FileNya

Berita Terbaru
Berita PERMENDIKBUD Informasi-Guru Juknis SIMPATIKA Aplikasi NOT LAGU Kurikulum-2013 DAPODIK Cara Buku-SD-MI Sertifikasi Rpp-Silabus-Kls-10 US-UN PERMEN RPP-Silabus-Kls-X RPP-Silabus-Kls-4 Padamu-Siap Rpp-Silabus-Kls-7 ADMINISTRASI Buku Parenting Rpp-Silabus-Kls-11 RPP-Silabus GURU KEMENDAGRI Buku-SMK PAUD Surat Soal-Kls-5 RPP-Silabus-Kls-1 RPP-Silabus-Kls-5 Buku-SMA-MA RPP-Silabus-Kls-8 Soal Geografi RPP-Silabus-Kls-2 US-UN-SD Buku-SMP-MTs KEMKES Rpp-Silabus-Kls-9 Tekno UKG SMK UN Ayu Ting Ting BOS Eny Sagita RPP-Silabus-SD US-UN-SMK DAK Soal-Kls-1 Soal-Kls-4 Story US-UN-SMP-MTs PERANGKAT TK A PERMENKEU PIP Soal-Kls-6 Akreditasi Akreditasi TK-RA Definisi ERAPOR PKB Padamu Negeri RPP Soal-Kls-2 UTS-KLS-6 Narrative Text PERATURAN RPP-Silabus-Agama-Kls-10 Rpp-Silabus-Kls-12 TP-LINK Ukuran Beasiswa Buku SMK 10 CPE220 CPNS KEMENHUB KOMINFO MEDIA NUPTK PUPNS Soal-Kls-3 Soal-Kls-4-K13 Software TOTOLINK Tenda Buku Kelas 4 EMIS Facebook Guru Pembelajar IPA IsNews Nasional Akreditasi SMA-MA Bahasa Indonesia Kisi-Kisi PP RPP-Silabus-Kls-6 RPP-Silabus-SMP SBK SKTP Seni UAMBN DAPODIKDAS Fisika X Hardware KKM Lagu Matematika NPSN O2SN Operator Sekolah Otak POS PRAKERIN Promes Prota RPP SMK Kurikulum 2013 RPP-SILABUS-MTS SK SMP Sehat Soal-Kls-12 Tunjangan UTS UTS-KLS-1 UTS-SMA-MA Ukuran Kertas A1 Dalam Pixel Ukuran Kertas A4 Dalam Pixel Akreditasi SD-MI Akreditasi SMK-MAK Akreditasi SMP Asus BMKG BUKU PKLK 11 Browser DIKTI Demy Downloader Game IPA 5 Internasional Internet Tool Jadwal Jawa KPU Kata Kulit LPIR Lagu PAUD/TK MENPAN Makalah Matematika-Kls-8 Materi PAI Materi PAI KTSP Materi-Kelas-8 Melly Goeslaw Messenger Metode OMBUDSMAN OPS OSN PERANGKAT TK B PNS Guru Pajak Perangkat SD-MI Pramuka RPP Penjaskes RPP SMK RPP-Silabus-Kls-3 Rocket Rockers SMK-XII/TI SMP-7 Sejarah Silabus SMK Soal B.Indonesia Kelas 6 Soal IPA Kelas 6 Soal Matematika Kelas 6 Soal-Kls-5-K13 Stroke TL-WA7210N Tunjangan Profesi Guru. Guru UAS KLS 1 US UTS KLS 10 UTS KLS 11 UTS KLS 8 UTS-KLS-3 UTS-KLS-4 UTS-kLS-2 Ukuran Kertas A1 Ukuran Kertas A1 Dalam Cm Ukuran Kertas A1 Dalam Inc Ukuran Kertas A1 Dalam Mm Ukuran Kertas A2 Dalam Pixel Ukuran Kertas A3 Dalam Pixel Ukuran Kertas A4 Dalam Cm Ukuran Kertas A4 Dalam Inch Ukuran Kertas A4 Dalam Mm Ukuran Kertas A5 Dalam Pixel Unduh Rpp Bahasa Indonesia Smp/Mts Kelas 7

Daerah Ini Kekurangan 4.490 Guru PNS, Segera Lakukan Rekrutmen

TASIKMALAYA - Kabupaten Tasikmalaya, Jabar, kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 4.490 orang.

Untuk itu, pemerintah pusat diharapkan bisa segera membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kepala Bidang (Kabid) Data, Perencanaan dan Pengendalian Pegawai BKD Kabupaten Tasikmalaya Ari Fitriadi SSTP MSi mengatakan dari data rekapitulasi penyusunan kebutuhan dan kekurangan guru PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya per 30 November 2017 telah mencapai ribuan.

Dengan rincian kekurangan guru PNS SD 3.033. Sedang Guru PNS SMP kekurangannya mencapai 1.457 orang.

”Jadi kita masih banyak kekurangan tenaga guru PNS,” ujar Ari kepada Radar saat di wawancara di Kantor BKD Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (12/1).

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tasikmalaya sendiri, kata Ari, sudah mengirimkan data kebutuhan dan kekurangan PNS tersebut kepada pemerintah pusat pada Juni 2017.

”Kita sudah usulkan data tersebut. Tinggal menunggu realisasi pengangkatan PNS dari pusat seperti apa di tahun 2018 ini,” terangnya.

Menurut Ari, jika pemerintah pusat sudah menyelesaikan validasi data kebutuhan dan kekurangan guru PNS di seluruh daerah, tinggal melakukan pengangkatan. “Karena kekurangan guru PNS sudah sangat urgent di semua daerah,” paparnya.

Selain itu, pihaknya pun mendorong agar guru-guru honorer kategori 2 di Kabupaten Tasikmalaya yang berjumlah kurang lebih 2.000-an orang bisa diangkat menjadi PNS.

”Manfaatkan potensi yang ada saat ini yaitu dengan cara mengangkat K2. Sisanya angkat dari umum,” dorongnya.
[ads-post]
Pengangkatan guru PNS di Kabupaten Tasikmalaya, terang dia, terakhir tahun 2014. Sudah tiga tahun tidak ada pengangkatan PNS lagi.

”Tenaga guru harus diangkat menjadi PNS. Karena termasuk pegawai dengan standar pelayanan masyarakat yang sangat dibutuhkan di bidang pendidikan,” terangnya.

Jabatan guru PNS, kata dia, berbeda dengan pejabat struktural, sub kontrak, job searhing atau outsourcing.

Jadi tetap harus diangkat menjadi PNS atau dengan cara lain dikontrak menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) atau tenaga guru bantu di daerah.

Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tasikmalaya H Akhmad Juhana SPd MMPd meminta pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan guru honorer kategori 2 atau umum yang tidak diangkat menjadi PNS bisa dijadikan guru bantu di daerah.

Paling tidak di 2018 ini, kata Akhmad, harus mulai ada pengangkatan tenaga guru PNS secara bertahap oleh pusat karena kekurangan guru di Kabupaten Tasikmalaya sudah sangat mengkhawatirkan.

”Masih banyak sekolah yang guru PNS nya hanya ada satu atau dua orang,” ungkapnya.

PGRI sendiri, jelas dia, sudah mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Tasikmalaya agar guru-guru honorer yang belum diangkat menjadi PNS oleh pusat, bisa diangkat menjadi guru bantu daerah yang digaji dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kalau memang daerah masih belum mampu mengangkat guru bantu daerah secara keseluruhan, tidak apa-apa. Dilakukan bertahap saja.

”Itu opsi penawaran kita. PGRI mengharapkan pada tahap yang pertama pengangkatan PNS oleh pusat. Diutamakan yang pengabdiannya lama seperti honorer k2 dan mengangkat guru PNS yang sekolahnya membutuhkan,” tambahnya. (jpnn)

USBN 2018 SMP dan SMA/SMK Semua Mata Pelajaran Diujikan

Jakarta, Kemendikbud --- Perubahan konsep ujian sekolah pada tahun 2018 tidak hanya berlaku di jenjang sekolah dasar (SD), melainkan juga di jenjang SMP dan SMA/SMK. Pada tahun sebelumnya, ujian tingkat akhir di SMP dan SMA/SMK ada dua jenis ujian, yakni Ujian Sekolah (US) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Tahun ini, hanya ada USBN yang akan mengujikan semua mata pelajaran. Dengan demikian, tidak ada lagi pelaksanaan ujian sekolah di jenjang SMP dan SMA/SMK.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Totok Suprayitno mengatakan, sebanyak 25 persen soal dalam USBN 2018 akan dibuat oleh Pusat sebagai soal jangkar (anchor), sedangkan 75 persen soal akan dibuat oleh guru yang dikonsolidasikan di Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

