UN Dihapus, Anggaran Rp500 Miliar Untuk UN Harus Dialokasikan dengan Tepat

 JAKARTA - Dengan adanya moratorium Ujian Nasional (UN) yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, anggaran yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan UN pun tidak digunakan. Dengan begitu, anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk alokasi yang lebih baik.

Anggota Komisi X DPR RI, Popong Otje Djundjunan menuturkan agar anggaran sebesar hampir Rp500 miliar tersebut bisa dialokasikan ke hal-hal yang lebih bermanfaat.

[warning title="REKOMENDASI" icon="exclamation-triangle"]USBN Akan Ujikan Hingga Semua Mata Pelajaran
USBN Telah Dipersiapkan Sebagai Pengganti UN [/warning]“Nah untuk pengalihan dana yang notabennya Rp500 miliar ini, harus dilakukan sebaik mungkin,” ungkapnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Popong menilai, moratorium UN ini justru dilakukan terlambat. Sebab menurutnya, sejak dulu UN harus dihapuskan. Sementara kewenangan dalam penilaian diserahkan kepada guru.

“Menurut saya moratorium ini terlambat. Harusnya sejak dari dulu saja UN itu dimoratorium,” tambahnya.(Okezone)