FileNya

Berita Terbaru
Berita PERMENDIKBUD Informasi-Guru Juknis SIMPATIKA Aplikasi NOT LAGU Kurikulum-2013 RPP-Silabus-Kls-4 DAPODIK Sertifikasi Cara Buku-SD-MI Rpp-Silabus-Kls-10 US-UN PERMEN Rpp-Silabus-Kls-7 RPP-Silabus-Kls-5 RPP-Silabus-Kls-X Padamu-Siap RPP-Silabus-Kls-1 ADMINISTRASI Buku Parenting Rpp-Silabus-Kls-11 RPP-Silabus GURU KEMENDAGRI Buku-SMK PAUD RPP-Silabus-Kls-2 Surat Akreditasi RPP-Silabus-Kls-8 Soal-Kls-5 Buku-SMA-MA Soal Geografi US-UN-SD Buku-SMP-MTs KEMKES Rpp-Silabus-Kls-9 Tekno UKG SMK UN Ayu Ting Ting BOS Eny Sagita RPP-Silabus-SD US-UN-SMK Akreditasi TK-RA DAK Soal-Kls-1 Soal-Kls-4 Story US-UN-SMP-MTs PERANGKAT TK A PERMENKEU PIP Soal-Kls-6 Definisi ERAPOR PKB Padamu Negeri RPP Soal-Kls-2 UTS-KLS-6 Akreditasi SMA-MA CPNS NUPTK Narrative Text PERATURAN RPP-Silabus-Agama-Kls-10 Rpp-Silabus-Kls-12 TP-LINK Ukuran Beasiswa Buku SMK 10 CPE220 KEMENHUB KOMINFO MEDIA PUPNS RPP-Silabus-Kls-6 Soal-Kls-3 Soal-Kls-4-K13 Software TOTOLINK Tenda Akreditasi-SD-MI Buku Kelas 4 DHGTK EMIS Facebook Guru Pembelajar IPA IsNews MENPAN Nasional RPP-Silabus-Kls-3 Akreditasi-SMP-MTs Bahasa Indonesia Kisi-Kisi PP RPP-Silabus-SMP SBK SKTP Seni Soal-Kls-2-PAI UAMBN DAPODIKDAS Fisika X Hardware KKM KPU Kepala Sekolah Lagu Matematika NPSN O2SN Otak POS PRAKERIN Promes Prota RPP SMK Kurikulum 2013 RPP-SILABUS-MTS SK Soal-Kls-12 UTS UTS-KLS-1 UTS-SMA-MA Ukuran Kertas A1 Dalam Pixel Ukuran Kertas A4 Dalam Pixel Asus BMKG BUKU PKLK 11 DIKTI Demy Game IPA 5 Internasional Jadwal Jawa KEMENAG Kata LPIR Lagu PAUD/TK Makalah Matematika-Kls-8 Materi PAI Materi PAI KTSP Materi-Kelas-8 Melly Goeslaw Metode OMBUDSMAN OSN PERANGKAT TK B PNS Guru Pajak Perangkat SD-MI Pramuka RPP Penjaskes RPP SMK Rocket Rockers SMK-XII/TI SMP SMP-7 Sejarah Silabus SMK Soal B.Indonesia Kelas 6 Soal IPA Kelas 6 Soal Matematika Kelas 6 Soal-Kls-2-IPA-UAS Soal-Kls-2-IPS Soal-Kls-2-PJOK Soal-Kls-2-SBK Soal-Kls-3-IPA Soal-Kls-5-K13 TL-WA7210N UAS KLS 1 US UTS KLS 10 UTS KLS 11 UTS KLS 8 UTS-KLS-1-B-Inggris UTS-KLS-3 UTS-KLS-4 UTS-kLS-2 Ukuran Kertas A1 Ukuran Kertas A1 Dalam Cm Ukuran Kertas A1 Dalam Inc Ukuran Kertas A1 Dalam Mm Ukuran Kertas A2 Dalam Pixel Ukuran Kertas A3 Dalam Pixel Ukuran Kertas A4 Dalam Cm Ukuran Kertas A4 Dalam Inch Ukuran Kertas A4 Dalam Mm Ukuran Kertas A5 Dalam Pixel

PERMENPAN NOMOR 61 TAHUN 2018 OPTIMALISASI PEMENUHAN KEBUTUHAN PNS
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG
OPTIMALISASI PEMENUHAN KEBUTUHAN/FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa tingkat kesulitan Soal Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 sangat tinggi dibandingkan dengan soal Seleksi Kompetensi Dasar pada tahun sebelumnya, sehingga mengakibatkan terbatasnya jumlah kelulusan peserta Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dan terjadinya disparitas hasil kelulusan antar wilayah sehingga berpotensi tidak terpenuhinya kebutuhan/formasi yang telah ditetapkan;

b. bahwa alokasi penetapan kebutuhan/formasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah perlu dioptimalkan untuk pemenuhan kebutuhan pegawai negeri sipil yang memadai dan tetap mempertimbangkan kualitas agar fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat lebih baik;
-2-
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1185);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG OPTIMALISASI PEMENUHAN KEBUTUHAN/FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018.
[ads-post]
-3-
Pasal 1
Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 yang mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dapat melanjutkan ke tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
Pasal 2
Peserta SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
a. Peserta SKD yang memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018; dan
b. Peserta SKD yang tidak memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, namun memiliki peringkat terbaik dari angka kumulatif SKD diatur berdasarkan Peraturan Menteri ini.
Pasal 3
Peserta SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Nilai kumulatif SKD formasi Umum paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima);
b. Nilai kumulatif SKD formasi Umum untuk jabatan Dokter Spesialis dan Instruktur Penerbang paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima);
c. Nilai kumulatif SKD formasi Umum untuk jabatan Petugas Ukur, Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, Penjaga Mercu Suar, Pelatih/Pawang Hewan, dan Penjaga Tahanan paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima);
d. Nilai kumulatif SKD formasi Putra/Putri Lulusan Terbaik (Cumlaude) dan Diaspora paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima);
e. Nilai kumulatif SKD formasi Penyandang Disabilitas paling rendah 220 (dua ratus dua puluh);
-4-
f. Nilai kumulatif SKD formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat paling rendah 220 (dua ratus dua puluh);
g. Nilai kumulatif SKD formasi Tenaga Guru dan Tenaga Medis/Paramedis dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II paling rendah 220 (dua ratus dua puluh).
[ads-post]
Pasal 4
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberlakukan, apabila:
a. tidak ada peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, pada kebutuhan/formasi yang telah ditetapkan; atau
b. belum tercukupinya jumlah peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, untuk memenuhi jumlah alokasi kebutuhan/formasi yang telah ditetapkan.
Pasal 5
Peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 4 huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. peserta yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan berperingkat terbaik sesuai dengan jenis formasi jabatan diikutsertakan sejumlah paling banyak 3 (tiga) kali jumlah alokasi formasi;
b. apabila terdapat peserta yang mempunyai nilai kumulatif SKD sama, penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK); dan
-5-
c. apabila terdapat peserta yang mempunyai nilai TKP, TIU, dan TWK sama, serta berada pada batas jumlah 3 (tiga) kali alokasi formasi, keseluruhan peserta dengan nilai sama tersebut diikutsertakan.
Pasal 6
(1) Peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 4 huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar, diikutsertakan sebagai peserta SKB kelompok pertama;
b. apabila jumlah peserta SKB pada kelompok pertama masih berada dibawah jumlah alokasi formasi, dibuat peserta SKB kelompok kedua yang berasal dari peserta lain yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan berperingkat terbaik;
c. jumlah peserta SKB pada kelompok kedua paling banyak 3 (tiga) kali dari selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada kelompok pertama;
d. apabila terdapat peserta pada kelompok kedua mempunyai nilai kumulatif SKD sama, penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK; dan
e. apabila terdapat peserta pada kelompok kedua mempunyai nilai TKP, TIU, dan TWK sama serta berada pada batas jumlah 3 (tiga) kali dari selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada kelompok pertama, keseluruhan peserta dengan nilai sama tersebut diikutsertakan.
(2) Peserta SKB berkompetisi pada kelompoknya masing-masing.
(3) Peserta SKB pada kelompok kedua berkompetisi untuk mengisi formasi sebanyak selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada kelompok pertama.
-6-
Pasal 7
(1) Tata cara pengisian formasi yang belum terpenuhi setelah integrasi nilai SKD dan SKB sebagai berikut:
a. dalam hal kebutuhan formasi umum belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang batas formasi Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar dan berperingkat terbaik;
b. dalam hal kebutuhan formasi umum pada huruf a masih belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi formasi yang sama, serta memenuhi nilai kumulatif SKD formasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan berperingkat terbaik;
c. dalam hal kebutuhan formasi khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang batas formasi Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar dan berperingkat terbaik;
d. dalam hal kebutuhan formasi khusus pada huruf c belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai kumulatif SKD formasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan berperingkat terbaik;
-7-
e. khusus instansi daerah, dalam hal masih terdapat formasi yang belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi lainnya yang jabatan dan kualifikasi pendidikan bersesuaian dari unit penempatan/lokasi formasi yang berbeda serta memenuhi nilai ambang batas formasi Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar dan berperingkat terbaik; dan
f. khusus instansi daerah, dalam hal masih terdapat formasi yang belum terpenuhi sebagaimana diatur pada huruf e, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi lainnya yang jabatan dan kualifikasi pendidikan bersesuaian dari unit penempatan/lokasi formasi yang berbeda serta memenuhi nilai kumulatif SKD formasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan berperingkat terbaik.
(2) Khusus untuk Formasi Eks Tenaga Honorer Kategori II tidak diberlakukan tata cara pengisian formasi yang belum terpenuhi.
Pasal 8
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
-8-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2018
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SYAFRUDDIN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1545

| PERMENPAN NOMOR 61 TAHUN 2018 OPTIMALISASI PEMENUHAN KEBUTUHAN PNS

 | PERMENPAN NOMOR 61 TAHUN 2018 OPTIMALISASI PEMENUHAN KEBUTUHAN PNS

BUKU PETUNJUK PENDAFTARAN CPNS TAHUN 2018

BUKU PETUNJUK PENDAFTARAN SISTEM SELEKSI CPNS NASIONAL TAHUN 2018

DAFTARISII. ALUR PENDAFTARAN CPNS 2018 2
Gambar 1 : Mekanisme Pendaftaran SSCN 2018 2

