JAKARTA - Meski sudah tak dijadikan sebagai penentu kelulusan, ujian sekolah (UN) masih diwarnai dengan berbagai kecurangan. Berdasarkan kajian dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) hasil UN bahkan tidak terbukti meningkatkan kualitas pendidikan. Padahal, anggaran UN menelan dana hingga Rp500 miliar."Saya pikir mengeluarkan dana yang besar dengan kepentingan yang kurang sepadan, itu merupakan ketidakadilan," ujar Dewan Pengawas FSGI, Itje Chodidjah dalam konferensi pers, baru-baru ini.
Itje menjelaskan, moratorium UN menjadi langkah terbaik, sehingga evaluasi dikembalikan kepada sekolah dan guru melalui kurikulum sebagai acuannya. Oleh sebab itu, anggaran sebaiknya dialokasikan untuk melatih guru sehingga kompeten dalam mengajar dan mengevaluasi siswa.
[ads-post]
"Karenan kalau kita lihat dalam evaluasi internasional Indonesia sering ada di bawah, bahkan sekarang mulai disalip oleh Vietnam," tuturnya.
Kendati demikian, praktisi pendidikan itu menilai, UN masih bisa menjadi pemetaan pendidikan. Namun, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan.
"Pertama, UN bukan satu-satunya informasi yang dilihat dalam pemetaan. Kemudian tidak usah dilakukan setiap tahun. Peserta UN untuk pemetaan juga tidak harus seluruh sekolah, tetapi bisa dikategorikan, misalnya di daerah Timur berapa sekolah, Barat berapa sekolah. Terakhir, tidak berlaku untuk siswa akhir saja, tetapi bisa kelas VIII, XI, dan sebagainya," paparnya. (Okezone)
Advertisement
Posting Komentar