Sekolah dari sekolah bersangkutan yang menerbitkan Ijazah dan dibubuhkan tanda tangan. Bagi Kepala Sekolah pegawai negeri sipil diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP), sedangkan Kepala Sekolah yang non pegawai negeri sipil diisi satu buah strip (-).

Tambahan penjelasan:

Dalam hal Kepala Sekolah berhalangan tetap, dan belum ada kepala sekolah yang definitif, maka dapat mengacu surat BSNP Nomor: 0007/SDAR/BSNP/V/2012 tanggal 28 Mei 2012, perihal Penandatangan SKHUN dan Ijazah sebagai berikut:

a) Ijazah dapat ditandatangani oleh Plt Kepala Sekolah yang memiliki jabatan fungsional guru, yang diberikan mandat oleh Bupati/Walikota;

b) bila Plt Kepala Sekolah tidak memiliki jabatan fungsional guru maka Bupati/Walikota dapat menunjuk Wakil Kepala Sekolah yang memiliki jabatan fungsional guru, dengan memberi surat mandat.

p. Angka 15 dibubuhkan stempel sekolah dari sekolah bersangkutan yang menerbitkan Ijazah sesuai dengan nomenklatur.

q. Angka 16 ditempelkan Pasfoto peserta didik yang terbaru ukuran 3 cm x 4 cm hitam putih atau berwarna, dibubuhi cap tiga jari tengah tangan kiri pemilik Ijazah serta stempel menyentuh pasfoto.

Nomor Ijazah adalah sistem pengkodean pemilik Ijazah yang mencakup kode penerbitan (dalam negeri –DN atau luar negeri –LN dan kode provinsi), kode jenjang pendidikan, kode kurikulum yang digunakan (SD, SMP, SMA, dan SMK), kode jenis satuan pendidikan, dan nomor seri dari setiap pemilik Ijazah. Keterangan sistem pengkodean untuk Ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK sebagai berikut:

1) kode penerbitan
a) Dalam Negeri (DN) dan provinsi
DN-01 = Provinsi DKI Jakarta
DN-02 = Provinsi Jawa Barat
DN-03 = Provinsi Jawa Tengah
DN-04 = Provinsi DI Yogyakarta
DN-05 = Provinsi Jawa Timur
DN-06 = Provinsi Aceh
DN-07 = Provinsi Sumatera Utara
DN-08 = Provinsi Sumatera Barat
DN-09 = Provinsi Riau
DN-10 = Provinsi Jambi
DN-11 = Provinsi Sumatera Selatan
DN-12 = Provinsi Lampung
DN-13 = Provinsi Kalimantan Barat
DN-14 = Provinsi Kalimantan Tengah
DN-15 = Provinsi Kalimantan Selatan
DN-16 = Provinsi Kalimantan Timur
DN-17 = Provinsi Sulawesi Utara
DN-18 = Provinsi Sulawesi Tengah
DN-19 = Provinsi Sulawesi Selatan
DN-20 = Provinsi SulawesiTenggara
DN-21 = Provinsi Maluku
DN-22 = Provinsi Bali
DN-23 = Provinsi Nusa Tenggara Barat
DN-24 = Provinsi Nusa Tenggara Timur
DN-25 = Provinsi Papua
DN-26 = Provinsi Bengkulu
DN-27 = Provinsi Maluku Utara
DN-28 = Provinsi Bangka Belitung
DN-29 = Provinsi Gorontalo
DN-30 = Provinsi Banten
DN-31 = Provinsi Kepulauan Riau
DN-32 = Provinsi Sulawesi Barat
DN-33 = Provinsi Papua Barat
DN-34 = Provinsi Kalimantan Utara

b) Luar Negeri (LN) dan sekolah Indonesia Luar Negeri
LN-01 = Sekolah Indonesia Wassenar
LN-02 = Sekolah Indonesia Moskow
LN-03 = Sekolah Indonesia Cairo
LN-04 = Sekolah Indonesia Riyadh
LN-05 = Sekolah Indonesia Jeddah
LN-06 = Sekolah Indonesia Islamabad
LN-07 = Sekolah Indonesia Yangoon
LN-08 = Sekolah Indonesia Bangkok
LN-09 = Sekolah Indonesia Kuala Lumpur
LN-10 = Sekolah Indonesia Singapura
LN-11 = Sekolah Indonesia Tokyo
LN-12 = Sekolah Indonesia Damascus
LN-13 = Sekolah Indonesia Davao
LN-14 = Sekolah Indonesia Kinabalu
LN-15 = Sekolah Indonesia Den Haag
LN-16 = Sekolah Indonesia Beograd
2) Kode jenjang pendidikan meliputi:
D = Pendidikan Dasar
M = Pendidikan Menengah
3) Jenis satuan pendidikan, meliputi:
Dd = SD
Ddb = SDLB
DI = SMP
Dlb = SMPLB
Ma = SMA
Mab = SMALB
Mk = SMK

4) Kode Kurikulum, meliputi:
06 = Kurikulum 2006
13 = Kurikulum 2013
SPK = Satuan Pendidikan Kerjasama

5) Nomor seri pemilik Ijazah terdiri atas tujuh digit angka mulai dari 0000001 sampai dengan 9999999 untuk setiap provinsi.
Tahun 2018

 | JUKNIS Penulisan Ijazah SD,SMP.SMA,MI,MTs,MA 2018




Tahun 2017

 | Blanko IJAZAH SD, SDLB dan Paket A
 | Blanko IJAZAH SMP, SMPLB dan Paket B
 | Blanko IJAZAH SMA, SMALB dan Paket C
 | Blanko IJAZAH SMA, SMALB dan Paket C

JUKNIS Penulisan Ijazah dan SHUAMBN SD,SMP.SMA,MI,MTs,MA 2018
JUKNIS Penulisan Ijazah dan SHUAMBN SD,SMP.SMA,MI,MTs,MA 2018 - Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar nasional (SHUAMBN) merupakan salah satu dokumen negara yang diperoleh peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Karena itu, kebenaran data dan informasi yang tercantum di dalamnya mutlak diperlukan.

ijazah untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti Ujian Madrasah dan dinyatakn lulus dari satuan pendidikan. Ijazah untuk tingkat Madrasa Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti Ujian Nasional (UN) dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

SHUAMBN diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti Ujian AKhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab untuk tingkat MTs dan MA.
[ads-post]
Petunjuk teknis dibuat dengan tujuan sebagai berikut:
1. Memberikan petunjuk secara umum tentang penulisan blanko ijazah dan SHUAMBN
2. Memberikan petunjuk secara khusus tentang penulisan blanko ijazah dan SHUAMBN.
Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasa r (SD), Sekolah Dasa r Lua r Bias a (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Lua r Bias a (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Lua r Bias a (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Sanggar Keglatan Belajar (SKB).

Spesifikasi kertas Blangko Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut.
a. Jeni s kertas berpengaman khusu s {security paper);
b. Ukura n 2 1 c m X 29,7 cm;
c. Berat 150 gr/m^ dengan toleransi ± 4 gr/m^;
d. Tebal 150 mikrometer dengan toleransi ±1 0 mikrometer;
e. Opasitas 9 0 % (minimum);
f. Kecerahan 8 0 % dengan toleransi ± 2 % {brightness);
g- Baha n pulp kayu kimi a 100%;
h. Warna putih;
i. Pengaman tanda ai r lambang negara Garud a Pancasila sebar; dan
j - Minutering 1) berupa serat berwarna merah kasat mata yang berpendar berwarna merah jik a disinar i dengan sinar ultraviolet.

CONTOH BLANGKO IJAZAH SESUAI PETUNJUK PENGISIAN HALAMAN MUKA DAN HALAMAN BELAKANG IJAZAH

1. Blangko Ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK
a. Blangko Ijazah SD
1) SD Kurikulum 2006 (terlampir)
2) SD Kurikulum 2013 (terlampir)
3) SD SPK (terlampir)
b. Blangko Ijazah SDLB (terlampir)

c. Blangko Ijazah SMP
1) SMP Kurikulum 2006 (terlampir)
2) SMP Kurikulum 2013 (terlampir)
3) SMP SPK (terlampir)
d. Blangko Ijazah SMPLB (terlampir)

e. Blangko Ijazah SMA
1) SMA Kurikulum 2006 (terlampir)
2) SMA Kurikulum 2013 (terlampir)
3) SMA SPK (terlampir)
f. Blangko Ijazah SMALB (terlampir)
g. Blangko Ijazah SMK Program 4 Tahun
1) SMK Kurikulum 2006 (terlampir)
2) SMK Kurikulum 2013 (terlampir)

h. Blangko Ijazah SMK Program 3 Tahun
1) SMK Kurikulum 2006 (terlampir)
2) SMK Kurikulum 2013 (terlampir)
2. Blangko Ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C
a. Blangko Ijazah Paket A (terlampir)
b. Blangko Ijazah Paket B (terlampir)
c. Blangko Ijazah Paket C (terlampir)

Petunjuk teknis ini memuat petunjuk umum dan petunjuk khusus penulisan blanko ijazah dan SHUAMBN, disertai contoh blanko yang telah diisi.

Bagi anda yang membutuhkan JUKNIS Penulisan Ijazah dan SHUAMBN MI,MTs,MA 2017, silahkan download menggunakan link di bawah ini:

 | JUKNIS Penulisan Ijazah SD,SMP.SMA,MI,MTs,MA 2018





| JUKNIS Penulisan Ijazah dan SHUAMBN MI,MTs,MA 2017

PEDOMAN PELAKSANAAN OLIMPIADE GURU NASIONAL (OGN) SD,SMP 2018 - Peningkatan kompetensi dan kemampuan profesional guru menjadi salah satu ranah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Kebijakan ini dibuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia pendidikan Indonesia agar mampu bersaing dalam era global. Untuk itu, berbagai kegiatan yang bertujuan mendorong motivasi guru meningkatkan kompetensinya perlu diselenggarakan. Salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah Olimpiade Guru Nasional (OGN) Pendidikan Dasar. OGN Dikdas tahun 2018 diikuti oleh Guru SD sebagai guru kelas dan Guru SMP dengan mata pelajaran: Matematika, IP A, IPS, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan OGN Dikdas di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Buku pedoman ini memuat rambu-rambu teknis pelaksanaan seleksi peserta OGN Dikdas tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai dengan penentuan pemenang tingkat nasional. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan khususnya kompetensi profesional dan pedagogik guru kelas SD dan guru mata pelajaran Sl\1P melalui ajang lomba yang kompetitif, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sub Direktorat  Kesejahteraan Penghargaan dan Pelindungan akan melaksanakan Olimpiade Guru Nasional (OGN) Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2018. Seleksi OGN 2018 dilaksanakan berjenjang dimulai seleksi tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami inforrnasikan hal-hal sebaga i berikut:

1. Mekanisme Seleksi OLIMPIADE GURU NASIONAL (OGN) SD,SMP 2018

  • a. Pada tingkat kabupaten/kota seleksi administratif dan akademik secara daring (online).
  • b. Pada tingkat provinsi seleksi dilakukan melalui tes tertulis dengan bentuk pilihan jamak
  • (multiple choice) dan isian singkat/esa i/ mengarang.
  • c. Perangkat tes disiapkan oleh Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar.
  • d. Pada tingkat nasional seleksi terdiri atas:
    • 1) testertulis,
    • 2) eksperimen/eksplorasi/unjuk kerja,
    • 3) makalah dan presentasi .
  • e. Materi seleksi dan perangkat tes tingkat provinsi dan nasional disiapkan oleh Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar

2. Persyaratan Peserta OLIMPIADE GURU NASIONAL (OGN) SD,SMP 2018

  • a. Guru kelas SD dan rnapel Sl\1P yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), guru bukan PNS di
  • sekolah negeri yang memiliki Surat Keputusan (SK) dari pemerintah daerah, guru yang
  • memiliki SK sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 4
  • (empat) tahun berturut-turut.
  • b. Mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
  • c. Sudah memiliki nilai tes awal Uj i Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015/20I6/2017.
  • d. Tidak sedang ditugasi sebagai kepala sekolah atau sedang dalam proses pengangkatan sebagai
  • kepala sekolah atau sedang dalam transisi alih tugas ke unit kerja lainnya.
  • e. Belum pernah meraih rnedali OSNG dan OGN dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.
  • f. Memiliki kualifikasi akadernik minimal Sarjana (S1)/D-JV.
  • g. Guru SMP hanya dapat rnengikuti lornba pada mata pelajaran yang sarna dengan rnata
  • pelajaran yang diampunya (melarnpirkan Data Pokok Pendidik/DAPODIK).
  • h. Merniliki surat izin dari kepala sekolah.
[ads-post]

3. Bidang yang dilombakan OLIMPIADE GURU NASIONAL (OGN) SD,SMP 2018:

  • a. Guru kelas SD
  • b. Guru SMP meliputi mata pelajaran:
    • 1) Matematika
    • 2) IPA
    • 3) IPS
    • 4) Bahasa Indonesia
    • 5) Bahasa Inggris

4. Seleksi tingkat kabupaten/kota OLIMPIADE GURU NASIONAL (OGN) SD,SMP 2018

  • a. Dinas pendidikan kabupaten/kota rnernfasilitasi guru untuk rnengikuti seleksi adrninistratif dan
  • akadernik tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Guru
  • Pendidikan Dasar secara daring (online).
  • b. Pendaftaran peserta dan proses seleksi administratif serta akademik dilakukan secara daring
  • pada larnan: www.kesharlindungdikdas.id
  • c. Seleksi dilaksanakan pada 27 Februari s.d. 9 Maret 2018

5. Seleksi tingkat provinsi OLIMPIADE GURU NASIONAL (OGN) SD,SMP 2018

  • a. Seleksi tingkat provinsi diselenggarakan oleh dinas pendidikan provinsi bertempat di provinsi
  • rnasing-rnasing.
  • b. Peserta seleksi tingkat provinsi adalah peringkat pertama tingkat kabupaten/kota.
  • c. Apabila terdapat kabupaten/kota yang tidak rnenyelenggarakan dan/atau tidak rnengirirnkan
  • wakilnya, posisinya akan diisi oleh peserta terbaik berdasarkan peringkat provinsi dari
  • keseluruhan peserta lainnya.
  • d. Seleksi dilaksanakan antara tanggal 19 s.d. 29 Maret 20 I 8.
  • e. Apabila tidak tersedia anggaran untuk penyelenggaraan OGN di provinsi, untuk akornodasi dan
  • transportasi peserta ditanggung oleh dinas pendidikan kabupaten/kota atau peserta.

6. Seleksi Tingkat Nasional OLIMPIADE GURU NASIONAL (OGN) SD,SMP 2018

  • a. Seleksi diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 April s.d. 3 Mei 2018 berupa tes tertulis,
  • eksperirnen/eksplorasi/unj uk kerja, dan presentasi.
  • b. Peserta seleksi tingkat nasional adalah peringkat pertama tingkat provinsi
  • c. Apabila terdapat provinsi yang tidak menyelenggarakan dan/atau tidak mengirimkan wakilnya, posisinya akan diisi oleh peserta terbaik berdasarkan peringkat nasional dari keseluruhan peserta lainnya.
Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
Selengkapnya tentang PEDOMAN PELAKSANAAN OLIMPIADE GURU NASIONAL (OGN) SD,SMP 2018 bisa anda download menggunakan link di bawah ini:

| PEDOMAN PELAKSANAAN OLIMPIADE GURU NASIONAL (OGN) SD,SMP 2018
 | INFORMASI PENYELENGGARAAN OLIMPIADE GURU NASIONAL (OGN) SD,SMP 2018
 | SURAT PERNYATAAN BAGI PESERTA OLIMPIADE GURU NASIONAL (OGN) SD,SMP 2018

Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengelolaan NUPTK 2018
Penyampaian Salinan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018. Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Peraturan Sekretaris Jenderal tersebut, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN NOMOR UNIK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.


BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

  1. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut NUPTK adalah kode referensi yang berbentuk nomor unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada Satuan Pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  2. Penerbitan NUPTK adalah proses pemberian NUPTK kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan peraturan ini.
  3. Penonaktifan NUPTK adalah proses pemberhentian pemakaian NUPTK oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan peraturan ini.
  4. Reaktivasi NUPTK adalah proses mengaktifkan atau menghidupkan kembali NUPTK yang sebelumnya sudah berstatus nonaktif oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan peraturan ini.
  5. Pendidik adalah guru dan pendidik lainnya pada Satuan Pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
  7. Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.
  8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
  9. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut PDSPK adalah unsur pendukung tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibidang data dan statistik pendidikan dan kebudayaan.
[ads-post]
Pasal 2
Pengelolaan NUPTK bertujuan untuk:
a. meningkatkan tata kelola data Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
b. memberikan identitas resmi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
c. memetakan kondisi riil data Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 3
Pengelolaan NUPTK dilakukan dengan prinsip:
a. keadilan;
b. kepastian;
c. transparan;
d. akuntabel;
e. efektif; dan
f. efisien.
Pasal 4
  1. Pengelolaan NUPTK dilakukan melalui sistem aplikasi dalam jaringan.
  2. Pengelolaan NUPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    • a. Penerbitan NUPTK;
    • b. Penonaktifan NUPTK; dan
    • c. Reaktivasi NUPTK.
Pasal 5
  1. Penerbitan NUPTK dilakukan oleh PDSPK dengan tahapan:
    • a. penetapan calon penerima NUPTK; dan
    • b. penetapan penerima NUPTK.
  2. Penetapan calon penerima NUPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
    • a. sudah terdata dalam pangkalan data dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id atau dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id.
    • b. belum memiliki NUPTK; dan
    • c. telah bertugas pada Satuan Pendidikan yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional.
  3. Penetapan calon penerima NUPTK dilakukan dalam jaringan melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id pada tingkat Satuan Pendidikan.
  4. Penetapan penerima NUPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan permohonan Penerbitan NUPTK dari Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima NUPTK.
  5. Permohonan Penerbitan NUPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id dengan melampirkan syarat sebagai berikut:
    • a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    • b. ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir;
    • c. bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma IV (D-IV) atau strata 1 (S-1) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal;
    • d. bagi yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) melampirkan:
      1. Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS atau PNS; dan
      2. SK penugasan dari Dinas Pendidikan;
    • e. surat keputusan pengangkatan dari kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan
    • f. telah bertugas paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya.
  6. PDSPK menerbitkan NUPTK setelah syarat permohonan Penerbitan NUPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diverifikasi dan divalidasi melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id oleh:
    • a. kepala Satuan Pendidikan;
    • b. kepala Dinas Pendidikan atau Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) sesuai kewenangan; dan
    • c. kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas), atau Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) sesuai kewenangan.
  7. PDSPK menetapkan penerima NUPTK dan menginformasikan melalui laman gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status.

Pasal 6
Penerbitan NUPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti program khusus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 7
  1. Penonaktifan NUPTK dilakukan oleh PDSPK.
  2. Penonaktifan NUPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
    • a. permohonan dari pemilik NUPTK; dan/atau
    • b. tidak terdata sebagai pendidik atau tenaga kependidikan;
  3. Penonaktifan NUPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
    • a. pemohon mengajukan surat pernyataan menonaktifkan NUPTK bermaterai dalam bentuk cetak dan salinan digital kepada kepala Satuan Pendidikan;
    • b. NUPTK yang diusulkan harus atas nama sendiri bukan atas nama orang lain;
    • c. surat persetujuan kepala Satuan Pendidikan dalam bentuk salinan digital; dan
    • d. surat persetujuan dari kepala Dinas Pendidikan setempat dalam bentuk salinan digital.
  4. PDSPK menonaktifkan NUPTK setelah verifikasi dan divalidasi melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id oleh:
    • a. kepala Satuan Pendidikan;
    • b. kepala Dinas Pendidikan atau Atdikbud sesuai kewenangan; dan
    • c. kepala LPMP, BP-PAUD dan Dikmas, BPKLN sesuai kewenangan.
  5. Penonaktifan NUPTK dilakukan melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id.
  6. PDSPK menginformasikan NUPTK yang sudah nonaktif melalui laman gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status.

Pasal 8
  1. PDSPK dapat melakukan Reaktivasi NUPTK.
  2. Reaktivasi NUPTK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  3. Permohonan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan syarat:
    • a. data pemohon sudah ada dalam data pokok pendidikan;
    • b. NUPTK harus atas nama pemohon, bukan atas nama orang lain;
    • c. mengajukan surat pernyataan mengaktifkan NUPTK dengan bermaterai dalam bentuk cetak dan salinan digital kepada kepala Satuan Pendidikan;
    • d. surat persetujuan kepala Satuan Pendidikan dalam bentuk cetak; dan
    • e. surat persetujuan dari kepala Dinas Pendidikan dalam bentuk salinan digital.
  4. Syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e diunggah melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id.
  5. NUPTK direaktivasi setelah persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi dan divalidasi melalui sistem aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id oleh:
    • a. kepala Satuan Pendidikan;
    • b. kepala Dinas Pendidikan atau Atdikbud sesuai kewenangan; dan
    • c. kepala LPMP, BP-PAUD dan Dikmas, atau BPKLN sesuai kewenangan.
  6. NUPTK yang sudah direaktivasi diinformasikan melalui laman gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status.

Pasal 9
Setiap tahapan Pengelolaan NUPTK dilakukan tanpa pungutan biaya.

Pasal 10
Pengelolaan NUPTK dilakukan oleh PDSPK berdasarkan mekanisme Pengelolaan NUPTK sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 11
Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Selengkapnya tentang Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengelolaan Pengajuan, Pnonaktifan, Pengaktifan NUPTK tahun 2018, silahkan download JUKNIS beserta lampirannya.

Server 1 (GDrive)

| Surat Pengantar (JUKNIS) Pengelolaan NUPTK 2018
 | Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengelolaan NUPTK 2018
 | Lampiran (JUKNIS) Pengelolaan NUPTK 2018




Server 2 (Mefiafire)

 | Surat Pengantar (JUKNIS) Pengelolaan NUPTK 2018
 | Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengelolaan NUPTK 2018
 | Lampiran (JUKNIS) Pengelolaan NUPTK 2018

Download PDF Juknis BOS Madrasah (MI, MTs, MA) 2017
Download PDF Juknis BOS Madrasah (MI, MTs, MA) 2017
Download PDF Juknis BOS Madrasah (MI, MTs, MA) 2018 - Sasaran program BOS adalah semua MI, MTs negeri dan swasta serta Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) Ula dan Wustha penyelenggara Wajar Dikdas, termasuk MI-MTs Satu Atap (SATAP) di seluruh Provinsi di Indonesia yang telah memiliki izin operasional. MI penerima BOS adalah lembaga madrasah yang menyelenggarakan kegiatan Wajar Dikdas pada pagi hari dan siswanya tidak terdaftar sebagai siswa SD atau SMP. Bagi madrasah yang menyelenggarakan kegiatan Wajar Dikdas pada sore hari, dapat menjadi sasaran program BOS setelah dilakukan verifikasi oleh Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota.

Download PDF Juknis BOS Madrasah (MI, MTs, MA) 2018 - Penuntasan program wajib belajar bagi peserta didik merupakan program prioritas pemerintah yang selama ini menjadi salah satu rencana kerja pemerintah, karena masih ada anak masa usia sekolah tidak merasakan pendidikan atau putus sekolah baik itu di madrasah maupun di sekolah umum. Indikator tersebut dapat dilihat dari sumber data Education Management Information System (EMIS) untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Madrasah Ibtidaiyah mencapai angka 12,65%, Madrasah Tsanawiyah mencapai angka 23,60% dan Madrasah Aliyah mencapai angka 9,10%. Melalui program BOS untuk 48.423 madrasah pada anggaran DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada tahun 2016, diharapkan dapat meningkatkan APK sebagai cermin meningkatnya layanan mutu pendidikan di Kementerian Agama. Masih banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui program Bantuan Operasional Sekolah pada madrasah agar dapat membantu anak usia sekolah merasakan pendidikan di madrasah. Tentunya tidak terlepas dari kinerja para penanggungjawab BOS di setiap satuan kerja Kementerian Agama sehingga proses pelaksanaan program BOS pada madrasah dapat terlaksana dengan baik dan optimal.

Anggaran pemerintah yang keluar melalui APBN ini harus dibarengi dengan akuntabilitas dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan regulasi yang dapat dipahami oleh seluruh pelaksana program BOS tersebut. Regulasi dalam bentuk petunjuk teknis ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program BOS di setiap satker Kementerian Agama pada tahun 2016. Diharapkan setiap penanggungjawab BOS Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat mensosialisasikan petunjuk teknis BOS pada Madrasah tahun 2016 yang telah diterbitkan ini, agar pertanggungjawaban pelaksanaannya lebih baik dan akuntabel.

PPS penerima BOS adalah lembaga pondok pesantren yang menyelenggarakan kegiatan Wajar Dikdas dan santrinya tidak terdaftar sebagai siswa madrasah atau siswa sekolah. Batas usia santri PPS yang MI, penerima BOS adalah maksimal 25 tahun. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh madrasah/PPS, dihitung berdasarkan jumlah siswa

Download PDF Juknis BOS Madrasah (MI, MTs, MA) 2018 Silahkan Unduh semua. Bagi yang membutuhkan Download PDF Juknis BOS Madrasah (MI, MTs, MA) 2018 silahkan Pilih aja sesuai kebutuhan saudara-saudara sekalian, pada link di bawah ini :
 | Petunjuk Teknis BOS Madrasah Nomor 451 Tahun 2018 [Link 1]




 | Permendikbud No 1 Tahun 2018 Tentang JUKNIS BOS [Link 1]

 | Permendikbud No 1 Tahun 2018 Tentang JUKNIS BOS [Link 2]




 | Download PDF Juknis BOS Madrasah (MI, MTs, MA) 2017

 | Download Juknis BOS Madrasah (MI, MTs) 2016

Edaran, Syarat, Jadwal Serta Cara Pendaftaran Peserta PPG 2018

A. Persyaratan Pendaftaran Peserta PPG 2018

1. Persyaratan akademik Calon Peserta PPG Dalam Jabatan

Calon peserta PPG Dalam Jabatan harus mengikuti seleksi kemampuan akademik melalui tes online. Seleksi kemampuan akademik meliputi tes potensi akademik (TPA), tes pedagogik, tes bidang studi, dan tes bakat dan minat. Standar minimal nilai hasil seleksi kemampuan akademik calon peserta ditetapkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, untuk tahun 2018 ditetapkan batas lulus pretest adalah 50 untuk program studi kejuruan dan 60 untuk program studi non kejuruan.

2. Persyaratan administrasi Calon Peserta PPG Dalam Jabatan

Calon peserta wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut.
  1. Diangkat sebagai guru sampai dengan 31 Desember 2015.
  2. Terdaftar pada Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per tanggal 31 Juli
  3. 2017.
  4. Memiliki NUPTK (dapat dipenuhi setelah lulus pretest).
  5. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi, dibuktikan dengan scan ijazah S-1/D-IV.
  6. Berkualifikasi akademik S-1/D-IV yang sesuai dengan program studi pada PPG yang akan  diikuti.
  7. Masih aktif mengajar dibuktikan dengan memiliki SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah 5 (lima) tahun terakhir (mulai tahun 2014 sampai dengan 2018).
  8. Berstatus guru PNS, guru Bukan PNS di sekolah negeri, dan guru tetap yayasan (GTY).
  9. Guru bukan PNS di sekolah negeri dibuktikan dengan SK Pengangkatan dari Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pendidikan 5 (lima) tahun terakhir (mulai tahun 2014 sampai dengan 2018).
  10. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2018.
  11. Sehat jasmani dan rohani.
  12. Bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza).
  13. Berkelakuan baik.

Persyaratan guru bukan PNS di sekolah negeri seperti disebutkan pada huruf g di atas, hanya berlaku untuk pendaftaran dan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan, tidak berlaku untuk persyaratan pembayaran tunjangan profesi pendidik. Biaya pelaksanaan PPG Dalam Jabatan bagi guru bukan PNS di sekolah negeri menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah atau Satuan Pendidikan, kecuali guru yang mengajar di daerah khusus (3T).
[ads-post]

B. Tata Cara Pendaftaran Calon Peserta PPG Dalam Jabatan

  1. Aplikasi pendaftaran calon peserta PPG Dalam Jabatan dapat dibuka melalui alamat http://simpkb.id.
  2. Guru membuka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran sebagai calon Peserta PPG Dalam Jabatan dengan menggunakan akun individu masing-masing. Guru mengunggah (upload) hasil pindai (scan) ijazah asli S-1/D-IV. Bagi guru yang terkendala dengan akses internet, pendaftaran dapat dibantu oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan.
  3. Guru menetapkan program studi yang akan diikuti dalam PPG. Ketentuan penetapan program studi PPG adalah linier dengan program studi/jurusan pada ijazah S-1/D-IV yang dimiliki. Daftar linieritas program studi PPG pada Lampiran II.
  4. Guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah S-1/D-IV.
  5. LPMP melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian atau linieritas antara program studi PPG yang dipilih dengan program studi/jurusan pada ijazah S-1/D-4. Hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan dengan 3 (tiga) kategori sebagai berikut.
    • “Diterima” jika program studi PPG yang dipilih linier dengan program studi/jurusan pada ijazah S-1/D-IV.
    • “Ditolak” jika program studi PPG yang dipilih tidak linier dengan ijazah S-1/D-IV dan tidak dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh: Guru dengan kualifikasi akademik Sarjana Hukum tidak linier dengan program studi PPG yang ada.
    • “Diperbaiki’ jika bidang studi PPG yang dipilih tidak linier dengan ijazah S-1/D-IV tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh: Guru dengan kualifikasi akademik Sarjana Bahasa Inggris memilih program studi PPG Guru Kelas SD. Jika Guru tersebut ingin mengikuti PPG maka guru harus memperbaiki program studinya menjadi Bahasa Inggris.
  6. Guru yang lolos verifikasi dan validasi yang berstatus “diterima” dinyatakan sebagai peserta
  7. pretest PPG Dalam Jabatan.
  8. Waktu dan tempat pelaksanaan pretest akan diinformasikan setelah proses penempatan (plotting) peserta pretest ke TUK selesai.

C. Jadwal PPG Dalam Jabatan

  1. Pendaftaran calon peserta Pretest PPG Dalam Jabatan oleh Guru 
    • 17 Februari – 2 Maret 2018
  2. Verifikasi dan validasi linieritas antara bidang studi PPG dengan ijazah S-1/D-IV oleh LPMP 
    • 19 Februari – 5 Maret 2018
  3. Penetapan TUK oleh LPMP 
    • 19 – 21 Februari 2018
  4. Penempatan (Plotting) TUK calon peserta Pretest PPG Dalam Jabatan oleh LPMP 
    • 6 – 10 Maret 2018
  5. Cetak kartu calon peserta Pretest PPG Dalam Jabatan oleh Guru 
    • 12 - 14 Maret 2018
  6. Pelaksanaan Pretest PPG Dalam Jabatan di TUK oleh Ditjen GTK 
    • 20 - 31 Maret 2018

Linieritas Kualifikasi S-1/D-IV dengan Program Studi PPG Dalam Jabatan

Linier yang dimaksudkan di sini adalah kesesuaian antara program studi pada ijazah S-1/D-IV dengan program studi PPG Dalam Jabatan.
A. Guru Mata Pelajaran Umum di TK/SD/MI SMP/MTS SMA/MA SMK/MAK dan SLB (untuk guru yang linear dan serumpun)

File selengkapnya tentang Edaran, Syarat, Jadwal Serta Cara Pendaftaran Peserta PPG 2018, silahkan download pada link di bawah ini:

| Edaran, Persyaratan dan Cara Pendaftaran Peserta PPG 2018

PERMENDIKBUD NO 4 (2018) PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PEMERINTAH

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (6) dan Pasal 71A Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pemerintah dan Satuan Pendidikan, perlu melakukan penilaian hasil belajar peserta didik;

b. bahwa untuk meningkatkan mutu penilaian hasil belajar
oleh satuan pendidikan dan pemerintah, serta untuk mendorong pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional perlu meningkatkan mutu ujian oleh satuan pendidikan dan pemerintah;

c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah atau Bentuk Lain yang Sederajat masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan
Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
897);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), dan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya.

2. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Program Paket A/Ula setara SD/MI, Program Paket B/Wustha setara SMP/MTs dan Program Paket C/Ulya setara SMA/MA.

3. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

4. Ujian Sekolah selanjutnya disingkat US adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan satuan pendidikan terhadap standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran yang tidak diujikan dalam USBN dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan pada SD/MI/SDTK dan Program Paket A/Ula.

5. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.

6. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.

7. UN untuk Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran dan penilaian penyetaraan pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan pada Program Paket B/Wustha setara SMP/MTs dan Program Paket C/Ulya setara SMA/MA.

8. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut Nilai USBN adalah nilai yang diperoleh peserta didik melalui USBN.

9. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik melalui UN.

10. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BSNP adalah badan mandiri dan profesional yang bertugas mengembangkan, memantau, dan mengendalikan Standar Nasional Pendidikan.

11. Program Ula adalah pendidikan dasar 6 (enam) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket A dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.

12. Program Wustha adalah pendidikan dasar 3 (tiga) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.

13. Program Ulya adalah pendidikan menengah 3 (tiga) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket C dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.

14. Kisi-Kisi Ujian adalah acuan untuk mengembangkan dan merakit naskah USBN dan UN yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku.Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.

15. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
16. Prosedur Operasi Standar Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat POS USBN adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan USBN.

17. Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat POS UN adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan UN.

18. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
19. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
20. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
21. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

BAB II
PENYELENGGARAAN

Pasal 2
(1) Penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui USBN dan US.
(2) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilaksanakan melalui UN.
(3) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk peserta didik pada SMK/MAK termasuk ujian kompetensi keahlian.
(4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mata pelajaran yang diujikan dalam USBN diatur dalam POS yang ditetapkan oleh BSNP.
(6)
  Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ujian kompetensi keahlian untuk SMK/MAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal terkait.

Pasal 3
(1) US sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diikuti oleh peserta didik pada jenjang SD/MI/SDTK dan Program Paket A/Ula.
(2) USBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diikuti oleh peserta didik pada jenjang SD/MI/SDTK, Program Paket A/Ula, SDLB, SMP/MTs/SMPTK, Program Paket B/Wushta, SMPLB,
SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK, Program Paket C/Ulya, dan SMALB.
(3) UN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diikuti oleh peserta didik pada jenjang SMP/MTs/SMPTK, Program Paket B/Wustha, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK dan Program Paket C/Ulya.

Pasal 4
(1) Penilaian hasil belajar melalui USBN pada Jenjang SD/MI/SDTK/SDLB dan Program Paket A/Ula diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.
(2) Penilaian hasil belajar melalui US pada Jenjang SD/MI/SDTK dan Program Paket A/Ula diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.
(3) Penilaian hasil belajar melalui USBN pada Jenjang
SMP/MTs/SMPTK/SMPLB, Program Paket B/Wustha, SMA/MA/SMAK/SMTK/SMALB, SMK/MAK dan Program Paket C/Uya diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.
(4) Penilaian hasil belajar melalui UN pada Jenjang
SMP/MTs/SMPTK, Program Paket B/Wustha,
SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK dan Program Paket C/Uya diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan USBN untuk satuan/program pendidikan yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) USBN.
(6)
  Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan UN untuk satuan/program pendidikan yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) UN.

BAB III
PERSYARATAN PESERTA DIDIK MENGIKUTI  US, USBN DAN UN

Pasal 5
(1) Peserta didik pada jenjang SD/MI/SDTK, SDLB dan
Program Paket A/Ula yang mengikuti US dan USBN harus memenuhi persyaratan:

a. telah berada pada tahun terakhir di jenjang
SD/MI/SDTK/SDLB;
b. telah atau pernah berada pada tahun terakhir untuk Program Paket A/Ula; atau
c. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai kelas IV semester 1 sampai dengan kelas VI semester 1 untuk peserta didik pada SD/MI/SDTK, SDLB dan Program Paket A/Ula.
(2) Peserta didik pada jenjang SMP/MTs/SMPTK, SMPLB, SMA/MA/SMTK/SMAK, SMALB, SMK/MAK yang mengikuti USBN dan UN harus memenuhi persyaratan:
a. terdaftar pada semester terakhir di Satuan Pendidikan dan memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai semester 1 sampai dengan semester 5; atau
b. telah menyelesaikan seluruh beban SKS yang dipersyaratkan bagi peserta didik pada Satuan Pendidikan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang setara dengan semester 5.
(3) Peserta didik pada Program Paket B/Wustha dan Program Paket C/Ulya yang mengikuti USBN dan UN harus memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada Pendidikan Kesetaraan.

Pasal 6
(1) Peserta didik pada jenjang SD/MI/SDTK, SDLB, dan program Paket A/Ula wajib mengikuti US dan/atau USBN.
(2) Peserta didik pada jenjang SMP/MTs/SMPTK, SMA/MA/SMTK/SMAK, SMK/MAK, Program Paket
B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya wajib mengikuti UN dan USBN.
(3) Peserta didik jenjang SD pada SPK wajib mengikuti US dan USBN.
(4) Peserta didik jenjang SMP dan jenjang SMA pada SPK wajib mengikuti UN.

(5) Peserta didik pada jenjang SMA/MA/SMTK/SMAK, SMK/MAK, SMALB dan Program Paket C/Ulya berhak mengulang UN untuk memenuhi kriteria pencapaian standar kompetensi lulusan.
(6) Peserta didik yang berhalangan karena alasan tertentu dengan disertai bukti yang sah dapat mengikuti US susulan, USBN susulan dan UN susulan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal UN diatur dalam POS yang ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 7
(1) Peserta didik jenjang SMP dan SMA pada SPK tidak wajib mengikuti USBN
(2) Peserta didik pada SMPLB dan SMALB tidak wajib mengikuti UN.
(3) Dalam hal peserta didik pada SMALB yang mengikuti UN, berhak mengulang UN untuk memenuhi kriteria pencapaian standar kompetensi lulusan.

Pasal 8
(1) Pelaksanaan US dan USBN dapat melalui ujian berbasis kertas atau ujian berbasis komputer dan kertas.
(2) Pelaksanaan UN diutamakan melalui ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
(3) Dalam hal UNBK tidak dapat dilaksanakan maka UN dilaksanakan berbasis kertas.
Pasal 9
(1) Satuan Pendidikan wajib menyampaikan nilai rapor, Nilai US, dan Nilai USBN kepada Kementerian untuk kepentingan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.
(2) Penyampaian nilai rapor, Nilai US, dan Nilai USBN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memasukkan nilai melalui data pokok pendidikan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Nilai USBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam POS USBN yang ditetapkan oleh BSNP.
[ads-post]
BAB IV
BAHAN US, USBN, DAN UN

Pasal 10
(1) Kisi-kisi ujian merupakan acuan dalam pengembangan dan perakitan naskah soal ujian yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian standar kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku.
(2) Kisi-kisi USBN dan UN ditetapkan oleh BSNP.
Pasal 11
(1) Naskah USBN terdiri atas:
a. sejumlah 20% (dua puluh persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) butir soal disiapkan oleh Kementerian;
b. sejumlah 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) butir soal disiapkan oleh guru pada Satuan Pendidikan dan dikonsolidasikan di Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Forum Tutor, dan Kelompok Kerja Guru Pondok Pesantren Salafiah (Pokja PPS).
(2) Naskah USBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan keagamaan disiapkan oleh Kementerian Agama dan Satuan Pendidikan.
(3) Naskah USBN SDLB, SMPLB dan SMALB disiapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan BSNP.
(4) Naskah ujian untuk mata pelajaran Penghayat
Kepercayaan disusun oleh satuan pendidikan. berkoordinasi dengan majelis penghayat yang bersangkutan.
(5)  Naskah US disiapkan oleh Satuan Pendidikan.
Pasal 12
(1) Penggandaan naskah US dilakukan oleh satuan pendidikan.
(2) Penggandaan bahan USBN dilakukan oleh Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, atau Dinas Pendidikan Provinsi/Kantor Wilayah Provinsi Kementerian Agama.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penggandaan naskah USBN diatur dalam POS USBN.

Pasal 13
(1) Penggandaan dan distribusi bahan UN berbasis kertas dilakukan oleh Pemerintah.
(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai penggandaan dan pendistribusian bahan UN berbasis kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V
BIAYA PENYELENGGARAAN US, USBN, DAN UN

Pasal 14
(1) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan US dan USBN bersumber dari anggaran Satuan Pendidikan, Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang bersangkutan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UN menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan.
(3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Satuan Pendidikan dilarang memungut biaya pelaksanaan UN dari peserta didik, orang tua/wali, dan/atau pihak yang membiayai peserta didik.

Pasal 15
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan wajib melakukan sosialisasi US, USBN, dan UN.

Pasal 16
(1) Setiap peserta didik yang telah mengikuti UN akan mendapatkan SHUN.
(2) SHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
a. biodata siswa; dan
b. Nilai UN untuk setiap mata pelajaran yang diujikan, dan pencapaian kompetensi lulusan untuk setiap mata pelajaran yang diujikan.
(3)  Pencapaian kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dalam kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang.
Pasal 17 Hasil UN digunakan sebagai dasar untuk:
a. pemetaan mutu program dan/atau Satuan Pendidikan;
b. pertimbangan seleksi masuk Jenjang Pendidikan berikutnya; dan
c. pembinaan dan pemberian bantuan kepada Satuan Pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pasal 18
Hasil USBN pada jenjang SD/MI/SDTK/SDLB dan Program Paket A/Ula dapat digunakan sebagai pertimbangan seleksi masuk Jenjang Pendidikan berikutnya.

BAB VI
KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN
 
Pasal 19
(2) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah:
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
c. lulus ujian satuan/program pendidikan.
(3) Kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh satuan/program pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 20
(1) Penyelesaian seluruh program pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, untuk peserta didik:
a. SD/MI/SDTK dan SDLB apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas I sampai kelas VI.
b. SMP/MTs/SMPTK dan SMPLB apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas VII sampai dengan kelas IX;
c. SMA/MA/SMTK/SMAK, SMALB, dan SMK/MAK program 3 (tiga) tahun apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XII;
d. SMK/MAK program 4 (empat) tahun apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XIII;
e. SMP/MTs/SMPTK dan SMA/MA/SMTK/SMAK yang menerapkan SKS apabila telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang dipersyaratkan; atau
f. Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C, apabila telah menyelesaikan keseluruhan kompetensi masing-masing program.

(2) Satuan Pendidikan yang menerapkan SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memiliki izin dari
Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21
(1) Peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan diberikan ijazah.
(2)
  Ketentuan mengenai ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
SANKSI

Pasal 22
(1) Setiap orang, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan US, USBN, dan UN wajib menjaga kejujuran, kerahasiaan, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan US, USBN, dan UN.
(2)
  Setiap orang, kelompok, dan/atau lembaga yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai USBN diatur dalam POS USBN yang ditetapkan oleh BSNP.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai UN diatur dalam POS
UN yang ditetapkan oleh BSNP.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai US diatur oleh satuan pendidikan.

Pasal 24
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 117), dan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian
Sekolah/Madrasah atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1879) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


| PERMENDIKBUD NO 4 (2018) PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN [Link 1]
 | PERMENDIKBUD NO 4 (2018) PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN [Link 2]

Bahasa Inggris (RPP,Silabus,KI/KD) Kelas 7-VII Semester 1,2 Kurikulum 2013 Revisi
Bahasa Inggris (RPP,Silabus,KI/KD) Kelas 7-VII Semester 1,2 Kurikulum 2013 Revisi
  • Chapter I : How are You?
  • Alokasi Waktu : 2 JP
  • Chapter II : It’s My Birthday
  • Topik : It’s My Birthday
  • Topik : What are the days in the week?
  • Topik : What day is it?
  • Topik : After Sunday is Monday
  • Chapter III : I Love People around Me
  • Chapter IV : I Love Things around Me
  • Chapter V : I Love My Town
  • Chapter VI : She’s so Nice
  • Chapter VII : What do They Look Like?
  • Chapter VIII : Attention, Please!
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( R P P )

Nama sekolah : ....................................
Mata Pelajaran: Bahasa Inggris
Kelas: 7/VII

KOMPETENSI DASAR
3.1 Memahami teks lisan berupa sapaan dan pamitan, serta responnya
4.1 Menyusun teks lisan untuk mengucapkan dan merespon sapaan dan pamitan dengan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks

INDIKATOR
Terkait dengan diri dan lingkungan sosial dan alam di sekitar rumah dan sekolah.
Menyiapkan sebuah “identity card” yang dapat dibuat dari kertas ukuran A4 yang kemudian dibagi menjadi 8 bagian .
Menggunakan kalimat “My name is …, What is your name?”

TUJUAN PEMBELAJARAN 
Peserta didik mampu:
Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar.
Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi interpersonal dengan guru dan teman.
Memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan sapaan, pamitan, ucapan terimakasih, dan permintaan maaf, serta responnya, sesuai dengan konteks penggunaannya.
Menyusun teks lisan sederhana untuk mengucapkan dan merespon sapaan, pamitan, ucapan terimakasih, dan permintaan maaf, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks

Materi POKOK :
Fungsi sosial 
Menjaga hubungan interpersonal dengan guru dan teman

Struktur teks 
a. Good morning. How are you?, Fine, thank you. And you? dan semacamnya
b. Goodbye. Bye. See you later. See you. Take care., dan semacamnya

Unsur kebahasaan 
Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan dan cetak yang jelas dan rapi

MATODE PEMBELAJARAN 
Pendekatan : Scientific Approach
Metode : Discovery Learning & Project-based learning
Strategi : Pengamatan, pemodelan, kerja berpasangan/kelompok, mempraktikkan.
[ads-post]
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Pendahuluan
a. Guru masuk ke kelas dan langsung menyapa menggunakan bahasa Inggris agar English Environment dapat langsung tercipta di pertemuan pertama.
b. Guru dapat menggunakan kaliamat   Expressions for greeting  antara lain.
Good afternoon, everybody.
Selamat sore semua.
Good morning, boys and girls.
Selamat pagi anak-anak semua.
Good evening, children.
Selamat malam anak-anak.
Good morning, kids.
Selamat pagi anak-anak.
Hello, everyone.
Halo semua.
How are you today?
Bagaimana kabarmu hari ini?
I hope you are all feeling well.
Saya harap kalian baik-baik saja.
How’s life?
Bagaimana kabarmu?
How are things with you?
Bagaimana keadaan kalian?
How are you getting on?
Bagaimana kabar kalian?
c. Pastikan peserta didik merespon dengan menjawab kembali “Good morning, Teacher/ Sir/Mam”.
d. Ketika kelas sudah cukup kondusif, guru dapat menyapa peserta didik. Beberapa ungkapan yang dapat digunakan dalam menanyakan kondisi peserta didik di antaranya seperti berikut.
English
Indonesian
Are you feeling better today, Rika?
Apakah kamu merasa lebih baik hari ini, Rika? (dipakai kepada orang yang kita tahu telah sakit sebelumnya)
Do you feel better today?
Apakah kamu merasa lebih baik hari ini?
Are you better now?
Apakah kamu merasa lebih baik sekarang?
Have you been ill?
Apakah kamu sakit selama ini?
What is the matter with you?
Kamu sakit apa?
How are you today, Andi?
Bagaimana keadaanmu, Andi?
Getting better?
Lebih baik?
I hope all of you are feeling fine today.
Saya berharap semua merasa sehat hari ini.
e. Selanjutnya, guru dapat memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. 
f. Berikut adalah beberapa ungkapan yang dapat digunakan dalam memperkenalkan diri
English
Indonesian
My full name is ....
Nama lengkap saya ....
You can call me ....
Kalian bisa memanggil saya, ....
I come from ..., but I live in ....
Saya dari ..., tetapi saya tinggal di ....
Good morning, my name’s ....
Selamat pagi. Nama saya ....
I’m a new teacher here.
Saya guru baru di sini
My name’s ... I’m your new Math teacher.
Nama saya ... Saya guru matematika kalian yang baru.
I’ll be teaching you musics this semester.
Saya akan mengajar musik semester ini.
I’ve got three lessons with you each week.
Saya mempunyai tiga pelajaran dengan kalian setiap minggu.
My full name is .... Just call me .... for short. I will be teaching you on Wednes­day and Saturday.
Nama lengkap saya .... Panggil saja saya .... Saya akan mengajar kalian setiap hari Rabu dan Sabtu.
Good morning. This is the first time I meet you. So let me introduce myself to you.
Selamat pagi. Ini pertama kali saya bertemu kalian. Jadi, saya akan mem­perkenalkan diri saya terlebih dahulu.
g. Guru dapat bertanya mengenai peserta didik yang tidak hadir dengan menggunakan beberapa ekspresi berikut ini.
English
Indonesian
Who is absent today?
Siapa yang absen hari ini?
Who isn’t here today?
Siapa yang tidak ada di sini hari ini?
Who isn’t here?
Siapa yang tidak masuk?
What’s the matter with Mery today?
Ada masalah apa dengan Mery hari ini?
Why is Andi absent today?
Mengapa Andi tidak hadir hari ini?
Tuti, why were you absent last Mon­day?
Tuti, mengapa kamu tidak masuk senin yang lalu?
Has anybody seen Sinta today?
Apakah ada yang lihat Sinta hari ini?
Does anybody have any idea where Anggi is today?
Ada yang tahu dimana Anggi hari ini?
You weren’t in our last lesson.
Kamu tidak hadir di pelajaran terakhir kita.
Who wasn’t here on Tuesday?
Siapa yang tidak hadir pada hari Selasa?
Who missed last Thursday’s lesson?
Siapa yang melewati pelajaran hari Kamis?
g. Jika terdapat peserta didik yang terlambat, guru dapat menggunakan beberapa ekspresi untuk menanyakan kondisi tersebut.
English
Indonesian
Why are you late?
Mengapa kamu terlambat?
Where have you been?
Kamu ke mana saja?
We started a couple of minutes ago. Where have you been?
Kita sudah mulai beberapa menit yang lalu. Kamu ke mana saja?
Did you miss your bus?
Kamu ketinggalan bus?
Did you oversleep?
Kamu ketiduran?
I see. Well, sit down and let’s let’s start.
Saya mengerti. Oke, duduk dan mari kita mulai.
g. Jika seluruh peserta didik sudah cukup terkondisikan maka guru dapat memulai pelajaran dengan doa.
English
Indonesian
Let’s have a moment of silence.
Mari kita berdoa.
Let’s pray for a moment.
Mari kita berdoa sejenak.
Before we start the lesson let’s have a moment of silence.
Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa.
Wildan, please lead the prayer.
Wildan, silakan memimpin doa.
h. Jika peserta didik belum merespon, jangan dulu melanjutkan pelajaran.
i. Jika memungkinkan, guru dapat bertanya ke beberapa anak secara individual untuk memastikan bahwa peserta didik dapat merespon perkataan guru.

Selengkapnya tentang RPP,Silabus,KI/KD PKn Kelas 7-VII Semester 1 Kurikulum 2013 Revisi, silahkan download menggunakan link download di bawah ini:
Contoh 1
 | (RPP) Bahasa Inggris Kelas 7-VII Semester 1,2 Kurikulum 2013 Revisi
 | (Silabus) Bahasa Inggris Kelas 7-VII Semester 1,2 Kurikulum 2013 Revisi
 | (KI/KD) Bahasa Inggris Kelas 7-VII Semester 1,2 Kurikulum 2013 Revisi



Contoh 2
 | (Pemetaan KI-KD) Bahasa Inggris Kelas VII
 | (Identifikasi KI-KD) Bahasa Inggris Kelas VII
 | (Rancangan Penilaian Kognitif) Bahasa Inggris Kelas VII
 | (KKM) Bahasa Inggris Kelas VII
 | (Program Tahunan) Bahasa Inggris Kelas VII
 | (Program Semester) Bahasa Inggris Kelas VII
 | (Rincian Minggu Efektif) Bahasa Inggris Kelas VII
 | (Silabus) Bahasa Inggris Kelas VII
 | (RPP) Bahasa Inggris Kelas VII

Filenya.com

{google-plus#https://plus.google.com/+FilenyaCom/}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget