JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan perubahan Ujian Nasional menjadi ujian sekolah berstandar nasional (USBN) menunjukkan kentalnya nuansa politik."Urusan evaluasi pendidikan ditentukan kekuasaan. Bukan murni dunia pendidikan," jelasnya saat diskusi di kantor ICW kemarin (4/12).
Dia berharap pengubahan ini bukan untuk meningkatkan popularitas Mendikbud Muhadjir Effendy.
[warning title="REKOMENDASI" icon="exclamation-triangle"]UN Dihapus, Anggaran Rp500 Miliar Untuk UN Harus Dialokasikan dengan Tepat
USBN Akan Ujikan Hingga Semua Mata Pelajaran[/warning]
Febri mengatakan keputusan moratorium unas harus segera diputuskan. Sebab keputusan ini akan berdampak pada 34 provinsi yang mengurusi jenjang SMA dan SMK.
Kemudian juga berdampak pada 416 kabupaten dan 98 kota. Masing-masing pemda itu nantinya harus membuat butir soal, mencetak, sekaligus mendistribusikan naskah USBN.
Meski meragukan persiapan USBN, Febri mengapresiasi moratorium unas. Baginya pendidikan seharusnya diotonomikan ke pemda.
Bahkan evaluasi harus menjadi kewenangan guru di sekolah. "Kita berharap Kemendikbud serius mengawal perubahan ini," pungkasnya.
Sementara itu di jajaran Kemendikbud, belum banyak perkembangan terkait pelaksanaan USBN 2017.
Mendikbud Muhadjir Effendy menegaskan persiapan USBN sudah 70 persen. "Tinggal menunggu inpres dari Presiden," kata dia.
Muhadjir belum bersedia membeber persiapan USBN yang sudah mencapai 70 persen itu.
Kemendikbud sampai saat ini juga belum mengumumkan rencana lelang naskah ujian. (jpnn)
COMMENTS