II. HAL – HAL YANG HARUS DISIAPKAN 2

III. TATA CARA PENDAFTARAN CPNS 2018 3
Gambar 2 : Tampilan Halaman Utama Portal SSCN 2018 4

3.1 Daftar ke Portal SSCN 9
Gambar 3 : Tampilan Cek NIK dan Nomor Kartu Keluarga 9
Gambar 4 : Notifikasi Tidak Berhasil Daftar 10
Gambar 5 : Halaman Pembuatan Akun SSCN 2018 10
Gambar 7 : Halaman Berhasil Daftar di Portal SSCN 2018 12
Gambar 8 : Kartu Informasi Akun SSCN 2018 13

3.2 Login ke Portal SSCN dan Isi Biodata 13
Gambar 9 : Form Log In 14
Gambar 9 : Form Upload Foto Selfie 14

3.3 Pilih Instansi, Formasi dan Jabatan 15
Gambar 10 : Form Pendaftaran SSCN Memilih Instansi dan Jenis Formasi 16
Gambar 11 : Notifikasi Setelah Menekan Tombol Cek 16
Gambar 12 : Form Pendaftaran SSCN Melengkapi Isian 17

3.4 Riwayat Pelamaran SSCN 18
Gambar 15 : Riwayat Pelamar SSCN 18
Gambar 16 : Form Upload Dokumen 20
Gambar 14 : Tampilan Kartu Pendaftaran SSCN 21

3.5 Kartu Ujian SSCN 22
Gambar 17 : Halaman Cetak Kartu Peserta 22

I. ALUR PENDAFTARAN CPNS 2018
Gambar 1 : Mekanisme Pendaftaran SSCN 2018

II. HAL – HAL YANG HARUS DISIAPKAN
Sebelum mendaftar ke instansi yang dituju, pastikan pelamar telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Dokumen tersebut terdiri dari :
  1. Kartu Keluarga
  2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  3. Ijazah
  4. Transkrip Nilai
  5. Pas foto
  6. Dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang akan dilamar
[ads-post]
III. TATA CARA PENDAFTARAN CPNS 2018
Gambar 2 : Tampilan Halaman Utama Portal SSCN 2018
https://sscn.bkn.go.id
  1. Pelamar harus masuk ke portal SSCN 2018 seperti tampilan di atas
  2. Pelamar diwajibkan untuk memahami tata cara dan syarat pendaftaran dengan teliti
  3. Klik untuk mencari informasi terkait Pendidkan, Jabatan dan Instansi yang dibuka. Kemudian pilih Jenis Formasinya
  4. Pelamar dapat melihat lowongan yang tersedia pada table tersebut, klik Download untuk melihat lebih detail Pengumuman dan Persyaratan instansi yang dipilih
  5. Klik untuk melihat tata cara pendaftaran CPNS 2018. Pelamar wajib membaca dengan teliti dan mempelajarinya supaya tidak ada informasi yang tertinggal sebelum melanjutkan ke proses Pendaftaran
  6. Pelamar hanya dapat melamar 1 (satu) jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi (Formasi Umum/Formasi Khusus Lulusan Terbaik (cumlaude)/Formasi Khusus Putra-Putri Papua dan Papua Barat/Formasi Khusus Disabilitas/Formasi Diaspora/Formasi Atlet Terbaik) di 1 (satu) instansi.
  7. Untuk melanjutkan ke proses pendaftaran, klik dan akan tampil halaman Pendaftaran Akun SSCN 2018 seperti gambar di bawah ini
  8. Klik untuk bantuan dan pengaduan
  9. Klik untuk mecari permasalahan terkait SSCN
  10. Klik untuk menghubungi instansi terkait pendaftaran
3.1 Daftar ke Portal SSCN
Apabila pelamar sudah siap untuk mendaftar, langkah-langkahnya adalah :

  1. Klik dan akan tampil seperti berikut : Gambar 3 : Tampilan Cek NIK dan Nomor Kartu Keluarga
  2. Masukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga atau NIK Kepala Keluarga (NIK KK)
  3. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga, silahkan hubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar bukan ke instansi atau Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Gambar 4 : Notifikasi Tidak Berhasil Daftar
  4. Masukan kode captcha yang terlampir. Kode captcha tidak bersifat case sensitive\Setelah data di atas dimasukan, klik untuk proses selanjutnya, Gambar 5 : Halaman Pembuatan Akun SSCN 2018
  5. Pada proses ini, pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan data Ijazah. Proses pemberkasan CPNS menggunakan data Ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari Nama sesuai ijazah tanpa gelar, Tempat dan Tanggal Lahir. Pastikan bahwa Anda mengisi data tersebut dengan benar
  6. Upload pas foto dengan latar belakang merah dalam format JPG minimal 120 kb maksimal 200 kb
  7. Data lain yang perlu diisi terdiri dari data :
    • a) E-mail Masukan e-mail aktif dan valid
    • b) Password Masukan password yang mudah diingat. Harap catat dan simpan password Anda karena akan digunakan untuk login
    • c) Pertanyaan Pengaman 1 Pilih pertanyaan pengaman Anda
    • d) Jawaban Pengaman Masukan jawaban pertanyaan pengaman 1 yang telah Anda pilih
    • e) Pertanyaan Pengaman 2
    • Pilih pertanyaan pengaman Anda
    • f) Jawaban Pengaman Masukan jawaban pertanyaan pengaman 2 yang telah Anda pilih
    • g) Captcha Masukan kode captcha yang tampil di layar
  8. Pastikan Anda mengisi semua
  9.  data dengan benar dan lengkap. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau dirubah.Selanjutnya klik Gambar 6 : Notifikasi Submit Pendaftaran
  10. Halaman pemberitahuan bahwa pendaftaran ke portal SSCN 2018 berhasil, klik untuk mencetak Kartu Infromasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke portal SSCN 2018. Simpan kartu tersebut dengan baik. Gambar 7 : Halaman Berhasil Daftar di Portal SSCN 2018
  11. Klik untuk ke form berikutnya. Gambar 8 : Kartu Informasi Akun SSCN 2018
3.2 Login ke Portal SSCN dan Isi Biodata

  1. Setelah pelamar berhasil daftar, silahkan login ke https://sscn.bkn.go.id dengan klik tombol yang tertera di sudut kanan atas
  2. Masukan NIK dan password yang telah Anda daftarkan lalu akan tampil halaman Form Biodata Peserta seperti gambar di bawah ini : Gambar 9 : Form Log In
  3. Upload foto selfie dengan memegang KTP dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, kemudian klik Gambar 9 : Form Upload Foto Selfie
  4. Pada form ini lengkapi Alamat Domisili, Propinsi, Kabupaten/Kota, Nomor Telepon, Tinggi Badan, Status Perkawinan, Nomor HP dan Agama Gambar 10 : Form Biodata Pelamar
  5. Klik apabila data telah dilengkapi. Kemudian akan tampil tombol
  6. Klik untuk melanjutkan ke halaman berikutnya
3.3 Pilih Instansi, Formasi dan Jabatan
Gambar 10 : Form Pendaftaran SSCN Memilih Instansi dan Jenis Formasi
  1. Pilih instansi yang dituju
  2. Pilih Jenis Formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh instansi. Pilihan Jenis Formasi dapat dilihat di Pengumuman Instansi
  3. Klik dan akan tampil form Pendaftaran.
  4. Instansi yang tampil adalah instansi yang sudah buka pendaftarannya sesuai dengan Pengumuman dari instansi tersebut. Gambar 11 : Notifikasi Setelah Menekan Tombol Cek
  5. Setelah yakin memilih instansi akan keluar notifikasi seperti gambar di atas, klik OK untuk melanjutkan
  6. Form Pendaftaran akan tampil seperti gambar di bawah ini. Gambar 12 : Form Pendaftaran SSCN Melengkapi Isian
  7. Pilih pendidikan sesuai dengan ijazah
  8. Pilih jabatan yang akan dilamar. Jabatan akan tampil sesuai dengan pendidikan yang dipilih
  9. Pilih Lokasi Kerja apabila instansi memberikan kewenangan pelamar untuk memilih Lokasi Kerja
  10. Pilih Lokasi Test apabila instansi memberikan kewenangan pelamar untuk memilih Lokasi Test
  11. Ketik nama Universitas atau sekolah sesuai dengan ijazah
  12. Isi Tanggal Ijazah dan Tahun Lulus sesuai dengan yang tertera di Ijazah
  13. Pilih Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi untuk perguruan tinggi. Sedangkan untuk pelamar SLTA sederajat, akreditasi dapat dipilih Lainnya
  14. Isi nilai IPK menggunakan tanda titik (.) dan dua digit dibelakang koma atau nilai ijazah untuk lulusan SMA sederajat
  15. Isi Nomor Ijazah
  16. Isi kode captcha sesuai dengan gambar yang tampil
  17. Pastikan bahwa Anda sudah yakin akan melamar di Instansi tersebut karena pelamar hanya dapat mendaftar di 1 jabatan pada 1 instansi dan 1 periode. Pendaftar dapat mendaftar di instansi lain dengan periode (batch) yang berbeda
  18. Klik dan klik
  19. Klik untuk melanjutkan ke halaman berikutnya
  20. Selanjutnya akan tampil form Resume. Pada form ini, pelamar diharuskan mengecek kembali data yang telah dilengkapi. Apabila pelamar ingin mengubah data, klik tombol
  21. Bila pelamar sudah yakin data yang akan dikirim, klik Final Resume, makan data akan tersimpan di database dan tidak dapat dilakukan perubahan lagi

3.4 Riwayat Pelamaran SSCN
Gambar 15 : Riwayat Pelamar SSCN

  1. Setiap pendaftaran yang dikirim oleh pelamar dapat dilihat dan dicek statusnya di menu Riwayat berdasarkan :
    • a) Instansi : Instansi yang dilamar
    • b) Jenis Formasi : Jenis formasi sesuai dengan yang dipilih
    • c) Tanggal Daftar : tanggal daftar ketika pelamar mendaftar
    • d) Periode : periode yang dilamar
    • e) SSCN : keterangan apakah instansi menggunakan SSCN atau Non SSCN
    • f) Status Administrasi : status proses administrasi pelamar
    • g) Kartu Peserta : tombol untuk cetak Kartu Peserta apabila lulus verifikasi dan berhak mengikuti ujian CAT
    • h) Unggah Dokumen : tombol untuk mengunggah (upload) dokumen sebagai persyaratan pendaftaran sesuai dengan Pengumuman Instansi.
  2. Untuk melakukan upload dokumen, klik , kemudian akan tampil halaman unggah dokumen seperti gambar berikut. Gambar 16 : Form Upload Dokumen
    • a) Jenis dokumen akan tampil sesuai dengan keperluan instansi
    • b) Dokumen hanya dapat diunggah 1 (satu) kali. Mohon perhatikan dan siapkan dokumen yang akan diunggah dengan teliti, karena system tidak menerima unggah ulang dokumen
    • c) Pilih dokumen yang akan di unggah (upload) pada computer Anda klik lalu klik
    • d) Dokumen yang diunggah harus berupa image (.jpg/.jpeg.png) atau berupa .pdf sesuai dengan ketentuan pada setiap jenis dokumen dengan maksimal 200 kilobyte. Harap perhatikan jenis file yang akan diupload pada keterangan
    • e) Nama dokumen akan tampil setelah dipilih
    • f) Klik untuk menyimpan dan system akan memvalidasi dokumen tersebut
    • g) Setelah berhasil divalidasi dokumen akan tersimpan di system
    • h) Untuk membatalkan, klik
    • i) Seperti penjelasan pada poin-poin sebelumnya, bagi instansi yang mewajibkan untuk melampirkan dokumen, maka tombol Cetak Kartu Pendaftaran akan tampil setelah pelamar melengkapi semua dokumen yang diunggah.
    • j) Setelah dokumen diupload, akan tampil tombol untuk mencetak Kartu Pendaftaran. Simpan kartu ini sebagai bukti pendaftaran Gambar 14 : Tampilan Kartu Pendaftaran SSCN

3.5 Kartu Ujian SSCN
Gambar 17 : Halaman Cetak Kartu Peserta
Untuk mencetak Kartu Ujian, klik menu , pada kolom Kartu Peserta klik tombol yang tersedia. Kartu Ujian akan tampil bagi pelamar yang lulus verifikasi sebagai bukti untuk melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya.

| BUKU PETUNJUK PENDAFTARAN CPNS TAHUN 2018 [server 1]
 | BUKU PETUNJUK PENDAFTARAN CPNS TAHUN 2018 [server 2]

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG
NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI DASAR PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bersih, kompeten, dan melayani, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesuai dengan tuntutan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayan masyarakat;
b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya kompetensi dasar oleh setiap Calon Pegawai Negeri Sipi diperlukan alat ukur berupa nilai ambang batas tertentu dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.
-2-
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI DASAR PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018.
[ads-post]
Pasal 1
Nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 2
Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2018 meliputi:
a. Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
b. Tes Intelegensia Umum (TIU); dan
c. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Pasal 3
Nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) yaitu:
-3-
a. 143 (seratus empat puluh tiga) untuk Tes Karakteristik Pribadi;
b. 80 (delapan puluh) untuk Tes Intelegensia Umum; dan
c. 75 (tujuh puluh lima) untuk Tes Wawasan Kebangsaan.
Pasal 4
Ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 (tiga) dibedakan bagi peserta yang mendaftar pada jenis penetapan kebutuhan (formasi) khusus:
a. Putra/Putri Lulusan Terbaik (Cumlaude);
b. Penyandang Disabilitas;
c. Putra/Putri Papua dan Papua Barat;
d. Olahragawan Berprestasi Internasional; dan
e. Diaspora;
f. Tenaga Guru dan Tenaga Medis/Paramedis dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II.
Pasal 5
nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 bagi peserta yang mendaftar pada jenis formasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (empat) yaitu:
a. Nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar bagi Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (Cumlaude) dan Diaspora paling sedikit 298 (dua ratus sembilan puluh delapan), dengan nilai TIU paling rendah 85 (delapan puluh lima);
b. nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit 260 (dua ratus enam puluh), dengan nilai TIU serendah-rendahnya 70 (tujuh puluh);
c. nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar bagi Putra/Putra Papua dan Papua Barat paling sedikit 260 (dua ratus enam puluh), dengan nilai TIU paling sedikit 60 (enam puluh);
d. Nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar bagi Tenaga Guru dan Tenaga Medis/Paramedis dari Eks Tenaga
-4-
Honorer Kategori-II paling sedikit 260 (dua ratus enam puluh), dengan nilai TIU paling sedikit 60 (enam puluh);
e. Nilai terendah dari peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Olahragawan Berprestasi Internasional merupakan nilai ambang batas hasil Seleksi Kompetensi Dasar.
Pasal 6
Untuk jabatan Dokter Spesialis, Instruktur Penerbang, Petugas Ukur, Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, Penjaga Mercu Suar, Pelatih/Pawang Hewan, dan Penjaga Tahanan pada penetapan kebutuhan (formasi) umum diberikan pengecualian.
Pasal 7
Pengecualian nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar bagi jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (enam) yaitu:
a. nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar bagi formasi jabatan Dokter Spesialis dan Instruktur Penerbang paling sedikit 298 (dua ratus sembilan puluh delapan), dengan nilai TIU sesuai Passing Grade; dan
b. nilai kumulatif Seleksi Kompetensi Dasar bagi formasi Jabatan Petugas Ukur, Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, Penjaga Mercu Suar, Pelatih/Pawang Hewan, dan Penjaga Tahanan paling sedikit 260 (dua ratus enam puluh), dengan nilai TIU paling sedikit 70 (tujuh puluh).
Pasal 8
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
-5-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2018
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SYAFRUDDIN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1186
-6-
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI DASAR
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018
I. UMUM
Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bersih, kompeten, dan melayani, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesuai dengan tuntutan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan mengenai nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar supaya menghasilkan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas dan kompeten.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah memberikan penghargaan kepada calon pelamar yang mempunyai prestasi akademik yang mendaftar pada jenis formasi khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik (Cumlaude), Penyandang Disabilitas, Putra/Putri Papua dan Papua Barat, Olahragawan Berprestasi Internasional, dan Diaspora. Selain memberikan penghargaan untuk jenis-jenis formasi tersebut, Pemerintah juga memberikan perhatian untuk formasi jabatan yang langka/kurang diminati, seperti: Dokter Spesialis, Instruktur Penerbang, Petugas Ukur, Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, Penjaga Mercu Suar, Pelatih/Pawang Hewan, Penjaga Tahanan, dan Pemeriksa Keimigrasian Trampil.
Adapun bentuk penghargaan yang diberikan adalah nilai/hasil Seleksi Kompetensi Dasar diberikan afirmasi dengan tetap memperhatikan kompetensi, guna memperoleh calon pegawai negeri yang berkualitas dan kompeten.
-7-
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Dalam Seleksi Kompetensi Dasar ada 3 (tiga) materi soal yaitu Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Jumlah soal adalah 100 (seratus) terdiri dari soal TKP sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir soal, soal TIU 30 (tiga puluh) butir soal, dan soal TWK 35 (tiga puluh lima) butir soal.
Nilai untuk materi soal TIU dan TWK apabila benar nilainya 5 (lima) dan apabila salah atau tidak menjawab nilainya 0 (nol). Dengan demikian, nilai maksimal adalah 500 (lima ratus) terdiri dari: nilai maksimal untuk TKP: 175 (seratus tujuh puluh lima), TIU: 150 (seratus lima puluh), dan TWK: 175 (seratus tujuh puluh lima).
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.

| PERMENPAN Nomor 37 Tahun 2018 NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI DASAR CPNS

PERMENPAN Nomor 36 Tahun 2018
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG
KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa untuk mewujudkan Nawacita dan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas dan jumlah yang proporsional pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018.
Pasal 1
(1) Penetapan kebutuhan secara nasional tahun 2018 yaitu Zero Growth.
(2) Total alokasi penetapan kebutuhan untuk Instansi Pusat dan Daerah sejumlah 238.015 (dua ratus tiga puluh delapan ribu lima belas) dengan rincian:
a. Instansi Pusat sebanyak 51.271; dan
b. Instansi Daerah sebanyak 186.744.
(3) Kriteria penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2
Prioritas penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 untuk:
a. bidang pendidikan;
b. bidang kesehatan;
c. bidang infrastruktur;
d. Jabatan Fungsional; dan
e. jabatan teknis lain.

Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2018
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SYAFRUDDIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
[ads-post]
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1185

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG
KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ke arah terwujudnya manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan sistem merit, yang selanjutnya menjadi basis dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Untuk itu, Pemerintah telah dan sedang melaksanakan reformasi birokrasi yang salah satunya adalah reformasi di bidang Sumber Daya Manusia Aparatur. Reformasi dimaksud antara lain meliputi penataan jumlah dan kualitas serta distribusi Pegawai Negeri Sipil. Salah satu strategi dalam penataan Sumber Daya Manusia Aparatur tersebut, sejak tahun 2015 telah dilakukan kebijakan pembatasan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (moratorium). Kebijakan tersebut dimaksudkan agar kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah melakukan audit organisasi dan penataan Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai dengan arah/rencana strategis pembangunan. Di samping itu, masing-masing Instansi diharuskan melakukan redistribusi pegawai secara internal maupun lintas Instansi, yang didasarkan pada hasil perhitungan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Hasil dari analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan oleh setiap Instansi berupa uraian jabatan, peta jabatan, perhitungan jumlah kebutuhan pegawai per jabatan, redistribusi Pegawai Negeri Sipil serta proyeksi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Bagi Instansi yang bersangkutan, hasil tersebut menjadi dasar untuk melakukan penataan Pegawai Negeri Sipil secara terencana dan berkesinambungan. Sedangkan bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara, hasil tersebut dijadikan dasar untuk menyusun perencanaan pegawai secara nasional dan sebagai dasar dalam perumusan dan penetapan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 di Instansi Pusat, Instansi Daerah Provinsi, dan Instansi Daerah Kabupaten/Kota. Khusus untuk Instansi Daerah, penetapan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 memperhatikan rencana strategis, organisasi perangkat daerah, pegawai eksisting, dan Batas Usia Pensiun serta kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam penyediaan gaji, tunjangan, dan biaya diklat serta biaya lainnya. Sejak diterapkannya kebijakan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, masing-masing Instansi telah melaksanakan perhitungan jumlah kebutuhan pegawai per jabatan, redistribusi Pegawai Negeri Sipil serta proyeksi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dari hasil perhitungan kebutuhan pegawai tersebut, masih terdapat kekurangan pegawai pada jabatanjabatan tertentu antara lain dikarenakan terdapat pegawai yang memasuki Batas Usia Pensiun dan adanya pembentukan organisasi baru. Oleh karenanya, diperlukan penambahan pegawai baru guna menjaga kualitas pelayanan publik terutama di sektor pelayanan dasar dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Negara.

B. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut kriteria penetapan kebutuhan adalah pemberian pertimbangan guna memenuhi kebutuhan jenis dan jumlah serta jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pusat dan Daerah dalam rangka mewujudkan Nawacita dan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

2. Jenis jabatan yang mendukung Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional adalah jabatan yang melaksanakan tugas teknis dengan prioritas sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan di bidang infrastruktur, poros maritim, ketahanan energi, ketahanan pangan, penegak hukum, penanggulangan kemiskinan, serta program dukungan reformasi birokrasi. Di samping itu, diadakan penetapan kebutuhan (formasi) khusus untuk Putra/Putri Lulusan Terbaik (Cumlaude), Penyandang Disabilitas, Putra/Putri Papua dan Papua Barat, Dokter Spesialis, Diaspora, Olahragawan/wati Berprestasi Internasional, serta Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II yang memeuhi persyaratan.

3. Pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:
a. Menteri di Kementerian;
b. Jaksa Agung;
c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d. Kepala Badan Intelijen Negara;
e. Pimpinan Lembaga di Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
f. Sekretaris Jenderal di Sekretariat Lembaga Negara dan Lembaga
Non Struktural;
g. Sekretaris Mahkamah Agung;
h. Gubernur di Instansi Daerah Provinsi;
i. Bupati/Walikota di Instansi Daerah Kabupaten/Kota; dan
j. Pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden.

5. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu: Sekretaris Jenderal, Sekretaris Menteri, Sekretaris Utama, Sekretaris Lembaga Non Struktural, dan Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

6. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

7. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural.

8. Instansi Daerah adalah perangkat daerah Provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan
Lembaga Teknis Daerah.

9. Kompetensi Dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.

10. Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.

11. Computer Assisted Test (CAT) adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer.

12. Daftar Nilai adalah daftar yang memuat nama peserta, kode jabatan, kode pendidikan, kode Instansi, nomor ujian, nilai, dan peringkat hasil seleksi.

13. Passing Grade adalah nilai ambang batas kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar. Untuk pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, nilai ambang batas kelulusan (passing grade) akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersendiri.

14. Pengelompokan penetapan kebutuhan/formasi jabatan adalah proses kegiatan mengelompokan penetapan kebutuhan/formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama namun unit/satuan kerja penempatannya berbeda;

15. Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) adalah Panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil secara nasional, yang secara teknis dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana.

16. Diaspora adalah Warga Negara Indonesia yang menetap di luar Indonesia dan bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya yang bukan merupakan penerima bantuan dari pemerintah.

17. Eks Tenaga Honorer Kategori II adalah tenaga honorer yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berjumlah 438.590 (empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh);

18. Tenaga Pendidik Eks Tenaga Honorer Kategori II adalah tenaga honorer eks THK-2 yang telah bertugas sebagai Guru;

19. Tenaga Kesehatan Eks Tenaga Honorer Kategori II adalah tenaga honorer eks THK-2 yang telah bertugas sebagai:
1) Dokter Umum/Spesialis,
2) Dokter Gigi/Spesialis,
3) Bidan,
4) Perawat,
5) Perawat Gigi,
6) Apoteker,
7) Asisten Apoteker,
8) Pranata Laboratorium Kesehatan,
9) Teknik Elektromedis,
10) Perekam Medis,
11) Fisioterapis,
12) Radiografer,
13) Sanitarian,
14) Nutrisionis,
15) Epidemiolog Kesehatan,
16) Entomolog Kesehatan,
17) Refraksionis Optisien,
18) Administrator Kesehatan,
19) Penyuluh Kesehatan Masyarakat,
20) Analis Kesehatan;
21) Penguji Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Tenaga Kesehatan Lingkungan Kerja).
20. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokra

C. PENYUSUNAN KEBUTUHAN

1. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;

2. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan jabatan;

3. Penyusunan kebutuhan memperhatikan Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

4. Hasil Penyusunan kebutuhan disampaikan oleh Instansi Pusat dan Daerah kepada Menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui media elektronik dengan melampirkan dokumen rencana
strategis Instansi Pemerintah;

5. Rincian penetapan kebutuhan berisi nama jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah alokasi, dan unit penempatan;

6. Nama jabatan Fungsional disusun berdasarkan nama jabatan Fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB yang bersesuaian;

7. Nama jabatan Pelaksana disusun berdasarkan nama jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016;

8. Kualifikasi Pendidikan sebagaimana dimaksud angka 6 dan 7 merujuk nama program studi sebagaimana diatur dalam Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi.

D. KEBIJAKAN PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PERTIMBANGAN KEBUTUHAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018

1. Penetapan kebutuhan dialokasikan untuk Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
2. Alokasi penetapan kebutuhan (formasi) untuk Instansi Pusat memperhatikan:
a. Usulan penetapan kebutuhan (formasi) dari Kementerian/Lembaga;
b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memasuki Batas Usia Pensiun/meninggal dunia/pindah Instansi tahun 2018;
c. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada/eksisting;
d. Rencana strategis; dan
e. Organisasi baru.

3. Alokasi penetapan kebutuhan (formasi) untuk Instansi Daerah memperhatikan:
a. Usulan penetapan kebutuhan (formasi) dari Instansi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memasuki Batas Usia Pensiun/meninggal dunia/pindah Instansi tahun 2018;
c. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada/eksisting;
d. Rasio belanja pegawai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
e. Rencana strategis, arah pembangunan, dan potensi daerah; dan
f. Kondisi geografis daerah (pegunungan dan kepulauan).

E. JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN (FORMASI) DAN JABATAN

1. Jenis penetapan kebutuhan (formasi) dan jenis jabatan untuk Instansi Pusat adalah sebagai berikut:
a. Penetapan kebutuhan (formasi) umum dan penetapan kebutuhan (formasi) khusus;
b. Penetapan kebutuhan (formasi) khusus terdiri dari:
1) Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (Cumlaude);
2) Penyandang Disabilitas;
3) Putra/Putri Papua dan Papua Barat;
4) Diaspora;
5) Olahragawan Berprestasi Internasional; dan
6) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II yang memenuhi persyaratan.

c. Jenis jabatan untuk penetapan kebutuhan (formasi) umum dan penetapan kebutuhan (formasi) khusus bagi Instansi Pusat meliputi Jabatan Fungsional Tertentu dan jabatan teknis lain yang merupakan tugas inti (core business) dari Instansi dan mendukung Nawacita serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

2. Jenis penetapan kebutuhan (formasi) dan jenis jabatan untuk Instansi Daerah adalah sebagai berikut:
a. Penetapan kebutuhan (formasi) umum dan penetapan kebutuhan (formasi) khusus;
b. Penetapan kebutuhan (formasi) khusus terdiri dari:
1) Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian
(Cumlaude);
2) Penyandang Disabilitas;
3) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II yang memenuhi persyaratan.
c. Jenis jabatan untuk penetapan kebutuhan (formasi) umum dan penetapan kebutuhan (formasi) khusus bagi Instansi Daerah meliputi Guru, Dokter, Perawat, serta jabatan-jabatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

F. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENETAPAN KEBUTUHAN (FORMASI) KHUSUS

1. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (Cumlaude) dari Perguruan Tinggi Dalam atau Luar Negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Formasi Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (Cumlaude) dikhususkan bagi putra/putri lulusan minimal jenjang pendidikan Strata 1;
b. Bagi instansi pusat wajib mengalokasikan paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari total alokasi formasi yang ditetapkan;
c. Bagi instansi daerah dapat mengalokasikan paling banyak 5 (lima) persen dari total alokasi formasi yang ditetapkan;
d. Calon pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat dengan pujian (cumlaude) dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi
terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan;
e. Calon pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan angka 4) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
f. Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan (formasi) khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik (Cumlaude) disyaratkan agar pada penetapan kebutuhan (formasi) tersebut ditetapkan pula untuk penetapan kebutuhan (formasi) umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama.

2. Penyandang Disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Instansi wajib mengalokasikan penetapan kebutuhan (formasi) jabatan, persyaratan, jumlah, dan unit penempatan yang dapat dilamar oleh peserta penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan jabatan;
b. Jumlah jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas untuk instansi pusat paling sedikit 2 (dua) persen dari total formasi dengan jabatan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing instansi;
c. Jumlah jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas untuk instansi daerah paling sedikit 1 (satu) persen dari total formasi disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing instansi;
d. Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan (formasi) khusus penyandang disabilitas disyaratkan agar pada penetapan kebutuhan (formasi) tersebut ditetapkan pula untuk penetapan kebutuhan (formasi) umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama.
e. Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya;
f. Calon pelamar dari penyandang disabilitas berusia serendahrendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
g. Panitia penyelenggara dan/atau Badan Kepegawaian Negara menyediakan petugas/pendampingan saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang;
h. Bagi peserta penyandang disabilitas Tuna Netra diberikan tambahan waktu Seleksi Kompetensi Dasar sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit; dan
i. Panita instansi wajib melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran dengan mengundang calon pelamar untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis disabilitas yang disandang.

3. Putra/Putri Papua dan Papua Barat, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Calon pelamar harus merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak atau ibu) asli Papua, dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku; dan
b. Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan (formasi) khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat disyaratkan agar pada penetapan kebutuhan (formasi)
c. tersebut ditetapkan pula untuk penetapan kebutuhan (formasi) umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama.

4. Diaspora, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia yang menetap di luar Indonesia dan memiliki Paspor Indonesia yang masih berlaku serta bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari tempat yang bersangkutan bekerja minimal selama 2 (dua) tahun.
b. Kementerian Luar Negeri menerbitkan surat keterangan pelamar Diaspora bebas dari permasalahan hukum;
c. Dialokasikan untuk penetapan kebutuhan (formasi) jabatan Peneliti, Dosen, dan Perekayasa dengan pendidikan sekurangkurangnya Strata 2. Khusus untuk Perekayasa dapat dilamar
dari lulusan Strata 1;
d. Pelamar memenuhi persyaratan usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun saat pelamaran dan setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun bagi pelamar yang memiliki kualifikasi Pendidikan Strata 3 saat pelamaran;
e. Pelamar tidak sedang menempuh post doctoral yang dibiayai oleh Pemerintah;
f. Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan (formasi) khusus Diaspora disyaratkan agar pada penetapan kebutuhan (formasi) tersebut ditetapkan pula untuk penetapan kebutuhan (formasi) umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama.
g. Penyetaraan ijazah diaspora bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri oleh Kementerian yang menangani urusan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus akhir dalam rangka pertimbangan NIP dari BKN;
h. Pendaftaran dilaksanakan secara daring/online di bawah koordinasi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan Badan Kepegawaian Negara;
i. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang dilaksanakan di Kantor Perwakilan RI di negara yang bersangkutan di bawah koordinasi Kementerian/Lembaga, Kementerian Luar Negeri dan Badan Kepegawaian Negara;
j. Instansi wajib melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan yang bersangkutan tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

5. Olahragawan/Olahragawati Berprestasi Internasional
dikoordinasikan oleh Menteri yang membidangi urusan Pemuda dan Olahraga merujuk kepada ketentuan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Mekanisme Seleksi, dan Pengangkatan Olahragawan Berprestasi Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

6. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Diperuntukkan bagi Eks Tenaga Honorer Kategori-II yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai Tenaga Pendidik atau Tenaga Kesehatan;
b. Persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dan Undang- Undang Nomor 14 tahun 2005 bagi Tenaga Pendidik, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 bagi Tenaga Kesehatan;
c. Selain persyaratan sebagaimana tersebut huruf b, pelamar harus memenuhi persyaratan, antara lain:
1) usia paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018, masih aktif bekerja secara terus-menerus sampai sekarang;
2) bagi Tenaga Pendidik minimal berijazah Strata 1 yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi Tenaga Honorer Kategori II pada tanggal 3 November 2013;
3) bagi Tenaga Kesehatan minimal berijazah Diploma III yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi Tenaga Honorer Kategori II pada tanggal 3 November 2013;
4) memiliki tanda bukti nomor ujian Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013, dan
5) memiliki Kartu Tanda Penduduk.

d. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memverifikasi kebenaran dokumen Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II sebagaimana tersebut huruf c) sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar;
e. Mekanisme/sistem pendaftaran untuk eks Tenaga Honorer Kategori II, dilakukan secara tersendiri dibawah koordinasi Badan Kepegawaian Negara;
f. Pendaftar dari Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II yang telah diverifikasi dokumennya wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar;
g. Pendaftar dari Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II sebagaimana dimaksud huruf
g tidak diberlakukan Seleksi Kompetensi Bidang;
h. Pengalaman kerja selama minimal 10 (sepuluh) tahun dan
terus menerus menjadi Tenaga Pendidik dan Tenaga
Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II ditetapkan
sebagai pengganti Seleksi Kompetensi Bidang.
G. PERSIAPAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
1. Jadwal
Jadwal pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018
diatur secara bersama antara Pejabat Pembina Kepegawaian dengan
Kepala Badan Kepegawaian Negara dan ditembuskan kepada Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Pembiayaan
Biaya pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dibebankan pada
anggaran Badan Kepegawaian Negara dan anggaran masing-masing
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sepanjang sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
3. Prinsip Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
- 13 -
a. Kompetitif, dalam arti semua pelamar bersaing secara sehat dan
penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas
kelulusan (passing grade);
b. Adil, dalam arti proses pelaksanaan seleksi tidak memihak atau
sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak
ada pilih kasih;
c. Objektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi, dan
penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil
seleksi sesuai keadaan yang sesungguhnya;
d. Transparan, dalam arti proses pelamaran, pendaftaran,
pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi, serta
pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka;
e. Bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dalam arti
seluruh proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil harus terhindar
dari unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan
f. Tidak dipungut biaya, dalam arti pelamar tidak dibebankan biaya
apapun dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang
meliputi pengumuman, pelamaran, penyaringan, pemberkasan,
dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan
pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, kecuali diatur dalam
peraturan di masing-masing Instansi yang ditandatangani oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Tujuan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
a. Memperoleh Calon Pegawai Negeri Sipil yang:
1) Memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara
pelayanan publik;
2) Mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
3) Memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan
kapasitas dan kinerja organisasi; dan
4) Memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai
dengan tuntutan jabatan.
b. Mewujudkan sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang
kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih
dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta bebas dari
intervensi politik; dan
c. Memperoleh putra/putri terbaik bangsa sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil.
- 14 -
5. Persiapan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
a. Pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil secara nasional
dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional di bawah koordinasi
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi yang secara teknis dilakukan oleh Kepala Badan
Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana;
b. Setiap Instansi membentuk Panitia/Tim Pelaksana Seleksi Calon
Pegawai Negeri Sipil Instansi yang ditetapkan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian;
c. Susunan Panitia/Tim yang telah dibentuk sebagaimana tersebut
huruf b, harus disampaikan kepada Menteri PANRB dan Kepala
BKN;
d. Setiap Instansi harus membentuk call center dan help desk dalam
rangka melayani dan memberikan penjelasan atas pertanyaan
serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, pelaksanaan seleksi Calon
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Daerah
dikoordinasikan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah di
Daerah; dan
f. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi menetapkan nilai ambang batas kelulusan (passing
grade) Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
H. PENGUMUMAN LOWONGAN DAN SISTEM PENDAFTARAN
1. Instansi wajib mengumumkan penetapan kebutuhan yang antara
lain berisi persyaratan pelamar, jumlah lowongan jabatan,
kualifikasi pendidikan, waktu, dan alamat pendaftaran;
2. Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap calon pelamar
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Calon pelamar merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas
(SMA)/sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan
Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang
terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Negeri (BAN-PT) dan terdaftar di Forlap Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi saat kelulusan;
- 15 -
4. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam database
Badan Kepegawaian Negara yang berjumlah 438.590 (empat ratus
tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh) yang memenuhi
persyaratan perundang-undangan dapat mendaftar pada penetapan
kebutuhan (formasi) umum pengadaan CPNS Tahun 2018;
5. Instansi dapat menetapkan persyaratan tambahan sesuai dengan
karakteristik dan kebutuhan masing-masing jabatan, kecuali
persyaratan akreditasi perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam
angka 3;
6. Pendaftaran peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan
serentak secara daring/online oleh Panitia Seleksi Nasional yang
secara teknis dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara
melalui portal pendaftaran daring/online (sscn.bkn.go.id);
7. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi
Pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan;
8. Instansi Pusat dalam rangka pendaftaran penerimaan dan
pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di
lingkungannya masing-masing, dapat mengatur cara
pengelompokan formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan yang
sama, namun unit/satuan kerja penempatannya berbeda;
9. Pengaturan sebagaimana tersebut pada angka 8 (delapan) harus
dilengkapi dengan surat pernyataan dari peserta yang bersedia
ditempatkan di seluruh unit kerja di lingkungan Instansi yang
bersangkutan;
10. Instansi dan BKN wajib memastikan bahwa rincian formasi yang
terdapat dalam portal SSCN BKN adalah sama dengan rincian
formasi yang ditetapkan Menteri;
11. Dalam hal Instansi Pusat melakukan pengelompokan formasi
sebagaimana tersebut angka 8, instansi pusat harus
menyampaikan surat pemberitahuan kepada Menteri dan
ditembuskan kepada Kepala BKN.
I. Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
1. Seleksi Administrasi
a. Verifikasi persyaratan administrasi kelengkapan dokumen
pelamar dilakukan oleh Panitia Pelaksana Seleksi Calon Pegawai
Negeri Sipil Instansi
- 16 -
b. Dalam hal instansi melakukan verifikasi kualifikasi pendidikan
dan program studi dilakukan secara cermat dan teliti sesuai
dengan ketentuan yang dimaksud pada bagian C (Penyusunan
Kebutuhan) angka 6, 7, dan 8;
c. Pelamar dapat mengikuti seleksi apabila dinyatakan lulus seleksi
administrasi oleh Panitia Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Negeri
Sipil Instansi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
2. Seleksi Kompetensi Dasar
a. Materi Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
meliputi:
1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan
pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:
a) Nasionalisme;
b) Integritas;
c) Bela Negara;
d) Pilar negara;
e) Bahasa Indonesia;
f) Pancasila;
g) Undang-Undang Dasar 1945;
h) Bhinneka Tunggal Ika; dan
i) Negara Kesatuan Republik Indonesia (sistem Tata Negara
Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa
Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan
kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar).
2) Tes Intelegensi Umum (TIU) dimaksudkan untuk menilai:
a) Kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan
informasi secara lisan maupun tulisan;
b) Kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan
operasi perhitungan angka dan melihat hubungan di
antara angka-angka;
c) Kemampuan figural yaitu kemampuan yang berhubungan
dengan kegesitan mental seseorang dalam menganalisa
gambar, simbol, dan diagram;
d) Kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan
penalaran secara runtut dan sistematis; dan
e) Kemampuan berpikir analitis yaitu kemampuan mengurai
suatu permasalahan secara sistematik.
3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai:
- 17 -
a) Pelayanan publik;
b) Sosial budaya;
c) Teknologi informasi dan komunikasi;
d) Profesionalisme;
e) Jejaring kerja;
f) Integritas diri;
g) Semangat berprestasi;
h) Kreativitas dan inovasi;
i) Orientasi pada pelayanan;
j) Orientasi kepada orang lain;
k) Kemampuan beradaptasi;
l) Kemampuan mengendalikan diri;
m) Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas;
n) Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan;
o) Kemampuan bekerja sama dalam kelompok; dan
p) Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain
b. Pelaksanaan dan Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar
Pelaksanaan seleksi menggunakan sistem Computer Assisted
Test (CAT) dengan tahapan sebagai berikut:
1) Instansi berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian
Negara selaku Ketua Tim Pelaksana PANSELNAS dalam
pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar;
2) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar di masing-masing
Instansi menjadi tanggung jawab Panitia Pelaksana Seleksi
Calon Pegawai Negeri Sipil Instansi;
3) Hasil Seleksi Kompetensi Dasar seluruh peserta
disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara
selaku Ketua Tim Pelaksana PANSELNAS kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian masing-masing instansi;
4) Instansi dan BKN harus memastikan bahwa hasil Seleksi
Kompetensi Dasar yang diumumkan untuk seluruh peserta
sebagaimana tersebut angka 3 adalah sama dengan hasil
Seleksi Kompetensi Dasar yang ditampilkan pada layar
monitor kepada peserta pada waktu pelaksanaan Seleksi
Kompetensi Dasar;
- 18 -
5) Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim
Pelaksana PANSELNAS menyediakan informasi hasil
Seleksi Kompetensi Dasar;
6) Pengumuman hasil/kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar
ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi
Instansi dan diumumkan oleh masing-masing instansi
berdasarkan hasil sebagaimana tersebut angka 3);
7) Pengumuman Seleksi Kompetensi Dasar sebagaimana
dimaksud pada angka 6) ditentukan paling banyak 3 (tiga)
kali jumlah kebutuhan masing-masing Jabatan
berdasarkan peringkat nilai seleksi kompetensi dasar.
8) Dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh
nilai Seleksi Kompetensi Dasar yang sama pada 3 (tiga)
komponen sub tes dan berada pada ambang batas jumlah
kebutuhan formasi, maka terhadap peserta dimaksud
diikutkan Seleksi Kompetensi Bidang.
3. Seleksi Kompetensi Bidang
a. Materi Seleksi Kompetensi Bidang:
1) Materi seleksi kompetensi bidang untuk jabatan fungsional
disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan
diintegrasikan dalam bank soal CAT BKN;
2) Materi Seleksi Kompetensi Bidang untuk jabatan pelaksana
yang bersifat teknis dapat menggunakan soal Seleksi
Kompetensi Bidang yang rumpunnya bersesuaian dengan
Jabatan Fungsional terkait;
3) Materi Seleksi Kompetensi Bidang pada Instansi Pusat selain
dengan CAT dapat berupa: tes potensi akademik, tes praktik
kerja, tes bahasa asing, tes fisik/kesamaptaan, psikotes, tes
kesehatan jiwa, dan/atau wawancara sesuai yang
dipersyaratkan oleh jabatan, dengan sekurang-kurangnya 2
(dua) jenis tes;
4) Materi Seleksi Komptensi Bidang untuk jenis formasi
Olahragawan Berprestasi Internasional menggunakan
wawancara;
5) Materi Seleksi Kompetensi Bidang yang dapat menggugurkan
seleksi wajib dicantumkan dalam pengumuman persyaratan
pendaftaran masing-masing instansi.
- 19 -
b. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang
1) Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang
ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan
masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi
Kompetensi Dasar;
2) Instansi dapat melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang
sebelum dilaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar dengan
sistem Computer Assisted Test (CAT) setelah mendapat
persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi;
3) Bagi instansi pusat yang tidak menyelenggarakan Seleksi
Kompetensi Bidang dengan menggunakan sistem Computer
Assisted Test (CAT), dapat menggunakan sekurang-kurangnya
2 (dua) bentuk tes, sebagaimana tersebut pada huruf a angka
3) setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4) Instansi Pusat wajib menetapkan pedoman/panduan
pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang dan menyampaikan
kepada Menteri PANRB dengan tembusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana
PANSELNAS, sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar
dimulai;
5) Instansi Daerah yang menyelenggarakan seleksi kompetensi
bidang tambahan selain dengan CAT, wajib menetapkan
pedoman/panduan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang
dan menyampaikan kepada Menteri PANRB dengan tembusan
Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim
Pelaksana PANSELNAS, sebelum pelaksanaan Seleksi
Kompetensi Dasar dimulai;
6) Instansi harus berkoordinasi dengan Kepala Badan
Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana
PANSELNAS dalam hal pelaksanaan dan penyampaian hasil
Seleksi Kompetensi Bidang;
7) Instansi harus menyampaikan hasil Seleksi Kompetensi
Bidang kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku
Ketua Tim Pelaksana PANSELNAS;
- 20 -
8) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang di masing-masing
Instansi menjadi tanggung jawab Panitia Pelaksana Seleksi
Calon Pegawai Negeri Sipil Instansi;
9) Panitia Seleksi Nasional dapat membatalkan hasil kelulusan
Seleksi Kompetensi Bidang apabila penyelenggaraannya tidak
sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
10) Dalam hal terjadi pembatalan hasil Seleksi Kompetensi
Bidang, Instansi diberikan kesempatan untuk melaksanakan
Seleksi Kompetensi Bidang ulang, setelah medapat
persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi;
11) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang di Instansi Daerah
wajib menggunakan CAT;
12) Dalam hal terdapat jabatan yang bersifat sangat
teknis/keahlian khusus, seperti: Pranata Komputer, instansi
daerah dapat melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang
dalam bentuk tes praktik kerja;
13) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana
tersebut angka 11 difasilitasi oleh Badan Kepegawaian
Negara. Dalam hal Instansi Daerah siap untuk
menyelenggarakan secara Mandiri, pelaksanaannya harus
dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara.
J. PENGOLAHAN HASIL SELEKSI DAN PENGUMUMAN KELULUSAN
1. Pengolahan Hasil Seleksi
a. Bobot nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi
Bidang adalah 40% dan 60%;
b. Dalam hal instansi melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang
dengan CAT, hasil Seleksi Kompetensi Bidang dengan CAT
merupakan nilai utama dengan bobot serendah-rendahnya
50% dari bobot nilai Seleksi Kompetensi Bidang;
c. Apabila instansi pusat menambah Seleksi Kompetensi Bidang
dalam bentuk:
1) wawancara dan/atau tes praktik kerja, bobot yang
diberikan paling tinggi masing-masing 25% dari total
nilai/hasil Seleksi Kompetensi Bidang;
2) lebih dari 2 (dua) jenis Seleksi Kompetensi Bidang
(wawancara, tes praktik kerja tes potensi akademik, tes
bahasa asing, tes fisik/kesamaptaan, psikotes, tes
- 21 -
kesehatan jiwa), bobot masing-masing tes dibagi secara
proporsional;
d. Dalam hal instansi pusat tidak melaksanakan Seleksi
Kompetensi Bidang dengan CAT, maka:
1) Dapat melaksanakan tes jenis lainnya dengan bobot
maksimal 40% untuk jenis wawancara dan tes praktik
kerja, dan wajib menambah minimal 1 (satu) jenis tes
lainnya dengan bobot sekurang-kurangnya 20% dari total
nilai/hasil Seleksi Kompetensi Bidang;
2) Dapat melaksanakan tes jenis lainnya dengan bobot
maksimal 40% untuk jenis wawancara atau tes praktik
kerja, dan wajib menambah minimal 1 jenis tes lainnya
dengan bobot sekurang-kurangnya 60% atau dibagi
secara proporsional dari total nilai/hasil Seleksi
Kompetensi Bidang;
3) Dapat melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang selain
wawancara atau praktik kerja, sekurang-kurangnya 2
(dua) jenis tes dengan bobot masing-masing tes dibagi
secara proporsional dari total nilai/hasil Seleksi
Kompetensi Bidang;
e. Instansi daerah hanya diperkenankan menambah 1(satu)
jenis tes selain Seleksi Kompetensi Bidang dengan CAT dan
diberikan bobot paling tinggi 40% dari total nilai/hasil Seleksi
Kompetensi Bidang, sehingga bobot nilai Seleksi Kompetensi
Bidang dengan CAT menjadi 60% dari total nilai/hasil Seleksi
Kompetensi Bidang;
f. Putra/putri daerah setempat yang mendaftar formasi umum
untuk jabatan Guru dan Tenaga Kesehatan pada satuan unit
kerja instansi daerah berkategori terdepan, terluar, terpencil,
tertinggal, dan tidak diminati berdasarkan data Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan
Kementerian Agama diberikan tambahan nilai pada Seleksi
Kompetensi Bidang sebesar 10 (sepuluh) dari total nilai
Seleksi Kompetensi Bidang;
g. Putra/putri daerah setempat sebagaimana dimaksud dalam
huruf f dibuktikan dengan alamat pada Kartu Keluarga atau
yang bersangkutan memiliki ijazah SD/SMP/SMA di wilayah
yang sama pada satuan unit kerja di Kecamatan/Distrik yang
dilamarnya;
h. Pendaftar formasi umum jabatan Guru yang memiliki
sertifikasi pendidik yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan
- 22 -
dan Kebudayaan, tidak diperlukan mengikuti Seleksi
Kompetensi Bidang;
i. Sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud huruf h
ditetapkan sebagai pengganti Seleksi Kompetensi Bidang yang
nilainya sebesar nilai maksimal Seleksi Kompetensi Bidang;
j. Pendaftar formasi umum jabatan Guru yang memiliki
sertifikasi pendidik baru bisa memanfaatkan nilai maksimal
dimaksud huruf i, apabila yang bersangkutan memenuhi nilai
passing grade Seleksi Kompetensi Dasar dalam batas jumlah
formasi;
k. Pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang dilakukan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi masing-masing yang
hasilnya disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara
selaku Tim Pelaksana PANSELNAS dalam bentuk softcopy
dan hardcopy. Selanjutnya, softcopy- disampaikan pula
kepada Tim Pengarah (Sekretariat);
l. Pengolahan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan
nilai Seleksi Kompetensi Bidang dilakukan oleh Badan
Kepegawaian Negara selaku Tim Pelaksana PANSELNAS; dan
m. Hasil pengolahan sebagaimana tersebut dalam angka 5 (lima)
disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi
masing-masing dan Ketua Tim Pengarah (Sekretariat) beserta
Tim Pengawas secara daring/online.
2. Prinsip dan Penentuan Kelulusan
a. Prinsip penentuan kelulusan peserta Seleksi Kompetensi
Dasar didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan
(passing grade);
b. Nilai ambang batas kelulusan (passing grade) Seleksi
Kompetensi Dasar diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
secara tersendiri;
c. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai kelulusan yang
sama setelah integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan
Seleksi Kompetensi Bidang, maka penentuan kelulusan akhir
secara berurutan didasarkan pada:
1) Nilai total hasil Seleksi Kompetensi Dasar yang lebih
tinggi;
2) Apabila tersebut angka 1) masih sama, maka penentuan
kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari
- 23 -
nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi
Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
3) Apabila tersebut angka 2) masih sama, maka penentuan
kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK bagi lulusan
Diploma/Sarjana/Magister, sedangkan untuk lulusan
SMA/sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertulis di
ijazah; dan
4) Apabila tersebut angka 4) masih sama, penentuan
kelulusan didasarkan pada usia tertinggi.
d. Dalam hal kebutuhan formasi umum tidak terpenuhi, dapat
diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada
jabatan dan kualifikasi Pendidikan yang bersesuaian serta
memenuhi nilai ambang batas kelulusan (passing grade)
peringkat terbaik;
e. Dalam hal kebutuhan formasi khusus tidak terpenuhi, dapat
diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum pada
jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian serta
memenuhi nilai ambang batas kelulusan (passing grade)
peringkat terbaik;
f. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi
nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan nilai Seleksi Kompetensi
Bidang dari Badan Kepegawaian Negara.
g. Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang
dinyatakan lulus tahap akhir tidak melebihi jumlah formasi
pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan
sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
h. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat
surat pernyataan bersedia mengabdi pada instansi yang
bersangkutan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan
apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak
TMT PNS;
i. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf
h) tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap
mengundurkan diri;
- 24 -
j. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi di kemudian hari
terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang
dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya
yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian
harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang
bersangkutan;
k. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir
seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian
mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan
sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai
Negeri Sipil untuk periode berikutnya.
K. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN
1. Pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh proses
pelaksanaan seleksi diatur sebagai berikut:
a. Pengawasan Internal Lingkup Nasional
Pengawasan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan
Seleksi Kompetensi Bidang internal lingkup nasional
dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional; dan
b. Pengawasan Internal Lingkup Instansi
Pengawasan pelaksanaan seleksi lingkup Instansi secara
fungsional dilakukan oleh Inspektorat Jenderal/Inspektorat
Utama/Inspektorat Pengawasan Umum/Inspektorat pada
Kementerian/Lembaga dan Inspektorat Daerah
2. Masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian harus melaporkan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

L. PENUTUP
Demikian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian baik di Instansi Pusat maupun Instansi Daerah.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SYAFRUDDIN


| PERMENPAN Nomor 36 Tahun 2018

Download Gratis Aplikasi Buku Kerja Kurikulum 2013 SD,SMP,SMA,SMK 2018
Download Gratis Aplikasi Buku Kerja Kurikulum 2013 SD,SMP,SMA,SMK 2018, dibawah ini adalah daftar isi dari aplikasi tersebut. Di dalam aplikasi tersebut terdapat 3 buku kerja yang terdiri dari berbagai sub yang perlu diisi, daftar isi tersebut antara lain:
A. BUKU KERJA 1 :
1. SKL, KI, dan KD
2. Silabus
3. RPP
4. KKM

B. BUKU KERJA 2 :
1. Kode Etik Guru
2. Ikrar Guru
3. Tata Tertib Guru
4. Pembiasaan Guru
5. Kalender Pendidikan
6. Alokasi Waktu
7. Program Tahunan
8. Program Semester
9. Jurnal Agenda Guru

C. BUKU KERJA 3 :
1. Daftar Hadir
2. Daftar Nilai
3. Penilaian Akhlak/Kepribadian siswa
4. Analisis Hasil Ulangan dan Program Perbaikan/Pengayaan
5. Daftar buku Pegawai Guru/Siswa
6. Jadwal Mengajar
7. Daya Serap Siswa
8. Kumpulan Soal dan Kisi soal
9. Kumpulan Soal
10. Analisis Butir Soal dan Perbaikan Soal

D. BUKU KERJA 4 :
1. Daftar Evaluasi Diri Kerja Guru
2. Program Tindak Lanjut Kerja Pak Guru

Berikut ini adalah sedikit tampilan dari menu dan submenu yang terdapat di dalam aplikasi:

1. Menu Awal

Berisi tombol untuk menuju form-form yang harus diisi

2. Menu Utama

Pada menu Data Pokok/Menu Utama berisi

  1. NAMA SEKOLAH
  2. ALAMAT
  3. KECAMATAN
  4. KABUPATEN
  5. KODE POS
  6. TELP
  7. WEBSITE
  8. e-MAIL
  9. NSS
  10. NPSN
  11. NAMA KEPALA SEKOLAH
  12. NIP KEPALA SEKOLAH
  13. NAMA WKS KURIKULUM
  14. NIP WKS KURIKULUM
  15. FAX
  16. dst...
[ads-post]

3. Data Siswa
Pada menu data siswa, terdapat form isian mengenai data siswa yang akan di masukkan pada buku kerja guru, yang antara lain meliputi nama kelas, nomor absen, no induk, nama siswa dsb...

Untuk mengetahui kegunaan dan fungsi aplikasi Aplikasi Buku Kerja Kurikulum 2013 SD,SMP,SMA,SMK 2018 ini silahkan anda download menggunakan tombol download di bawah ini, apabila terdapat kekurangan silahkan anda sampaikan pada kolom komentar. terima kasih

Nama : Aplikasi Buku Kerja Guru 2018 [ FILENYA.COM]
Ukuran : 2.48 MB
Jenis File : .xlsx (Microsoft Excel)

| Download Gratis Aplikasi Buku Kerja Kurikulum 2013 SD,SMP,SMA,SMK 2018

Gratis RPP Kelas 5 SD/MI Tema 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Kurikulum 2013 Revisi 2018
[tab][content title="Tema 1"]RPP Kelas 5 Tema 1 Organ Gerak Hewan Dan Manusia Subtema 1 Organ Gerak Hewan 
 | Server 1 RPP Kelas 5 Tema 1 Subtema 1 GDrive ]
 | Server 2 RPP Kelas 5 Tema 1 Subtema 1 Mediafire ]
RPP Kelas 5 Tema 1 Organ Gerak Hewan Dan Manusia Subtema 2 Manusia dan Lingkungan 
 | Server 1 RPP Kelas 5 Tema 1 Subtema 2 GDrive ]
 | Server 2 RPP Kelas 5 Tema 1 Subtema 2 Mediafire ]
RPP Kelas 5 Tema 1 Organ Gerak Hewan Dan Manusia Subtema 3 Lingkungan dan Manfaatnya 
 | Server 1 RPP Kelas 5 Tema 1 Subtema 3 GDrive ]
 | Server 2 RPP Kelas 5 Tema 1 Subtema 3 Mediafire ]
RPP Kelas 5 Tema 1 Organ Gerak Hewan Dan Manusia Subtema 4
 | Server 1 RPP Kelas 5 Tema 1 Subtema 4 GDrive ]
 | Server 2 RPP Kelas 5 Tema 1 Subtema 4 Mediafire ]


Contoh Isi RPP Kelas 5 SD/MI Tema 1:

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) KURIKULUM 2013

Satuan Pendidikan      : SD/MI
Kelas / Semester        :  5 /1
Tema                           :  Organ Gerak Hewan Dan Manusia(Tema 1)
Sub Tema                  :  Organ Gerak Hewan (Sub Tema 1)
Pembelajaran ke         :  1
Alokasi waktu              :  1 Hari

KOMPETENSI INTI
  1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
  2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru.
  3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah.
  4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.
KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR

Muatan : IPA
No Kompetensi Indikator
3.1 Menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara
memelihara kesehatan alat gerak manusia.
3.1.1 Mengetahui fungsi alat gerak pada
manusia dan hewan.

3.1.2 Menunjukan cara menjaga
kesehatan alat gerak.
4.1 Membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. 4.1.1   Menciptakan alat peraga dari bahan bekas.


Muatan : Bahasa Indonesia
No Kompetensi Indikator
3.1  Menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. 3.1.1 Menunjukan ide pokok pada sebuah
paragraf
3.1.2 Mencari pokok pikiran pada sebuah
percakapan.
4.1  Menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran 4.1.1 Mengindentifikasi pokok pikiran yang
terdapat pada sebuah teks.

TUJUAN
  1. Dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar.
  2. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat.
  3. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut.
  4. Dengan berdiskusi, siswa dapat menebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri.
MATERI
  1. Bacaan organ gerak hewan dan manusia
  2. Bacaan beberapa paragarap.
  3. Gambar dan percakapan.
PENDEKATAN & METODE
Pendekatan          : Scientific
Strategi                : Cooperative Learning
Teknik                  : Example Non Example
Metode                 : Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah

KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi
Waktu
Pembukaan
  1. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa
  2. Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa. Siswa yang diminta membaca do’a adalah siswa siswa yang hari ini datang paling awal. (Menghargai kedisiplikan siswa/PPK).
  3. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan menfaatnya bagi tercapainya sita-cita.
  4. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional lainnya. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat Nasionalisme.
  5. Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/ berbicara selama 15-20 menit materi non pelajaran seperti tokoh dunia, kesehatan, kebersihan, makanan/minuman sehat , cerita inspirasi dan motivasi . Sebelum membacakan buku guru menjelaskan tujuan kegiatan literasi dan mengajak siswa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut:
·         Apa yang tergambar pada sampul buku.
·         Apa judul buku
·         Kira-kira ini menceritakan tentang apa
·         Pernahkan kamu membaca judul buku seperti ini
15 menit
Inti Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
·         Pada awal pembelajaran, guru mengondisikan siswa secara klasikal dengan mendeskripsikan ilustrasi gambar dan percakapan yang merangkum kompetensi-kompetensi yang akan dipelajari.
·         Siswa mengamati gambar dan percakapan tentang organ gerak hewan dan manusia.
·         Biarkan siswa mengamati dan menganalisa gambar dan percakapan secara cermat.

Catatan:
1)    Eksplorasi: Ajarkan siswa untuk mengeksplorasi gambar secara cermat untuk menggali informasi.
2)    Pengumpulan Data: Ajarkan siswa sehingga terbiasa untuk mengolah data menjadi sebuah informasi yang berguna melalui konsep pelaporan tertulis.
3)    Komunikasi: Rangsang keingintahuan siswa dengan dialog interaktif.

Hasil yang Diharapkan
1.    Siswa terangsang untuk ingin tahu dan mempelajari lebih lanjut tentang organ gerak hewan dan manusia.
2.    Siswa memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap organ gerak.

A.   Ayo Membaca
·         Siswa membaca bacaan berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan.
Alternatif kegiatan membaca:
1.    Guru memberikan waktu selama 5 menit dan siswa diminta dalam hati.
2.    Guru menunjuk satu siswa untuk membacakan bacaan tersebut dan meminta siswa lain menyimak.
3.    Bacaan tersebut dibaca secara bergantian dan bersambung oleh seluruh siswa.
Hasil yang diharapkan
-          Siswa gemar membaca.
-          Siswa memiliki keterampilan untuk menggali informasi dari sebuah bacaan.
-          Melalui bacaan, siswa dapat mengetahui organ gerak manusia dan hewan.
·      Selesai membaca, siswa mencari dan menentukan ide pokok tiap    paragraf  dari bacaan yang telah dibacanya.
Alternatif jawaban
1.    Paragraf 2: Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ    geraktersusun dalam sistem gerak.
2.    Paragraf 3: Organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan yakni tulang dan otot.
3.    Paragraf 4: Tulang merupakan alat gerak pasif.
4.    Paragraf 5: Otot merupakan alat gerak aktif.
Hasil yang diharapkan
-          Siswa memiliki keterampilan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar khususnya dalam memahami bacaan dan menentukan ide pokok bacaan.
-          Siswa mampu menentukan ide pokok bacaan.

B.   Ayo Menulis
·         Pada kegiatan: Ayo Menulis, secara mandiri siswa mencoba membuat paragraf berdasarkan ide pokok yang telah ditentukan.
Alternatif Jawaban
1.    Paragraf 1: Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan.
2.    Paragraf 2: Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain.
3.    Paragraf 3: Tanpa organ gerak manusia tidak akan bisa melakukan gerakan apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan-gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan terencana.
Hasil yang diharapkan
-          Siswa memiliki keterampilan mengembangkan ide pokok menjadi
-          sebuah paragraf.
-          Siswa mengetahui fungsi organ gerak.
-          Siswa dapat mandiri, bertanggung jawab, serta tekun dalam mengerjakan tugas.

C.   Ayo Berdiskusi
·      Siswa membentuk kelompok untuk berdiskusi tentang pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan.
Alternatif Pelaksanaan Diskusi
1.    Guru menciptakan suasana interaktif dan atraktif dengan mengajak siswa melaksanakan diskusi secara klasikal.
2.    Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih para petugas diskusi, seperti pembawa acara, sekretaris/notulis, dan lain-lain. Sementara anak-anak yang lain bertindak sebagai peserta diskusi.
3.    Pembawa acara bertanggung jawab atas jalannya diskusi. Pembawa acara juga bertugas untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan oleh peserta.
4.    Notulis bertugas untuk mencatat kejadian-kejadian yang terjadi saat diskusi berlangsung, seperti pendapat-pendapat yang disampaikan oleh peserta diskusi. Notulis juga bertugas untuk membuat laporan dan kesimpulan hasil diskusi.
5.    Setiap peserta diskusi berhak mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pembawa acara.
6.    Setelah siswa memberikan pendapatnya, guru mengonfirmasi pendapat-pendapat siswa. Kemudian guru memandu siswa untuk menarik kesimpulan.
7.    Masing-masing siswa menulis jawaban sesuai pertanyaan pada buku siswa berdasarkan hasil diskusi
Alternatif Jawaban
-          Ide Pokok: Ide/gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf.
-          Fungsi Ide Pokok: Menjadi dasar pengembangan paragraf.
-          Cara menetukan ide pokok: Membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok/pikiran utama.
Hasil yang diharapkan
§  Siswa memahami pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok dari sebuah bacaan.
§  Siswa mampu mengembangkan sikap kerja sama dalamkelompok serta menghargai pendapat orang lain.

·      Pada kegiatan Ayo Berdiskusi, secara mandiri siswa membuat kesimpulan hasil diskusi.
·      Cara membuat kesimpulan dengan mencatat dan memerhatikan semua pendapat yang disampaikan dalam diskusi kemudian membandingkan pendapat tersebut.
·      Setelah membandingkan, carilah pendapat yang banyak didukung oleh peserta diskusi dan yang dirasa mendekati kebenaran.
·      Siswa meminta penguatan kepada guru mengenai kesimpulan yang telah diambil.
·      Siswa diberikan kesempatan untuk bertaya dan memberikan tanggapan.
Hasil yang diharapkan
-          Siswa memahami konsep dan memiliki ketrampilan untuk menyimpulkan suatu kejadian atau peristiwa.
-          Kemandirian dalam mengerjakan tugas serta kepekaan dan berpikir kritis.
Hasil yang diharapkan
-          Kemandirian dan ketekunan dalam mengerjakan tugas.
-          Siswa mengisi tabel mengenai kompetensi yang sudah dipelajari, berkaitan dengan organ gerak manusia dan hewan.
Catatan  :
·         Kegiatan ini merupakan media untuk mengukur seberapa banyak materi yang sudah dipelajari dan dipahami siswa.
·         Pada ativitas ini lebih ditekankan pada sikap siswa setelah mempelajari materi.
·         Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, guru dapat memberikan REMEDIAL dan PENGAYAAN sesuai dengan tingkat pencapaian masing-masing siswa.
Hasil yang diharapkan
-          Siswa meningkatkan kegiatan belajarnya sesuai dengan tingkat pencapaian yang dicapainya.

C. Keja Sama Dengan Orang Tua
·         Dengan bantuan orang tuanya, siswa mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Siswa mengidentifikasi organ gerak hewan-hewan tersebut.
Hasil yang diharapkan
-          Mengetahui organ gerak hewan.
-          Menambah rasa ingin tahu.
-          Kerja sama.
-          Keterampilan mengumpulkan dan mengolah data atau informasi melalui kegiatan pengamatan.
140 menit
Penutup 1.    Siswa mapu mengemukan hasil belajar hari ini
2.    Guru memberikan penguatan dan kesimpulan
3.    Siswa  diberikan kesempatan berbicara /bertanya dan menambahkan informasi dari siswa lainnya
4.    Menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan nasionalisme, persatuan, dan toleransi.
5.    Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa.
15 menit

PENILAIAN
Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric penilaian sebagai berikut

Teknik Penilaian:
Penilaian Sikap: Percaya diri, peduli, tanggung jawab, disiplin
Disiplin
         

Tanggung Jawab
         

Peduli
         

Percaya Diri

Penilaian Pengetahuan: tes tertulis
Siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaan pada buku siswa.
Format Penilaian 
  • Penilaian Keterampilan: uji unjuk kerja
Penilaian Unjuk Kerja
  • Rubrik Menulis Berdasarkan Pengamatan Gambar
       
  • Mencari ide pokok bacaan

  • Menuliskan Ide Pokok dari Bacaan
         

REMEDIAL DAN PENGAYAAN
Remedial

Pengayaan
Coba amati kegiatanmu sehari-hari.
  1. Tunjukkan gerakan dalam kegiatanmu sehari-hari yang memanfaatkan organ gerak:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  1. Apakah yang akan terjadi jika organ gerakmu tidak dapat bekerja sebagai mestinya?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1. SUMBER DAN MEDIA
  1. Buku, teks bacaan organ gerak hewan dan manusia, gambar tentang organ gerak hewan dan manusia
  2. Buku Pedoman Guru Tema 1 Kelas 5 dan Buku Siswa Tema 1 Kelas 5 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014).
  3. Buku Sekolahnya Manusia, Munif Khotif.
  4. Software Pengajaran SD/MI untuk kelas 5 semester 1 dari JGC/SCi Media.
  5. Slide/gambar tentang organ gerak hewan dan manusia.
  6. Slide materi

Refleksi Guru

Catatan Guru
  1. Masalah :……….
  2. Ide Baru :………..
  3. Momen Spesial :………….

Mengetahui
Kepala Sekolah,



………………………………
NIP. …………………………
…………………,    ...............
Guru Kelas 5 ,



………………………………
NIP………………………….

[/content][content title="Tema 2"]RPP Kelas 5 Tema 2 Udara Bersih Bagi Kesehatan Subtema 1 Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih 
 | Server 1 RPP Kelas 5 Tema 2 Subtema 1 GDrive ]
 | Server 2 RPP Kelas 5 Tema 2 Subtema 1 Mediafire ]
RPP Kelas 5 Tema 2 Udara Bersih Bagi Kesehatan Subtema 2 Pentingnya Udara Bersih Bagi Pernapasan 
 | Server 1 RPP Kelas 5 Tema 2 Subtema 2 GDrive ]
 | Server 2 RPP Kelas 5 Tema 2 Subtema 2 Mediafire ]
RPP Kelas 5 Tema 2 Udara Bersih Bagi Kesehatan Subtema 3 Memelihara Kesehatan Organ Pernapasan Manusia 
 | Server 1 RPP Kelas 5 Tema 2 Subtema 3 GDrive ]
 | Server 2 RPP Kelas 5 Tema 2 Subtema 3 Mediafire ]
RPP Kelas 5 Tema 2 Udara Bersih Bagi Kesehatan Subtema 4 Kegiatan Berbasis Proyek 
 | Server 1 RPP Kelas 5 Tema 2 Subtema 4 GDrive ]
 | Server 2 RPP Kelas 5 Tema 2 Subtema 4 Mediafire ]

[/content][content title="Tema 3"] | RPP Kelas 5 Tema 3 Subtema 1
 | RPP Kelas 5 Tema 3 Subtema 2
 | RPP Kelas 5 Tema 3 Subtema 3
 | RPP Kelas 5 Tema 3 Subtema 4

[/content][content title="Tema 4"] | RPP Kelas 5 Tema 4 Subtema 1
 | RPP Kelas 5 Tema 4 Subtema 2
 | RPP Kelas 5 Tema 4 Subtema 3
 | RPP Kelas 5 Tema 4 Subtema 4
[/content][content title="Tema 5"] | RPP Kelas 5 Tema 5 Subtema 1
 | RPP Kelas 5 Tema 5 Subtema 2
 | RPP Kelas 5 Tema 5 Subtema 3
 | RPP Kelas 5 Tema 5 Subtema 4
[/content][content title="Tema 6"] | RPP Kelas 5 Tema 6 Subtema 1
 | RPP Kelas 5 Tema 6 Subtema 2
 | RPP Kelas 5 Tema 6 Subtema 3
 | RPP Kelas 5 Tema 6 Subtema 4
[/content][content title="Tema 7"] | RPP Kelas 5 Tema 7 Subtema 1
 | RPP Kelas 5 Tema 7 Subtema 2
 | RPP Kelas 5 Tema 7 Subtema 3
 | RPP Kelas 5 Tema 7 Subtema 4
[/content][content title="Tema 8"] | RPP Kelas 5 Tema 8 Subtema 1
 | RPP Kelas 5 Tema 8 Subtema 2
 | RPP Kelas 5 Tema 8 Subtema 3
 | RPP Kelas 5 Tema 8 Subtema 4
[/content][content title="Tema 9"] | RPP Kelas 5 Tema 9 Subtema 1
 | RPP Kelas 5 Tema 9 Subtema 2
 | RPP Kelas 5 Tema 9 Subtema 3
 | RPP Kelas 5 Tema 9 Subtema 4
[/content][/tab]

Filenya.com

{google-plus#https://plus.google.com/+FilenyaCom/}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget