Padahal, dana tersebut akan digunakan untuk operasional sekolah dan menggaji guru tidak tetap (GTT).
Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan Surabaya Sudarminto mengatakan, kewenangan pengelolaan SMA/SMK sedang dalam tahap transisi.
Karena itu, sebagai bentuk kehati-hatian, perlu dilakukan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Harapannya, tidak ada kekeliruan ketika dana dicairkan.
Karena itu, Sudarminto berharap sekolah bersabar terkait pencairan bopda. Sekolah juga tidak boleh gegabah dalam menarik SPP.
"Mudah-mudahan Minggu ini konsultasi itu sudah ada hasilnya," katanya saat ditemui di SMAN 21 kemarin (1/11).
Dana bopda memang sangat dibutuhkan sekolah. Kepala SMAN 21 Yatno Yuwono menyebutkan, pihaknya sedang menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pencairan bopda triwulan IV.
Dia mengakui saat ini sedang masa peralihan ke Pemprov Jatim. Karena itu, dia memaklumi kondisi yang ada.
"Pasti akan ada jalan. Pihak-pihak terkait pasti terus berkoordinasi," tuturnya.
Di sekolahnya, ada 15 orang guru tidak tetap yang honornya berasal dari bopda.
Saat ini pihaknya masih memiliki sisa dana yang bisa diputar.
Beruntung, pembayaran listrik, air, dan telepon dilakukan langsung oleh pemkot.
Hal yang sama disampaikan oleh Kepala SMKN 12 Abdul Rofiq.
Pihaknya juga mengharapkan dana bopda bisa segera cair.
Sebab, ada 50 GTT di sekolahnya. Sebanyak 21-22 orang GTT dibayar oleh pemkot.
"GTT lainnya dibayar bopda," jelasnya.
Rofiq mengakui, pihaknya sedang menunggu kejelasan pencairan bopda.
Dia berharap segera ada lampu hijau tentang pencairannya. Meski begitu, dia tetap memberikan semangat kepada para guru untuk senantiasa bersabar.
"Karena masih diperjuangkan," jelasnya.
Kepala SMKN 2 Djoko Pratmodjo menyebut ada sekitar 50 GTT dan PTT di sekolahnya.
Pihaknya sempat terpikir untuk menarik SPP kepada wali murid.
Meski begitu, hal itu belum akan dilakukan. Pihaknya masih menunggu dan merundingkan bersama para kepala sekolah lainnya dalam musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS).
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan, harus segera ada kepastian pencairan dana bopda.
Dia berharap pekan ini sudah ada kepastian.
Apalagi jadwal penggajian guru sudah lewat awal bulan.
"Kudu cepat ada kepastian karena sekolah bisa jadi bingung cari pinjaman. Kalaupun dapat pinjaman, bingung pengembalian kalau tidak ada kepastian," katanya. (jpnn)
Advertisement
Posting Komentar