Pemerintah Tidak Konsisten Terhadap Nasib Guru

Pemerintah Tidak Konsisten Terhadap Nasib Guru

MAKASSAR - Permasalah yang dihadapi guru di daerah sangat kompleks, tidak hanya persoalan rendahnya kualitas, namun juga soal kesejahteraan.

Ada guru yang hanya menerima upah Rp 500 ribu per bulan, bahkan ada yang merangkap sebagai tukang ojek atau buruh tani.

“Kebijakan pemerintah belum konsisten untuk memperbaiki nasib guru. Padahal, maju tidaknya suatu bangsa sangat ditentukan oleh guru, jika kualitas guru sangat rendah maka pembangunan bangsa itu akan terkebelakang,” ujar Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan, Dr Adi Suryadi Tjulla kepada SP dan BeritaSatu.com, Selasa (24/11).

Memang, kata Adi, pemerintah telah melakukan upaya sertifikasi untuk mendongkrak kualitas dan kesejahteraan.

Namun hal itu belum efektif, sangat banyak guru penerima serifikasi yang menumpuk di perkotaan, sementara yang mengabdi sebagai guru honorer dengan nasib yang tidak jelas selama puluhan tahun banyak di temukan di pelosok desa.

Mereka menjadi relawan yang hanya menerima honorarium yang sangat tidak sepadan dengan jeri payahnya.

Seharusnya, pemerintah mempertegas, guru yang mengajar di daerah terpencil di pedalaman maupun di pulau-pulau diberikan insensif yang lebih besar dengan memperhatikan nasibnya. “Distribusi guru tidak merata, lebih banyak yang menumpu di perkotaan, sedangkan di daerah terpencil hanya mengandalkan para relawan yang statusnya honorer,” katanya. (beritasatu)