USULKAN SERTIFIKASI, TRANSFER DANA DAN TUNJANGAN GURU DIURUS PUSAT

USULKAN SERTIFIKASI, TRANSFER DANA DAN TUNJANGAN GURU DIURUS PUSAT

JAKARTA - Wali Kota Pontianak Sutarmidji menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada masalah apakah kebijakan pengelolaan guru itu desentralisasi atau sentralisasi. Namun orang nomor satu di Kota Pontianak itu punya pemikiran sebaiknya pengelolaan guru itu dibagi saja.

Dia mencontohkan, untuk masalah sertifikasi, transfer dana maupun tunjangan guru itu sebaiknya terpusat.

"Dari Kemendikbud langsung mentransfer ke guru. Itu lebih simpel," kata Midji saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk "Pengelolaan Guru: Sentralisasi atau Desentralisasi" yang digelar Indonesia Corruption Watch, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (22/12).

Dengan demikian, kata Midji, tidak akan ada lagi ribut-ribut soal transfer, maupun sertifikasi. Dampak positifnya juga, kata dia, APBD akan sehat. "Kenapa? Karena belanja pegawai rendah," ujarnya.

Selain itu sorotan kepada pemerintah daerah menjadi berkurang. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah akan baik. Kalau kepercayaan baik, kata Midji, apapun yang akan dilakukan pemerintah pasti akan didukung masyarakat. "Saya lebih cenderung peningkatan kapasitas guru terpusat," katanya.

Lalu apa peran pemda? Midji menjelaskan, pemda mengoperasionalkan semua misalnya dengan melakukan peningkatan kapasitas guru. "Seperti memperbanyak pelatihan. Nah ini kita anggarkan," tegasnya.

Pemda pun, kata dia, akan selalu siap mengoptimalkan peran guru sehingga menciptakan sekolah yang berkualitas dan murid yang cerdas dan berintegritas.

Midji duduk sejajar dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur Banten Rano Karno dan Mendikbud Aniea Baswedan yang menjadi pembicara dalam diskusi ini. Midji pun berdiskusi dan memaparkan keberhasilan-keberhasilan Kota Pontianak di bawah kepemimpinannya dalam mengelola pendidikan. (jpnn)