USBN 2018 di jenjang SMP dan SMA/SMK juga akan menerapkan jenis soal esai. Jumlah butir soal esai sebesar 10 persen dari total butir soal. Dengan begitu, guru-guru yang tergabung dalam MGMP harus membuat soal yang berbentuk pilihan ganda dan esai dengan mengacu pada kisi-kisi yang sudah ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Totok menuturkan, keterlibatan guru dalam membuat soal USBN bisa menjadi acuan atau tolok ukur dalam melakukan pemetaan terhadap kemampuan guru. “Esai yang membuat juga (guru) sekolah. Jadi yang tahu seberapa bobotnya hanya sekolah, jadi diserahkan ke sekolah. Dalam membuat soal juga harus mempertimbangkan bobot, itu dilakukan di MGMP,” katanya dalam jumpa pers tentang USBN 2018 di Kantor Kemendikbud, Rabu (10/1/2018).
[ads-post]
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala BSNP Bambang Suryadi mengatakan, posisi USBN menjadi strategis, terutama sejak ujian nasional (UN) tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa. Menurutnya, USBN menjadi suatu kegiatan penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan.

“Dalam sistem pendidikan nasional kita ada tiga jenis penilaian, yaitu penilaian oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, dan penilaian oleh pemerintah pusat dalam bentuk ujian nasional,” ujar Bambang.

Ia juga menuturkan, pendidikan di Indonesia menerapkan sistem pendidikan berbasis standar. Dalam USBN, standar tersebut terletak pada kisi-kisi USBN yang mengacu pada standar isi dan standar kompetensi. “Karena itu, USBN ini mengukur capaian kompetensi siswa yang ada di dalam standar pendidikan kita,” tuturnya.

Terkait soal USBN yang berupa esai, Bambang mengatakan, BSNP dan Balitbang Kemendikbud akan membuat panduan bagi guru dalam mengoreksi jawaban esai. Nilai pilihan ganda dan esai berada pada rentang 0 s.d. 100. “Sekolah yang akan menentukan pembobotan itu,” kata Bambang. Ia menambahkan, waktu pelaksanaan USBN diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan. Sekolah atau satuan pendidikan diperbolehkan menentukan jadwal USBN sebelum atau setelah ujian nasional, dengan  syarat guru sudah menuntaskan kurikulum atau pembelajaran bagi peserta didiknya. (kemdikbud)

Syarat Calon Perserta (PPGJ) Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan 2018

Sehubungan dengan persiapan pelaksanaan PPG dalam Jabatan tahun 2018, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Guru calon peserta PPG dalam Jabatan harus memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset, Tekhnologi dan pendidikan Tinggi Nomor 55 tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
  2. Persyaratan akademik ditujukan dengan mengikuti pretest melalui 2 (dua) jenis seleksi yaitu seleksi Kemampuan akademik dan seleksi Bakat, Minat, Kepribadian dan Kesamaptaan dengan minimal nilai ditentukan oleh Kementerian Riset, Tekhnologi dan pendidikan Tinggi.
  3. Persyaratan administarasi ditujukan dengan pemenuhan kelengkapan administrasi sesuai persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
  4. Guru yang mengikuti pretest sejumlah 206.086 orang dari sejumlah 211.155 guru yang lulus verivikasi pendataan calon peserta PPG Dalam Jabatan.
  5. Guru yang dinyatakan lulus sejumlah 28.045 orang. Informasi kelulusan dapat dilihat melalui laman ap2sg.sertifikasiguru.id.
  6. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota membentuk tim verivikasi dan validasi berkas calon perserta PPG Dalam Jabatan tahun 2018
  7. Guru yang lulus pretest selanjutnya wajib melengkapi persyaratan administrasi dengan mengirimkan berkas ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk dilakukan verivikasi dan validasi sesuai dengan persyaratan. Untuk guru TK/SD/SMP berkas dikirimkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota dan guru SLB/SMA/SMK berkas dikirimkan ke dinas pendidikan provinsi, paling lambat diterima dinas pendidikan pada tanggal 2 Februari 2018.
  8. Dinas pendidikan melakukan verivikasi dan validasi berkasi sesuai dengan persyaratan administrasi paling lambat tanggal 23 Februari 2018 melalui Aplikasi Penetapan Peserta PPG (AP4G).
  9. Berkas yang telah lolos verivikasi dan validasi oleh dinas pendidikan selanjutnya dikirim ke LPMP setempat untuk dilakukan verivikasi dan validasi akhir sebelum ditetapkan sebagai peserta PPG Dalam Jabatan. Verivikasi dan validasi akhir oleh LPMP paling lambat tanggal 16 Maret 2018.
Selanjutnya kami mohon Saudara dapat menyampaikan kepada guru untuk melihat hasil pretest dan mengumpulkan berkas persyaratan administrasi calon peserta PPG Dalam Jabatan sesuai jadwal yang telah ditentukan di atas. Informasi leih lanjut dapat menghubungi Subdit Perencanaan Kebutuhan, Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi dengan nomor telepon 021-5794108 atau e-mail ke ppgdikmen2017@gmail.com.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Syarat Calon Perserta (PPGJ) Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan 2018


[ads-post]

Persyaratan Peserta PPG Dalam Jabatan Tahun 2018

A. Persyaratan Peserta
  1. Guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum memiliki sertifikat pendidik.
  2. Terdaftar pada Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  3. Memiliki NUPTK
  4. Memiliki kulifikasi Akademik (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi.
  5. Berkualifikasi akademik Sarjana/Diploma Empat yang sesuai dengan program studi pada PPG yang akan di ikuti.
  6. Masih aktif mengajar dibuktikan dengan memilki SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah 2 (dua) tahun terakhir.
  7. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2017.
  8. Memenuhi nilai minimal pretest  PPG yang ditetapkan oleh KEmenterian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
  9. Sehat jasmani dan rohani
  10. Bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza).
  11. Berkelakukan Baik.

B. Persyaratan administrasi

  1. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh perguran tinggi yang mengeluarkan ijazah, kopertis, dinas pendidikan kabupaten/kota/provonso atau notaris.
  2. Fotokopi SK pengangkatan Pertama dan SK Pengangkatan 2 (dua) tahun terakhir, khusus bagi GTY yaitu SK Pengangkatan pertama dari yayasan yang sama.
  3. Foto koppi SK Mengajar 2 (dua) Tahun terakhir
  4. Surat ijin dari Kepala Sekolah atau ketua Yayasan untuk menjadi perserta PPG tahun 2018.
  5. Pakta Integrias dari calon peserta bahwa berkas/dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, seperti pada format di bawah ini.
  6. Surat pernyataan dari Kemenristek Dikti bagi peserta yang memiliki izajah S1 dari luar negeri.
  7. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah
  8. Surat keterangan bebas Napza dari BNN atau yang berwenang.
  9. Surat keterangan berkelakukan baik dari kepolisian.
Syarat Calon Perserta (PPGJ) Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan 2018

C. Format Pakta INtegritas Calon Perserta PPG Dalam Jabatan Tahun 2018

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIP/NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
NUPTK :
Unit Kerja :
Alamat Unit Kerja :

Dengan ini saya menyatakan bahwa:
Bukti disik di dalam berkas/dokumen yang saya lampirkan untuk keperluan PPG Dalam Jabatan ini benar dan absah adanya, dan jika di kemudian hari ternyata bukti fisik saya tidak benar dan tidak absah, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk digugurkan sebagai peserta PPG Dalam Jabatan tahun 2018.

....................,....................2018
Calon Peserta PPG Dalam Jabatan

Materai
Rp. 6000

(...............................................)
NIP/NIK..................................
Syarat Calon Perserta (PPGJ) Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan 2018

Link download untuk Surat beserta lampiran tentang Syarat Calon Perserta (PPGJ) Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahun 2018

| Syarat Calon Perserta (PPGJ) Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahun 2018

Panduan Pelaksanaan (UKK) Ujian Kompetensi Keahlian 2017/2018

Panduan Pelaksanaan (UKK) Ujian Kompetensi Keahlian 2017/2018 - Dalam Pedoman Penyelenggaran Uji Kompetensi Keahlian ini yang dimaksud dengan:
1. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah;
2. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi siswa yang dilakukan sekolah untuk seluruh mata pelajaran dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar, kecuali mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok);
3. Uji Kompetensi Keahlian yang selanjutnya disebut UKK bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada level tertentu sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh di SMK;
4. Uji kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu;
5. Kisi-kisi UKK adalah acuan untuk mengembangkan dan merakit naskah soal UKK yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian kualifikasi, okupasi, skema klaster, sesuai kurikulum yang berlaku;
6. Nama dan Kodefikasi Kompetensi Keahlian yang diujikan sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tertanggal 22 Agustus 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Menengah Kejuruan;
7. Pelaksana Ujian Tingkat Pusat adalah bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan UKK;
8. Pelaksana Ujian Tingkat Provinsi adalah bagian dari Dinas Pendidikan Provinsi yang memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan UKK;
9. Pelaksana Ujian Satuan Pendidikan adalah bagian dari Satuan Pendidikan yang memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan UKK;
10. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat kerja dan/atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi;
11. Asesor atau Penguji adalah seseorang yang memiliki kewenangan dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai hasil capaian kompetensi peserta uji;
12. Sertifikat uji kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas capaian kompetensi pada kualifikasi tertentu yang diberikan oleh SMK terakreditasi yang bekerjasama dengan institusi pasangan;
13. Institusi pasangan adalah dunia usaha/dunia industri sebagai mitra sekolah yang berbentuk badan usaha atau usaha perseorangan;
14. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
15. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut LSP adalah lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari BNSP;
16. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.
[ads-post]
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .i
DAFTAR ISI  iii

BAB I PENGERTIAN DAN ACUAN NORMATIF 1
A. Pengertian .1
B. Acuan Normatif3

BAB II TUJUAN DAN SASARAN .5
A. Tujuan.5
B. Sasaran .5
A. Bentuk Uji Kompetensi Keahlian7
B. Perangkat Uji Kompetensi Keahlian .7

BAB IV PESERTA UJI DAN SMK PELAKSANA UJI KOMPETENSI KEAHLIAN 9
A. Hak dan Kewajiban Peserta UKK9
B. Persyaratan Peserta UKK .9
C. Pendaftaran Peserta UKK. 10
D. SMK Pelaksana UKK10

BAB V PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN 11
A. Model Pelaksanaan UKK  11
B. Penggandaan dan Pengiriman 11
C. Verifikasi Tempat Uji Kompetensi.12
D. Asesor/Penguji 13
E. Mekanisme Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian . 14
F. Pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian15
G. Penilaian dan Penskoran Uji Kompetensi Keahlian. 16

BAB VI KRITERIA KELULUSAN DAN PENERBITAN SERTIFIKAT18
A. Kriteria Kelulusan 18
B. Penerbitan Sertifikat Kompetensi .19

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI .20

BAB VIII BIAYA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN .21
Daftar Nama dan Kode Kompetensi Keahlian SMK Uji Kompetensi Keahlian
Tahun Pelajaran 2017/2018 .22

| Panduan Pelaksanaan (UKK) Ujian Kompetensi Keahlian 2017/2018
| Panduan Pelaksanaan (UKK) Ujian Kompetensi Keahlian 2017/2018

Kisi-Kisi Ujian Teori Kejuruaan 2017/2018

Kisi-Kisi UKK Ujian Teori Kejuruaan 2017/2018 - Bentuk UKK tahun pelajaran 2017/2018 untuk kelas 12 dan 13, ditetapkan sebagai berikut: 1. Ujian Praktik Kejuruan berbentuk proyek/penugasan yang diselenggarakan SMK bekerjasama dengan Institusi pasangan; 2. Uji Kompetensi dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang diselenggarakan SMK bekerja sama dengan LSP yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP; 3. Ujian Teori Kejuruan berbentuk tes tertulis yang dilaksanakan dalam Ujian Nasional dengan 2 (dua) media yaitu ujian berbasis kertas (paper based test) dan ujian berbasis komputer (computer based test). Ujian Teori Kejuruan diatur lebih lanjut dalam Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018.

Kriteria Kelulusan 1. Pada UKK yang dilaksanakan SMK bekerjasama dengan institusi pasangan, penguji memberikan skor untuk setiap komponen penilaian dalam bentuk angka dari 0 sampai 10 yang kemudian dikonversi ke dalam skala 0 sampai 100 berdasarkan bobot setiap komponen penilaian. 2. Pada UKK yang dilaksanakan SMK bekerjasama dengan LSP, guru produktif dan/atau asesor melakukan konversi dari sertifikat kompetensi yang diperoleh peserta didik melalui sertifikasi di LSP ke dalam skala 70 sampai 100. 3. Pelaksana Ujian tingkat satuan pendidikan menghitung nilai Uji Kompetensi Keahlian dengan menggabungkan nilai Teori Kejuruan dan Praktik Kejuruan dengan komposisi 30% Teori Kejuruan dan 70% nilai Praktik Kejuruan. 4. Peserta uji dinyatakan lulus UKK jika gabungan nilai Teori Kejuruan dan Praktik Kejuruan minimal 70. 5. Pelaksana Ujian tingkat satuan pendidikan mengumumkan kelulusan UKK sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Catatan: Nilai Teori Kejuruan diperoleh dari hasil Ujian Nasional mata uji Teori Kejuruan pada tahun Pelajaran 2017/2018 bagi peserta uji yang berasal dari SMK program 3 tahun dan tahun Pelajaran 2016/2017 bagi peserta uji yang berasal dari SMK program 4 tahun.

[ads-post]


Filenya.com

{google-plus#https://plus.google.com/+FilenyaCom/}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget