FileNya

Berita Terbaru
Berita PERMENDIKBUD Informasi-Guru Juknis SIMPATIKA Aplikasi NOT LAGU Kurikulum-2013 RPP-Silabus-Kls-4 DAPODIK Sertifikasi Cara Buku-SD-MI Rpp-Silabus-Kls-10 US-UN PERMEN Rpp-Silabus-Kls-7 RPP-Silabus-Kls-5 RPP-Silabus-Kls-X Padamu-Siap RPP-Silabus-Kls-1 ADMINISTRASI Buku Parenting Rpp-Silabus-Kls-11 RPP-Silabus GURU KEMENDAGRI Buku-SMK PAUD RPP-Silabus-Kls-2 Surat Akreditasi RPP-Silabus-Kls-8 Soal-Kls-5 Buku-SMA-MA Soal Geografi US-UN-SD Buku-SMP-MTs KEMKES Rpp-Silabus-Kls-9 Tekno UKG SMK UN Ayu Ting Ting BOS Eny Sagita RPP-Silabus-SD US-UN-SMK Akreditasi TK-RA DAK Soal-Kls-1 Soal-Kls-4 Story US-UN-SMP-MTs PERANGKAT TK A PERMENKEU PIP Soal-Kls-6 Definisi ERAPOR PKB Padamu Negeri RPP Soal-Kls-2 UTS-KLS-6 Akreditasi SMA-MA Narrative Text PERATURAN RPP-Silabus-Agama-Kls-10 Rpp-Silabus-Kls-12 TP-LINK Ukuran Beasiswa Buku SMK 10 CPE220 CPNS KEMENHUB KOMINFO MEDIA NUPTK PUPNS RPP-Silabus-Kls-6 Soal-Kls-3 Soal-Kls-4-K13 Software TOTOLINK Tenda Akreditasi-SD-MI Buku Kelas 4 DHGTK EMIS Facebook Guru Pembelajar IPA IsNews Nasional Akreditasi-SMP-MTs Bahasa Indonesia Kisi-Kisi PP RPP-Silabus-Kls-3 RPP-Silabus-SMP SBK SKTP Seni Soal-Kls-2-PAI UAMBN DAPODIKDAS Fisika X Hardware KKM KPU Kepala Sekolah Lagu Matematika NPSN O2SN Otak POS PRAKERIN Promes Prota RPP SMK Kurikulum 2013 RPP-SILABUS-MTS SK Soal-Kls-12 UTS UTS-KLS-1 UTS-SMA-MA Ukuran Kertas A1 Dalam Pixel Ukuran Kertas A4 Dalam Pixel Asus BMKG BUKU PKLK 11 DIKTI Demy Game IPA 5 Internasional Jadwal Jawa KEMENAG Kata LPIR Lagu PAUD/TK MENPAN Makalah Matematika-Kls-8 Materi PAI Materi PAI KTSP Materi-Kelas-8 Melly Goeslaw Metode OMBUDSMAN OSN PERANGKAT TK B PNS Guru Pajak Perangkat SD-MI Pramuka RPP Penjaskes RPP SMK Rocket Rockers SMK-XII/TI SMP SMP-7 Sejarah Silabus SMK Soal B.Indonesia Kelas 6 Soal IPA Kelas 6 Soal Matematika Kelas 6 Soal-Kls-2-IPA-UAS Soal-Kls-2-IPS Soal-Kls-2-PJOK Soal-Kls-2-SBK Soal-Kls-3-IPA Soal-Kls-5-K13 TL-WA7210N UAS KLS 1 US UTS KLS 10 UTS KLS 11 UTS KLS 8 UTS-KLS-1-B-Inggris UTS-KLS-3 UTS-KLS-4 UTS-kLS-2 Ukuran Kertas A1 Ukuran Kertas A1 Dalam Cm Ukuran Kertas A1 Dalam Inc Ukuran Kertas A1 Dalam Mm Ukuran Kertas A2 Dalam Pixel Ukuran Kertas A3 Dalam Pixel Ukuran Kertas A4 Dalam Cm Ukuran Kertas A4 Dalam Inch Ukuran Kertas A4 Dalam Mm Ukuran Kertas A5 Dalam Pixel

Edaran, Syarat, Jadwal Serta Cara Pendaftaran Peserta PPG 2018

A. Persyaratan Pendaftaran Peserta PPG 2018

1. Persyaratan akademik Calon Peserta PPG Dalam Jabatan

Calon peserta PPG Dalam Jabatan harus mengikuti seleksi kemampuan akademik melalui tes online. Seleksi kemampuan akademik meliputi tes potensi akademik (TPA), tes pedagogik, tes bidang studi, dan tes bakat dan minat. Standar minimal nilai hasil seleksi kemampuan akademik calon peserta ditetapkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, untuk tahun 2018 ditetapkan batas lulus pretest adalah 50 untuk program studi kejuruan dan 60 untuk program studi non kejuruan.

2. Persyaratan administrasi Calon Peserta PPG Dalam Jabatan

Calon peserta wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut.
  1. Diangkat sebagai guru sampai dengan 31 Desember 2015.
  2. Terdaftar pada Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per tanggal 31 Juli
  3. 2017.
  4. Memiliki NUPTK (dapat dipenuhi setelah lulus pretest).
  5. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi, dibuktikan dengan scan ijazah S-1/D-IV.
  6. Berkualifikasi akademik S-1/D-IV yang sesuai dengan program studi pada PPG yang akan  diikuti.
  7. Masih aktif mengajar dibuktikan dengan memiliki SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah 5 (lima) tahun terakhir (mulai tahun 2014 sampai dengan 2018).
  8. Berstatus guru PNS, guru Bukan PNS di sekolah negeri, dan guru tetap yayasan (GTY).
  9. Guru bukan PNS di sekolah negeri dibuktikan dengan SK Pengangkatan dari Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pendidikan 5 (lima) tahun terakhir (mulai tahun 2014 sampai dengan 2018).
  10. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2018.
  11. Sehat jasmani dan rohani.
  12. Bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza).
  13. Berkelakuan baik.

Persyaratan guru bukan PNS di sekolah negeri seperti disebutkan pada huruf g di atas, hanya berlaku untuk pendaftaran dan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan, tidak berlaku untuk persyaratan pembayaran tunjangan profesi pendidik. Biaya pelaksanaan PPG Dalam Jabatan bagi guru bukan PNS di sekolah negeri menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah atau Satuan Pendidikan, kecuali guru yang mengajar di daerah khusus (3T).
[ads-post]

B. Tata Cara Pendaftaran Calon Peserta PPG Dalam Jabatan

  1. Aplikasi pendaftaran calon peserta PPG Dalam Jabatan dapat dibuka melalui alamat http://simpkb.id.
  2. Guru membuka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran sebagai calon Peserta PPG Dalam Jabatan dengan menggunakan akun individu masing-masing. Guru mengunggah (upload) hasil pindai (scan) ijazah asli S-1/D-IV. Bagi guru yang terkendala dengan akses internet, pendaftaran dapat dibantu oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan.
  3. Guru menetapkan program studi yang akan diikuti dalam PPG. Ketentuan penetapan program studi PPG adalah linier dengan program studi/jurusan pada ijazah S-1/D-IV yang dimiliki. Daftar linieritas program studi PPG pada Lampiran II.
  4. Guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah S-1/D-IV.
  5. LPMP melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian atau linieritas antara program studi PPG yang dipilih dengan program studi/jurusan pada ijazah S-1/D-4. Hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan dengan 3 (tiga) kategori sebagai berikut.
    • “Diterima” jika program studi PPG yang dipilih linier dengan program studi/jurusan pada ijazah S-1/D-IV.
    • “Ditolak” jika program studi PPG yang dipilih tidak linier dengan ijazah S-1/D-IV dan tidak dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh: Guru dengan kualifikasi akademik Sarjana Hukum tidak linier dengan program studi PPG yang ada.
    • “Diperbaiki’ jika bidang studi PPG yang dipilih tidak linier dengan ijazah S-1/D-IV tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh: Guru dengan kualifikasi akademik Sarjana Bahasa Inggris memilih program studi PPG Guru Kelas SD. Jika Guru tersebut ingin mengikuti PPG maka guru harus memperbaiki program studinya menjadi Bahasa Inggris.
  6. Guru yang lolos verifikasi dan validasi yang berstatus “diterima” dinyatakan sebagai peserta
  7. pretest PPG Dalam Jabatan.
  8. Waktu dan tempat pelaksanaan pretest akan diinformasikan setelah proses penempatan (plotting) peserta pretest ke TUK selesai.

C. Jadwal PPG Dalam Jabatan

  1. Pendaftaran calon peserta Pretest PPG Dalam Jabatan oleh Guru 
    • 17 Februari – 2 Maret 2018
  2. Verifikasi dan validasi linieritas antara bidang studi PPG dengan ijazah S-1/D-IV oleh LPMP 
    • 19 Februari – 5 Maret 2018
  3. Penetapan TUK oleh LPMP 
    • 19 – 21 Februari 2018
  4. Penempatan (Plotting) TUK calon peserta Pretest PPG Dalam Jabatan oleh LPMP 
    • 6 – 10 Maret 2018
  5. Cetak kartu calon peserta Pretest PPG Dalam Jabatan oleh Guru 
    • 12 - 14 Maret 2018
  6. Pelaksanaan Pretest PPG Dalam Jabatan di TUK oleh Ditjen GTK 
    • 20 - 31 Maret 2018

Linieritas Kualifikasi S-1/D-IV dengan Program Studi PPG Dalam Jabatan

Linier yang dimaksudkan di sini adalah kesesuaian antara program studi pada ijazah S-1/D-IV dengan program studi PPG Dalam Jabatan.
A. Guru Mata Pelajaran Umum di TK/SD/MI SMP/MTS SMA/MA SMK/MAK dan SLB (untuk guru yang linear dan serumpun)

File selengkapnya tentang Edaran, Syarat, Jadwal Serta Cara Pendaftaran Peserta PPG 2018, silahkan download pada link di bawah ini:

| Edaran, Persyaratan dan Cara Pendaftaran Peserta PPG 2018

PERMENDIKBUD NO 4 (2018) PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PEMERINTAH

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (6) dan Pasal 71A Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pemerintah dan Satuan Pendidikan, perlu melakukan penilaian hasil belajar peserta didik;

b. bahwa untuk meningkatkan mutu penilaian hasil belajar
oleh satuan pendidikan dan pemerintah, serta untuk mendorong pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional perlu meningkatkan mutu ujian oleh satuan pendidikan dan pemerintah;

c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah atau Bentuk Lain yang Sederajat masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan
Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
897);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), dan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya.

2. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Program Paket A/Ula setara SD/MI, Program Paket B/Wustha setara SMP/MTs dan Program Paket C/Ulya setara SMA/MA.

3. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

4. Ujian Sekolah selanjutnya disingkat US adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan satuan pendidikan terhadap standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran yang tidak diujikan dalam USBN dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan pada SD/MI/SDTK dan Program Paket A/Ula.

5. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.

6. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.

7. UN untuk Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran dan penilaian penyetaraan pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan pada Program Paket B/Wustha setara SMP/MTs dan Program Paket C/Ulya setara SMA/MA.

8. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut Nilai USBN adalah nilai yang diperoleh peserta didik melalui USBN.

9. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik melalui UN.

10. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BSNP adalah badan mandiri dan profesional yang bertugas mengembangkan, memantau, dan mengendalikan Standar Nasional Pendidikan.

11. Program Ula adalah pendidikan dasar 6 (enam) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket A dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.

12. Program Wustha adalah pendidikan dasar 3 (tiga) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.

13. Program Ulya adalah pendidikan menengah 3 (tiga) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket C dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.

14. Kisi-Kisi Ujian adalah acuan untuk mengembangkan dan merakit naskah USBN dan UN yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku.Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.

15. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
16. Prosedur Operasi Standar Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat POS USBN adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan USBN.

17. Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat POS UN adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan UN.

18. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
19. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
20. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
21. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

BAB II
PENYELENGGARAAN

Pasal 2
(1) Penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui USBN dan US.
(2) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilaksanakan melalui UN.
(3) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk peserta didik pada SMK/MAK termasuk ujian kompetensi keahlian.
(4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mata pelajaran yang diujikan dalam USBN diatur dalam POS yang ditetapkan oleh BSNP.
(6)
  Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ujian kompetensi keahlian untuk SMK/MAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal terkait.

Pasal 3
(1) US sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diikuti oleh peserta didik pada jenjang SD/MI/SDTK dan Program Paket A/Ula.
(2) USBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diikuti oleh peserta didik pada jenjang SD/MI/SDTK, Program Paket A/Ula, SDLB, SMP/MTs/SMPTK, Program Paket B/Wushta, SMPLB,
SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK, Program Paket C/Ulya, dan SMALB.
(3) UN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diikuti oleh peserta didik pada jenjang SMP/MTs/SMPTK, Program Paket B/Wustha, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK dan Program Paket C/Ulya.

Pasal 4
(1) Penilaian hasil belajar melalui USBN pada Jenjang SD/MI/SDTK/SDLB dan Program Paket A/Ula diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.
(2) Penilaian hasil belajar melalui US pada Jenjang SD/MI/SDTK dan Program Paket A/Ula diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.
(3) Penilaian hasil belajar melalui USBN pada Jenjang
SMP/MTs/SMPTK/SMPLB, Program Paket B/Wustha, SMA/MA/SMAK/SMTK/SMALB, SMK/MAK dan Program Paket C/Uya diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.
(4) Penilaian hasil belajar melalui UN pada Jenjang
SMP/MTs/SMPTK, Program Paket B/Wustha,
SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK dan Program Paket C/Uya diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan yang terakreditasi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan USBN untuk satuan/program pendidikan yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) USBN.
(6)
  Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan UN untuk satuan/program pendidikan yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) UN.

BAB III
PERSYARATAN PESERTA DIDIK MENGIKUTI  US, USBN DAN UN

Pasal 5
(1) Peserta didik pada jenjang SD/MI/SDTK, SDLB dan
Program Paket A/Ula yang mengikuti US dan USBN harus memenuhi persyaratan:

a. telah berada pada tahun terakhir di jenjang
SD/MI/SDTK/SDLB;
b. telah atau pernah berada pada tahun terakhir untuk Program Paket A/Ula; atau
c. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai kelas IV semester 1 sampai dengan kelas VI semester 1 untuk peserta didik pada SD/MI/SDTK, SDLB dan Program Paket A/Ula.
(2) Peserta didik pada jenjang SMP/MTs/SMPTK, SMPLB, SMA/MA/SMTK/SMAK, SMALB, SMK/MAK yang mengikuti USBN dan UN harus memenuhi persyaratan:
a. terdaftar pada semester terakhir di Satuan Pendidikan dan memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai semester 1 sampai dengan semester 5; atau
b. telah menyelesaikan seluruh beban SKS yang dipersyaratkan bagi peserta didik pada Satuan Pendidikan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang setara dengan semester 5.
(3) Peserta didik pada Program Paket B/Wustha dan Program Paket C/Ulya yang mengikuti USBN dan UN harus memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada Pendidikan Kesetaraan.

Pasal 6
(1) Peserta didik pada jenjang SD/MI/SDTK, SDLB, dan program Paket A/Ula wajib mengikuti US dan/atau USBN.
(2) Peserta didik pada jenjang SMP/MTs/SMPTK, SMA/MA/SMTK/SMAK, SMK/MAK, Program Paket
B/Wustha, dan Program Paket C/Ulya wajib mengikuti UN dan USBN.
(3) Peserta didik jenjang SD pada SPK wajib mengikuti US dan USBN.
(4) Peserta didik jenjang SMP dan jenjang SMA pada SPK wajib mengikuti UN.

(5) Peserta didik pada jenjang SMA/MA/SMTK/SMAK, SMK/MAK, SMALB dan Program Paket C/Ulya berhak mengulang UN untuk memenuhi kriteria pencapaian standar kompetensi lulusan.
(6) Peserta didik yang berhalangan karena alasan tertentu dengan disertai bukti yang sah dapat mengikuti US susulan, USBN susulan dan UN susulan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal UN diatur dalam POS yang ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 7
(1) Peserta didik jenjang SMP dan SMA pada SPK tidak wajib mengikuti USBN
(2) Peserta didik pada SMPLB dan SMALB tidak wajib mengikuti UN.
(3) Dalam hal peserta didik pada SMALB yang mengikuti UN, berhak mengulang UN untuk memenuhi kriteria pencapaian standar kompetensi lulusan.

Pasal 8
(1) Pelaksanaan US dan USBN dapat melalui ujian berbasis kertas atau ujian berbasis komputer dan kertas.
(2) Pelaksanaan UN diutamakan melalui ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
(3) Dalam hal UNBK tidak dapat dilaksanakan maka UN dilaksanakan berbasis kertas.
Pasal 9
(1) Satuan Pendidikan wajib menyampaikan nilai rapor, Nilai US, dan Nilai USBN kepada Kementerian untuk kepentingan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.
(2) Penyampaian nilai rapor, Nilai US, dan Nilai USBN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memasukkan nilai melalui data pokok pendidikan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Nilai USBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam POS USBN yang ditetapkan oleh BSNP.
[ads-post]
BAB IV
BAHAN US, USBN, DAN UN

Pasal 10
(1) Kisi-kisi ujian merupakan acuan dalam pengembangan dan perakitan naskah soal ujian yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian standar kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku.
(2) Kisi-kisi USBN dan UN ditetapkan oleh BSNP.
Pasal 11
(1) Naskah USBN terdiri atas:
a. sejumlah 20% (dua puluh persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) butir soal disiapkan oleh Kementerian;
b. sejumlah 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) butir soal disiapkan oleh guru pada Satuan Pendidikan dan dikonsolidasikan di Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Forum Tutor, dan Kelompok Kerja Guru Pondok Pesantren Salafiah (Pokja PPS).
(2) Naskah USBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan keagamaan disiapkan oleh Kementerian Agama dan Satuan Pendidikan.
(3) Naskah USBN SDLB, SMPLB dan SMALB disiapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan BSNP.
(4) Naskah ujian untuk mata pelajaran Penghayat
Kepercayaan disusun oleh satuan pendidikan. berkoordinasi dengan majelis penghayat yang bersangkutan.
(5)  Naskah US disiapkan oleh Satuan Pendidikan.
Pasal 12
(1) Penggandaan naskah US dilakukan oleh satuan pendidikan.
(2) Penggandaan bahan USBN dilakukan oleh Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, atau Dinas Pendidikan Provinsi/Kantor Wilayah Provinsi Kementerian Agama.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penggandaan naskah USBN diatur dalam POS USBN.

Pasal 13
(1) Penggandaan dan distribusi bahan UN berbasis kertas dilakukan oleh Pemerintah.
(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai penggandaan dan pendistribusian bahan UN berbasis kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V
BIAYA PENYELENGGARAAN US, USBN, DAN UN

Pasal 14
(1) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan US dan USBN bersumber dari anggaran Satuan Pendidikan, Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang bersangkutan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UN menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan.
(3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Satuan Pendidikan dilarang memungut biaya pelaksanaan UN dari peserta didik, orang tua/wali, dan/atau pihak yang membiayai peserta didik.

Pasal 15
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan wajib melakukan sosialisasi US, USBN, dan UN.

Pasal 16
(1) Setiap peserta didik yang telah mengikuti UN akan mendapatkan SHUN.
(2) SHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
a. biodata siswa; dan
b. Nilai UN untuk setiap mata pelajaran yang diujikan, dan pencapaian kompetensi lulusan untuk setiap mata pelajaran yang diujikan.
(3)  Pencapaian kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dalam kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang.
Pasal 17 Hasil UN digunakan sebagai dasar untuk:
a. pemetaan mutu program dan/atau Satuan Pendidikan;
b. pertimbangan seleksi masuk Jenjang Pendidikan berikutnya; dan
c. pembinaan dan pemberian bantuan kepada Satuan Pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pasal 18
Hasil USBN pada jenjang SD/MI/SDTK/SDLB dan Program Paket A/Ula dapat digunakan sebagai pertimbangan seleksi masuk Jenjang Pendidikan berikutnya.

BAB VI
KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN
 
Pasal 19
(2) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah:
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
c. lulus ujian satuan/program pendidikan.
(3) Kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh satuan/program pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 20
(1) Penyelesaian seluruh program pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, untuk peserta didik:
a. SD/MI/SDTK dan SDLB apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas I sampai kelas VI.
b. SMP/MTs/SMPTK dan SMPLB apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas VII sampai dengan kelas IX;
c. SMA/MA/SMTK/SMAK, SMALB, dan SMK/MAK program 3 (tiga) tahun apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XII;
d. SMK/MAK program 4 (empat) tahun apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XIII;
e. SMP/MTs/SMPTK dan SMA/MA/SMTK/SMAK yang menerapkan SKS apabila telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang dipersyaratkan; atau
f. Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C, apabila telah menyelesaikan keseluruhan kompetensi masing-masing program.

(2) Satuan Pendidikan yang menerapkan SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memiliki izin dari
Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21
(1) Peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan diberikan ijazah.
(2)
  Ketentuan mengenai ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
SANKSI

Pasal 22
(1) Setiap orang, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan US, USBN, dan UN wajib menjaga kejujuran, kerahasiaan, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan US, USBN, dan UN.
(2)
  Setiap orang, kelompok, dan/atau lembaga yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai USBN diatur dalam POS USBN yang ditetapkan oleh BSNP.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai UN diatur dalam POS
UN yang ditetapkan oleh BSNP.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai US diatur oleh satuan pendidikan.

Pasal 24
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 117), dan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ujian
Sekolah/Madrasah atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1879) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


| PERMENDIKBUD NO 4 (2018) PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN [Link 1]
 | PERMENDIKBUD NO 4 (2018) PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN [Link 2]

Bahasa Inggris (RPP,Silabus,KI/KD) Kelas 7-VII Semester 1,2 Kurikulum 2013 Revisi
Bahasa Inggris (RPP,Silabus,KI/KD) Kelas 7-VII Semester 1,2 Kurikulum 2013 Revisi
  • Chapter I : How are You?
  • Alokasi Waktu : 2 JP
  • Chapter II : It’s My Birthday
  • Topik : It’s My Birthday
  • Topik : What are the days in the week?
  • Topik : What day is it?
  • Topik : After Sunday is Monday
  • Chapter III : I Love People around Me
  • Chapter IV : I Love Things around Me
  • Chapter V : I Love My Town
  • Chapter VI : She’s so Nice
  • Chapter VII : What do They Look Like?
  • Chapter VIII : Attention, Please!
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( R P P )

Nama sekolah : ....................................
Mata Pelajaran: Bahasa Inggris
Kelas: 7/VII

KOMPETENSI DASAR
3.1 Memahami teks lisan berupa sapaan dan pamitan, serta responnya
4.1 Menyusun teks lisan untuk mengucapkan dan merespon sapaan dan pamitan dengan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks

INDIKATOR
Terkait dengan diri dan lingkungan sosial dan alam di sekitar rumah dan sekolah.
Menyiapkan sebuah “identity card” yang dapat dibuat dari kertas ukuran A4 yang kemudian dibagi menjadi 8 bagian .
Menggunakan kalimat “My name is …, What is your name?”

TUJUAN PEMBELAJARAN 
Peserta didik mampu:
Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar.
Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi interpersonal dengan guru dan teman.
Memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan sapaan, pamitan, ucapan terimakasih, dan permintaan maaf, serta responnya, sesuai dengan konteks penggunaannya.
Menyusun teks lisan sederhana untuk mengucapkan dan merespon sapaan, pamitan, ucapan terimakasih, dan permintaan maaf, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks

Materi POKOK :
Fungsi sosial 
Menjaga hubungan interpersonal dengan guru dan teman

Struktur teks 
a. Good morning. How are you?, Fine, thank you. And you? dan semacamnya
b. Goodbye. Bye. See you later. See you. Take care., dan semacamnya

Unsur kebahasaan 
Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan dan cetak yang jelas dan rapi

MATODE PEMBELAJARAN 
Pendekatan : Scientific Approach
Metode : Discovery Learning & Project-based learning
Strategi : Pengamatan, pemodelan, kerja berpasangan/kelompok, mempraktikkan.
[ads-post]
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Pendahuluan
a. Guru masuk ke kelas dan langsung menyapa menggunakan bahasa Inggris agar English Environment dapat langsung tercipta di pertemuan pertama.
b. Guru dapat menggunakan kaliamat   Expressions for greeting  antara lain.
Good afternoon, everybody.
Selamat sore semua.
Good morning, boys and girls.
Selamat pagi anak-anak semua.
Good evening, children.
Selamat malam anak-anak.
Good morning, kids.
Selamat pagi anak-anak.
Hello, everyone.
Halo semua.
How are you today?
Bagaimana kabarmu hari ini?
I hope you are all feeling well.
Saya harap kalian baik-baik saja.
How’s life?
Bagaimana kabarmu?
How are things with you?
Bagaimana keadaan kalian?
How are you getting on?
Bagaimana kabar kalian?
c. Pastikan peserta didik merespon dengan menjawab kembali “Good morning, Teacher/ Sir/Mam”.
d. Ketika kelas sudah cukup kondusif, guru dapat menyapa peserta didik. Beberapa ungkapan yang dapat digunakan dalam menanyakan kondisi peserta didik di antaranya seperti berikut.
English
Indonesian
Are you feeling better today, Rika?
Apakah kamu merasa lebih baik hari ini, Rika? (dipakai kepada orang yang kita tahu telah sakit sebelumnya)
Do you feel better today?
Apakah kamu merasa lebih baik hari ini?
Are you better now?
Apakah kamu merasa lebih baik sekarang?
Have you been ill?
Apakah kamu sakit selama ini?
What is the matter with you?
Kamu sakit apa?
How are you today, Andi?
Bagaimana keadaanmu, Andi?
Getting better?
Lebih baik?
I hope all of you are feeling fine today.
Saya berharap semua merasa sehat hari ini.
e. Selanjutnya, guru dapat memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. 
f. Berikut adalah beberapa ungkapan yang dapat digunakan dalam memperkenalkan diri
English
Indonesian
My full name is ....
Nama lengkap saya ....
You can call me ....
Kalian bisa memanggil saya, ....
I come from ..., but I live in ....
Saya dari ..., tetapi saya tinggal di ....
Good morning, my name’s ....
Selamat pagi. Nama saya ....
I’m a new teacher here.
Saya guru baru di sini
My name’s ... I’m your new Math teacher.
Nama saya ... Saya guru matematika kalian yang baru.
I’ll be teaching you musics this semester.
Saya akan mengajar musik semester ini.
I’ve got three lessons with you each week.
Saya mempunyai tiga pelajaran dengan kalian setiap minggu.
My full name is .... Just call me .... for short. I will be teaching you on Wednes­day and Saturday.
Nama lengkap saya .... Panggil saja saya .... Saya akan mengajar kalian setiap hari Rabu dan Sabtu.
Good morning. This is the first time I meet you. So let me introduce myself to you.
Selamat pagi. Ini pertama kali saya bertemu kalian. Jadi, saya akan mem­perkenalkan diri saya terlebih dahulu.
g. Guru dapat bertanya mengenai peserta didik yang tidak hadir dengan menggunakan beberapa ekspresi berikut ini.
English
Indonesian
Who is absent today?
Siapa yang absen hari ini?
Who isn’t here today?
Siapa yang tidak ada di sini hari ini?
Who isn’t here?
Siapa yang tidak masuk?
What’s the matter with Mery today?
Ada masalah apa dengan Mery hari ini?
Why is Andi absent today?
Mengapa Andi tidak hadir hari ini?
Tuti, why were you absent last Mon­day?
Tuti, mengapa kamu tidak masuk senin yang lalu?
Has anybody seen Sinta today?
Apakah ada yang lihat Sinta hari ini?
Does anybody have any idea where Anggi is today?
Ada yang tahu dimana Anggi hari ini?
You weren’t in our last lesson.
Kamu tidak hadir di pelajaran terakhir kita.
Who wasn’t here on Tuesday?
Siapa yang tidak hadir pada hari Selasa?
Who missed last Thursday’s lesson?
Siapa yang melewati pelajaran hari Kamis?
g. Jika terdapat peserta didik yang terlambat, guru dapat menggunakan beberapa ekspresi untuk menanyakan kondisi tersebut.
English
Indonesian
Why are you late?
Mengapa kamu terlambat?
Where have you been?
Kamu ke mana saja?
We started a couple of minutes ago. Where have you been?
Kita sudah mulai beberapa menit yang lalu. Kamu ke mana saja?
Did you miss your bus?
Kamu ketinggalan bus?
Did you oversleep?
Kamu ketiduran?
I see. Well, sit down and let’s let’s start.
Saya mengerti. Oke, duduk dan mari kita mulai.
g. Jika seluruh peserta didik sudah cukup terkondisikan maka guru dapat memulai pelajaran dengan doa.
English
Indonesian
Let’s have a moment of silence.
Mari kita berdoa.
Let’s pray for a moment.
Mari kita berdoa sejenak.
Before we start the lesson let’s have a moment of silence.
Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa.
Wildan, please lead the prayer.
Wildan, silakan memimpin doa.
h. Jika peserta didik belum merespon, jangan dulu melanjutkan pelajaran.
i. Jika memungkinkan, guru dapat bertanya ke beberapa anak secara individual untuk memastikan bahwa peserta didik dapat merespon perkataan guru.

Selengkapnya tentang RPP,Silabus,KI/KD PKn Kelas 7-VII Semester 1 Kurikulum 2013 Revisi, silahkan download menggunakan link download di bawah ini:
Contoh 1
 | (RPP) Bahasa Inggris Kelas 7-VII Semester 1,2 Kurikulum 2013 Revisi
 | (Silabus) Bahasa Inggris Kelas 7-VII Semester 1,2 Kurikulum 2013 Revisi
 | (KI/KD) Bahasa Inggris Kelas 7-VII Semester 1,2 Kurikulum 2013 Revisi



Contoh 2
 | (Pemetaan KI-KD) Bahasa Inggris Kelas VII
 | (Identifikasi KI-KD) Bahasa Inggris Kelas VII
 | (Rancangan Penilaian Kognitif) Bahasa Inggris Kelas VII
 | (KKM) Bahasa Inggris Kelas VII
 | (Program Tahunan) Bahasa Inggris Kelas VII
 | (Program Semester) Bahasa Inggris Kelas VII
 | (Rincian Minggu Efektif) Bahasa Inggris Kelas VII
 | (Silabus) Bahasa Inggris Kelas VII
 | (RPP) Bahasa Inggris Kelas VII

Filenya.com

{google-plus#https://plus.google.com/+FilenyaCom/}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget