Yuddy Chrisnandi Tak Melarang Guru Hadiri HUT PGRI

Yuddy Chrisnandi Tak Melarang Guru Hadiri HUT PGRI BANDUNG - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi menampik telah melarang guru mengikuti perayaan hari ulang tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang ke-70 di Gelora Bung Karno pada Minggu, 13 Desember. Surat edaran Nomor B/3909/M.PANRB/12/2015 tertanggal 7

Yuddy Chrisnandi Tak Melarang Guru Hadiri HUT PGRI
BANDUNG - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi menampik telah melarang guru mengikuti perayaan hari ulang tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang ke-70 di Gelora Bung Karno pada Minggu, 13 Desember. Surat edaran Nomor B/3909/M.PANRB/12/2015 tertanggal 7 Desember 2015 itu merupakan bentuk dari tugas kementeriannya untuk mengingatkan guru akan kewajibannya.

"Yang ingin melaksanakan, silakan. Itu haknya. Tetapi bicara guru PNS, memiliki kewajiban yang diatur oleh pemerintah," kata Yuddy ditemui usai salat Jumat di Rektorat Institut Teknologi Bandung (ITB) Jalan Tamansari, Bandung, Jumat (11/12/2015).

Dalam surat edarannya, Yuddy menyatakan tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Menurut Yuddy, pihaknya bertugas menjaga seluruh unsur melaksanakan tugas dengan baik dan fokus pada tata kelola pemerintahan. Aparatur pemerintah harus fokus pada kewajibannya sehingga tidak mengganggu pelayanan bagi masyarakat. Yuddy mengatakan, selama dapat menjamin menjalankan kewajibannya secara disiplin dan profesional, partisipasi guru dalam kegiatan itu tidak dilarang.

"Guru seharusnya fokus memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik dan semua aktivitas guru harus merujuk pada tujuan pendidikan nasional dan kode etik guru," tegasnya.

Guru besar Universitas Nasional (Unas) itu mengaku tidak berniat menyakiti, melecehkan, dan mencemarkan nama baik guru dan PGRI. Sebelum kebijakan itu diambil, lanjut Yuddy, dia sudah mendengar masukan dari Kemdikbud.

"Kami tidak semena-mena dalam mengambil kebijakan. Masukan dari Mendikbud benar dan perlu ditindaklanjuti dalam bentuk imbauan karena PNS merupakan domain kami. Sehingga, saya pikir tidak perlu diributkan. Tapi jika ingin tetap menanyakan, silakan tanya pada Mendikbud," paparnya. (okezone/pikiranrakyat)

Masukkan email anda.


Labels:

Post a Comment

Terima kasih atas kunjungannya.
1. Silahkan berkomentar dengan menggunakan bahasa yang baik
3. Mohon untuk berkomentar 1 kali saja untuk topik yang sama.
4. Setiap komentar yang dikirim menunggu persetujuan Admin untuk di terbitkan.

[facebook][blogger]

Filenya.com

{google-plus#https://plus.google.com/+FilenyaCom/}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget