FileNya

Berita Terbaru
Berita PERMENDIKBUD Informasi-Guru Juknis SIMPATIKA Aplikasi NOT LAGU Kurikulum-2013 DAPODIK Buku-SD-MI Cara Rpp-Silabus-Kls-10 PERMEN RPP-Silabus-Kls-X RPP-Silabus-Kls-4 Sertifikasi US-UN Padamu-Siap Rpp-Silabus-Kls-7 Buku Rpp-Silabus-Kls-11 ADMINISTRASI Parenting RPP-Silabus Buku-SMK KEMENDAGRI PAUD GURU Soal-Kls-5 Surat RPP-Silabus-Kls-1 RPP-Silabus-Kls-5 Buku-SMA-MA RPP-Silabus-Kls-8 Soal Geografi RPP-Silabus-Kls-2 US-UN-SD Buku-SMP-MTs KEMKES Rpp-Silabus-Kls-9 Tekno SMK Ayu Ting Ting BOS Eny Sagita RPP-Silabus-SD DAK Soal-Kls-1 Soal-Kls-4 Story UKG US-UN-SMP-MTs PERANGKAT TK A PERMENKEU PIP Akreditasi Akreditasi TK-RA Definisi Padamu Negeri RPP US-UN-SMK UTS-KLS-6 Narrative Text PERATURAN RPP-Silabus-Agama-Kls-10 Rpp-Silabus-Kls-12 Soal-Kls-2 Ukuran Beasiswa Buku SMK 10 ERAPOR KEMENHUB KOMINFO MEDIA NUPTK PUPNS Soal-Kls-3 Soal-Kls-6 Software UN Buku Kelas 4 CPNS EMIS Facebook Guru Pembelajar IPA IsNews Nasional Akreditasi SMA-MA Bahasa Indonesia Kisi-Kisi PP RPP-Silabus-Kls-6 RPP-Silabus-SMP SBK SKTP Seni DAPODIKDAS Fisika X Hardware KKM Lagu Matematika NPSN O2SN Operator Sekolah Otak POS PRAKERIN Promes Prota RPP-SILABUS-MTS SK Sehat Soal-Kls-12 Soal-Kls-4-K13 Tunjangan UAMBN UTS UTS-KLS-1 UTS-SMA-MA Ukuran Kertas A1 Dalam Pixel Ukuran Kertas A4 Dalam Pixel Akreditasi SD-MI Akreditasi SMK-MAK Akreditasi SMP BMKG BUKU PKLK 11 Browser DIKTI Demy Downloader Game IPA 5 Internasional Internet Tool Jadwal Jawa Kata Kulit LPIR Lagu PAUD/TK MENPAN Makalah Matematika-Kls-8 Materi PAI Materi PAI KTSP Materi-Kelas-8 Melly Goeslaw Messenger Metode OMBUDSMAN OPS OSN PERANGKAT TK B PNS Guru Pajak Perangkat SD-MI Pramuka RPP Penjaskes RPP SMK RPP SMK Kurikulum 2013 RPP-Silabus-Kls-3 Rocket Rockers SMK-XII/TI SMP SMP-7 Sejarah Silabus SMK Soal-Kls-5-K13 Stroke Tunjangan Profesi Guru. Guru UAS KLS 1 US UTS KLS 10 UTS KLS 11 UTS KLS 8 UTS-KLS-3 UTS-KLS-4 UTS-kLS-2 Ukuran Kertas A1 Ukuran Kertas A1 Dalam Cm Ukuran Kertas A1 Dalam Inc Ukuran Kertas A1 Dalam Mm Ukuran Kertas A2 Dalam Pixel Ukuran Kertas A3 Dalam Pixel Ukuran Kertas A4 Dalam Cm Ukuran Kertas A4 Dalam Inch Ukuran Kertas A4 Dalam Mm Ukuran Kertas A5 Dalam Pixel Unduh Rpp Bahasa Indonesia Smp/Mts Kelas 7

Permendikbud No 14 Tahun 2017 Ijazah Sertifikat Hasil Ujian Nasional

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2017 Perubahan Atas PP No 74 Thn 2008 tentang Guru

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
Sertifikasi Pendidik bagi calon Guru dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1O
(1) Sertifikat Pendidik ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi. Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi oleh Menteri. Sertifikat Pendidik sah berlaku bagi guru untuk
melaksanakan tugas setelah mendapat nomor registrasi Guru.

Calon Guru dapat memperoleh lebih dari satu Sertifikat Pendidik, tetapi hanya diberi satu nomor registrasi Guru.

5. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal l0A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10A
(1) Setiap orang yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan, baik
yang sudah atau belum memenuhi kualifikasi akademik S-l/D-IV dan tidak memiliki Sertifikat Pendidik dapat diangkat menjadi Guru.
(21 Pengangkatan Guru yang memiliki keahlian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. diperuntukkan bagi Guru produktif pada
SMK;
b. belum terdapat program studi di perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan di bidang keahlian khusus; dan
c. tidak diperuntukkan untuk mengisi formasi khusus pegawai negeri sipil.

(3) Pengangkatan menjadi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah lulus uji kesetaraan dan uji kelayakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uji kesetaraan sebagaimana dimalsud pada ayat (3) merupakan penyetaraan pemenuhan kualifikasi akademik S- i / D-IV. Uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemenuhan Sertifikasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kesetaraan dan uji kelayakan ebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 12 dihapus.
Ketentuan Pasal sebagai berikut:
13 diubah

Pasal 13
sehingga berbunyi
(l) Perguruan tinggr penyelenggara pendidikan profesi harus memenuhi kriteria:
a. memiliki program studi yang relevan dan terakreditasi paling rendah B atau sebutan
lain yang setara;
b. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi; dan
c. memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang enyelenggarakan urllsan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi dapat menetapkan kriteria tambahan untuk penetapan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi atas dasar
pertimbangan:
[ads-post]
a. tercapainya pemerataan cakupan pelayanan penyelenggaraan pendidikan profesi;
b. letak dan kondisi geografis; dan/atau
c. kondisisosial-ekonomi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
8. Pasal 14 dihapus.
9. Ketentuan Pasal sebagai berikut:
15 diubah sehingga berbunyi
Pasal 15
T\rnjangan Profesi diberikan kepada:

a. Guru;
b. Guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan; atau
c. Guru yang mendapat tugas tambahan. Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) huruf c terdiri atas:
a. wakil kepala satuan pendidikan;
b. ketua program keahlian satuan pendidikan;
c. kepala perpustakaan satuan pendidikan;
d. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan;
e. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu; atauf. tugas tambahan selain huruf a sampai dengan huruf e yang terkait dengan
pendidikan di satuan pendidikan. Dalam hal Guru diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan, akan diberikan tunjangan profesi pengawas satuan pendidikan dan tidak diberikan Tunjangan Profesi.
T\rnjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat sebagai berikut:
a. memiliki 1 (satu) atau lebih Sertifikat Pendidik;
b. memiliki nomor registrasi Guru;
c. memenuhi beban kerja;
d. aktif mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki;
e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas;
g. memiliki nilai hasil penilaian kinerja minimal baik; dan
h. mengajar di kelas sesuai rasio Gurrr dan siswa.

Guru yang memiliki lebih dari 1 (satu) Sertifikat Pendidik dan/atau mengajar lebih dari 1 (satu)
satuan pendidikan hanya berhak mendapat 1 (satu) T\,rnjangan Profesi. Pemenuhan beban kerja sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat diperoleh dari ekuivalensi beban kerja tugas tambahan Guru sebagai berikut:

| Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2017 Perubahan Atas PP No 74 Thn 2008 tentang Guru

| Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2017 Perubahan Atas PP No 74 Thn 2008 tentang Guru

Permendikbud No 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah

Permendikbud No 23 Tahun 2017 Hari Sekolah

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG
HARI SEKOLAH

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Sekolah adalah adalah bentuk kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB)/Raudatul athfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
2. Hari Sekolah adalah jumlah hari dan jam yang digunakan oleh guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.
3. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang mencakup pengelola satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
5. Sumber Daya adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
- 4 -
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
Pasal 2
(1) Hari Sekolah dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
(2) Ketentuan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk waktu istirahat selama 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
(3) Dalam hal diperlukan penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekolah dapat menambah waktu istirahat melebihi dari 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
(4) Penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk dalam perhitungan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 3
(1) Hari Sekolah digunakan oleh Guru untuk melaksanakan beban kerja Guru.
(2) Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
d. membimbing dan melatih Peserta Didik; dan
e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.

(3) Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4
Hari Sekolah digunakan oleh Tenaga Kependidikan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
Pasal 5
(1) Hari Sekolah digunakan bagi Peserta Didik untuk melaksanakan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
(2) Kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan atau pendalaman kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran/bidang sesuai dengan kurikulum.
(4) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan pengayaan mata pelajaran, kegiatan ilmiah, pembimbingan seni dan budaya, dan/atau bentuk kegiatan lain untuk penguatan karakter Peserta Didik.
(5) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan Sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.
(6) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah-bakat/olah-minat, dan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
[ads-post]
(7) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi aktivitas keagamaan meliputi madrasah diniyah, pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, baca tulis Al Quran dan kitab suci lainnya.
Pasal 6
(1) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dalam pelaksanaan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam Sekolah maupun di luar Sekolah.
(2) Pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler baik di dalam Sekolah maupun di luar Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kerja sama antarsekolah, Sekolah dengan lembaga keagamaan, maupun Sekolah dengan lembaga lain yang terkait.
Pasal 7
(1) Ketentuan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku bagi Peserta Didik TK/TKLB/RA atau sederajat pada sekolah keagamaan lainnya.
(2) Peserta Didik berkebutuhan khusus dan layanan khusus dapat mengikuti ketentuan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan jenis kekhususan.
Pasal 8
Penetapan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan pada tahun pelajaran 2017/2018.
Pasal 9
(1) Dalam hal kesiapan sumber daya pada Sekolah dan akses transportasi belum memadai, pelaksanaan ketentuan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan secara bertahap.


| Permendikbud No 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah

| Permendikbud No 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah

JUKNIS PPDB (SD,SMP,SMA,SMK) 2017/2018 PERMENDIKBUD No 17
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah sa9tu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.

2. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah

Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat.

3. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.

4. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.

5. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.

6. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

7. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II 

TUJUAN 

Pasal 2
PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB III 

TATA CARA PPDB 

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 3

(1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) maupun dengan mekanisme luar jejaring (luring/offline) dengan memperhatikan kalender pendidikan.

(2) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli setiap tahun.

(3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:
a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat:
a. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; dan
b. calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

(2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

(3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

(4) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Menteri.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat:
a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;

Pasal 7

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat:
a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun;
b. memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
c. memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.

(2) SMK atau bentuk lain yang sederajat bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

(3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.

Pasal 8
Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 huruf a, dan Pasal 7 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 9
Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) atau kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 10
Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif. 
[ads-post]
Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 11

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan

b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.

(2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 12

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
a. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
c. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

Pasal 13

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA,

SMK, atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;

b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;

c. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan

d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah.

(2) Jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi calon peserta didik baru pada SMK atau bentuk lain yang sederajat.

(3) Khusus calon peserta didik pada SMK atau bentuk lain yang sederajat, selain mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, Sekolah dapat melakukan seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.

Pasal 14
(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 dan/atau melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

Bagian Keempat Sistem Zonasi

Pasal 15

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

(3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.

(4) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.

(5) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:

a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;

b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pasal 16

(1) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

(2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

(3) Apabila peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi pengeluaran dari Sekolah.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite sekolah, dewan pendidikan, dan dinas pendidikan provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.


JUKNIS PPDB (SD,SMP,SMA,SMK) 2017/2018 PERMENDIKBUD No 17 [Link 1]

JUKNIS PPDB (SD,SMP,SMA,SMK) 2017/2018 PERMENDIKBUD No 17 [Link 2]

Juknis PPDB Madrasah (MI,MTs,MA) Tahun 2017/2018

Penyelenggaraan pendidikan diawali dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB). PPDB merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan oleh satuan lembaga pendidikan. Penerimaan peserta didik baru pada Madrasah perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif. PPDB bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaikbaiknya.

Agar pelaksanaan PPDB di semua daerah dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun maka diperlukan pedoman PPDB. Pedoman PPDB sebagai acuan berbagai pihak khususnya jika terjadi persoalan tentang PPDB. Pedoman PPDB ini juga memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait pembiayaan PPDB. Disisi lain pedoman ini dimaksudkan agar layanan pendidikan dapat diberikan kepada semua komponen masyarakat.

Dengan hadirnya buku Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017 – 2018 ini diharapkan menjadi acuan bagi Madrasah dan instansi terkait dalam penyelenggaraan dan pelaporan PPDB. Semoga pendidikan madrasah semakin terorganisir dengan baik sehingga keberadaan madrasah semakin diminati dan menjadi pilihan utama masyarakat.

KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Agama;
2. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia;
3. Direktorat Pendidikan Madrasah adalah Direktorat Pendidikan Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia;
4. Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi;
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
6. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah adalah Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
7. Kepala Bidang Pendidikan Islam adalah Kepala Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten/Kota adalah Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan;
10. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
11. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang Pendidikan Dasar; 
[ads-post]
12. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau MI;
13. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau MTs;
14. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau MTs;
15. Peserta Didik adalah peserta didik pada Tingkat Satuan Pendidikan RA, MI, MTs, MA dan MAK;
16. Calon Peserta Didik adalah mereka yang masih berusia sekolah;
17. Peserta Didik Baru adalah Peserta Didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada Madrasah;
18. Pendaftaran peserta didik baru adalah proses seleksi administrasi untuk mendaftar menjadi calon peserta didik pada Madrasah;
19. Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik pada Madrasah yang dilaksanakan pada tahun ajaran baru;
20. Rasio kelas adalah perbandingan antara ruang belajar dengan jumlah peserta didik dalam kelas itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelayakan pada interaksi belajar mengajar;
21. Seleksi adalah penyaringan calon peserta didik baru berdasarkan aturan yang telah ditetapkan;
22. Kartu Hasil Seleksi (KHS) adalah kartu yang menyatakan bahwa calon peserta didik diterima atau tidak diterima berdasarkan hasil seleksi di madrasah tersebut;
23. Ujian Nasional MTs, MA, MAK yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan MTs, MA, MAK secara nasional meliputi mata pelajaran tertentu;
24. Nilai Madrasah yang selanjutnya disebut nilai M adalah nilai gabunan antara Nilai Ujian M dan rata-rata nilai rapor atau rata-rata nilai derajat kompetensi (NDK);
25. Nilai Akhir mata pelajaran yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara Nilai M dan Nilai UN;
26. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai M dari setiap mata pelajaran yang diujikan secara nasional, Nilai UN dan NA;
27. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama sebagai bukti yang menyatakan bahwa peserta didik telah lulus dari satuan pendidikan;
28. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berpenghargaan sama dengan Ijazah;
29. Orang tua/wali calon peserta didik adalah seseorang yang menjadi penanggung jawab langsung calon peserta didik yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari Lurah atau instansi lain yang berwenang.

| Juknis PPDB Madrasah (MI,MTs,MA) Tahun 2017/2018


Kalender Pendidikan 2016/2017 dilengkapi dengan Rincian Hari Efektif
Kalender Pendidikan 2016/2017 dilengkapi dengan Rincian Hari Efektif

Kalender Pendidikan 2017/2018 dilengkapi dengan Rincian Hari Efektif  - Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.rincian hari libur tahun 2017/2018

Permulaan tahun pelajaran 2017/2018  adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran  untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh matapelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.

Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.

DOWNLOAD | Kalender Pendidikan 2017/2018 dilengkapi dengan Rincian Hari Efektif

JUKNIS Penulisan Ijazah dan SHUAMBN MI,MTs,MA 2017
Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar nasional (SHUAMBN) merupakan salah satu dokumen negara yang diperoleh peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Karena itu, kebenaran data dan informasi yang tercantum di dalamnya mutlak diperlukan.

ijazah untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti Ujian Madrasah dan dinyatakn lulus dari satuan pendidikan. Ijazah untuk tingkat Madrasa Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti Ujian Nasional (UN) dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
JUKNIS Penulisan Ijazah dan SHUAMBN MI,MTs,MA 2017

SHUAMBN diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti Ujian AKhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab untuk tingkat MTs dan MA.
[ads-post]
Petunjuk teknis dibuat dengan tujuan sebagai berikut:
1. Memberikan petunjuk secara umum tentang penulisan blanko ijazah dan SHUAMBN
2. Memberikan petunjuk secara khusus tentang penulisan blanko ijazah dan SHUAMBN.

Petunjuk teknis ini memuat petunjuk umum dan petunjuk khusus penulisan blanko ijazah dan SHUAMBN, disertai contoh blanko yang telah diisi.



Bagi anda yang membutuhkan JUKNIS Penulisan Ijazah dan SHUAMBN MI,MTs,MA 2017, silahkan download menggunakan link di bawah ini:

| JUKNIS Penulisan Ijazah dan SHUAMBN MI,MTs,MA 2017

Download Aplikasi Cetak SKHU Sementara dan Olah Nilai Untuk SD
Surat Keterangan Hasil Ujian yang selanjutnya disebut SKHU adalah surat keterangan yang berisi Nilai ujian serta tingkatan capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori. SKHU Sementara adalah dokumen sementara yang diterbitkan oleh satuan pendidikan terakreditasi sebagai pengakuan pencapaian kompetensi peserta didik setelah mengikuti Ujian;

Berikut cara Aplikasi Cetak SKHU Sementara dan Olah Nilai Untuk SD:

1. Enable Macro excell
Klik Options... → Enable this content → Ok
Download Aplikasi Cetak SKHU Sementara dan Olah Nilai Untuk SD

2. Isi Username dan Password
Username: Bebas
Password: filenya.com
*) Untuk mengganti foto silahkan klik pada foto
Download Aplikasi Cetak SKHU Sementara dan Olah Nilai Untuk SD

3. Tampilan menu awal
- Data Sekolah, Biodata Siswa, Input Nilai US
- Input Nilai Rapot (10 Mapel Utama dan 2 Mapel Mulok
- Cetak hasil pengolahan nilai, SKHU dan Pengumuman kelulusan
Download Aplikasi Cetak SKHU Sementara dan Olah Nilai Untuk SD

4. Menu Data Sekolah, Biodata Siswa, Input Nilai US
didalam menu Data sekolah terdapat 4 form utama yang harus diisi yaitu:
a. Kriteria kelulusan
b. Nama Mulok
c. Identitas sekolah
d. Identitas pada blanko SKHU
Download Aplikasi Cetak SKHU Sementara dan Olah Nilai Untuk SD
Input data sekolah tersebut sesuai dengan kebutuhan anda.
pada menu Biodata siswa, anda bisa mengisinya sesuai dengan biodata siswa sesuai dengan data-data siswa yang mengikuti ujian
[ads-post]

5. Input Nilai Rapot
didalam menu input nilai rapot terdapat 10 mapel utama dan 2 mapel mulok yang harus diisi, pengisian dimulai dari nilai semester 1 sampai dengan semester 5.
Download Aplikasi Cetak SKHU Sementara dan Olah Nilai Untuk SD

6. Cetak
Pada menu cetak terdapat 5 tombol yang berfungsi untuk mencetak hasil pengolahan nilai dan mencetak SKHU sementara.
Download Aplikasi Cetak SKHU Sementara dan Olah Nilai Untuk SD

Username dan Password Masuk aplikasi:
Username : Isi sesuai keinginan anda
Password: filenya.com

Bagi anda yang berminat menggunakan Aplikasi Cetak SKHU Sementara dan Olah Nilai Untuk SD, silahkan download menggunakan link di bawah ini:

| Download Aplikasi Cetak SKHU Sementara dan Olah Nilai Untuk SD

Download Aplikasi Dapodik 2017 + Prefil

Download Aplikasi Dapodik 2017 + Prefil SD,SMP,SMA,SMK,SLB

Yth. Bapak/Ibu,
  1. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
  2. Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK dan SLB
  3. Operator Dapodik
di Seluruh Nusantara


Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari Senin Tanggal 18 Juli 2016 adalah Hari Pertama Sekolah di Tahun Pelajaran 2016/2017, hari dimulainya proses pembelajaran di tahun pelajaran baru. Pergantian tahun pelajaran adalah momen besar bagi sekolah dimana sekolah telah meluluskan dan mengantarkan anak didiknya untuk menempuh pendidikan di jenjang berikutnya, juga telah melakukan proses kenaikan tingkat pada siswa-siswanya dan telah juga membuka proses penerimaan siswa baru. Sebuah pekerjaan besar yang akan terus berulang setiap tahunnya.
Semua proses periodikal yang dilaksanakan tersebut juga harus diikuti dengan melakukan proses dan pemutakhiran data pada sistem pendataan Dapodik, oleh karenanya pergantian tahun ajaran baru juga merupakan momen penting bagi pendataan Dapodik. Diawal tahun ajaran Operator Dapodik akan melakukan proses kelulusan, proses kenaikan kelas, memasukkan data siswa baru dan melakukan pemutakhiran terhadap seluruh data-data periodik.

Memasuki Tahun Pelajaran Baru 2016/2017 ini Aplikasi Dapodik juga akan memasuki era baru, dimana akan dirilis Aplikasi Dapodik 2016. Aplikasi Dapodik 2016 adalah pengembangan dan penggabungan dari Aplikasi Dapodik SD/SMP/SLB dan Aplikasi Dapodik SMA/SMK, jadi Aplikasi Dapodik 2016 dapat digunakan untuk sekolah jenjang SD, SMP, SLB, SMA dan SMK. Secara teknis Aplikasi Dapodik 2016 juga mendapatkan pengembangan dan perubahan yang cukup banyak, baik dari sisi tampilan, pengembangan prosedur Registrasi maupun penambahan fitur dan atribut-atribut data baru lainnya.

Guna mendukung kesuksesan dan kelancaran sekolah dalam melakukan pemutakhiran data menggunakan Aplikasi Dapodik 2016 ini, maka perlu dilakukan beberapa persiapan dan pemahaman agar proses update versi aplikasi maupun proses pemutakhiran data berjalan lancar. Berikut adalah beberapa persiapan yang perlu dilakukan oleh sekolah:

Aplikasi Dapodik SD,SMP,SMA,SMK,SLB, Formulir dan Panduan Aplikasi

1. Persiapan Komputer server
Sebagaimana diketahui bahwa pendataan Dapodik telah terintegrasi dengan berbagai system lain untuk melayani kebutuhan data transaksional di Lingkungan Kemendikbud. Maka aplikasi Dapodik harus senantiasa di update dan up grade dari sisi fitur dan teknologinya untuk memenuhi berbagai tuntutan tersebut. Maka dari itu dari sisi teknis kompleksitas Aplikasi Dapodik terus mengalami peningkatan, dimana hal ini menuntut spesifikasi teknis dari komputer yang cukup baik agar Aplikasi Dapodik dapat berjalan dengan optimal. Berikut adalah spesifikasi teknis yang disarankan:
     A. Spesifikasi perangkat keras yang diperlukan adalah:
  • Processor minimal Pentium Core Duo
  • Memory minimal 2 GigaByte
  • Storage tersisa minimal 400 MegaByte
  • CD/DVD drive jika instalasi melalui media CD/DVD
     B. Spesifikasi perangkat lunak yang diperlukan adalah:
  • Windows 7 32 & 64 Bit
  • Windows 8 32 & 64 Bit
  • Windows 8.1 32 & 64 Bit
  • Windows 10 32 & 64 Bit
  • Layar Monitor dengan resolusi minimal 1024 x 768
     C. Terpasang web Browser versi baru
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Opera
  • Comodo
  • UC Browser

2. Persiapan SDM, Kode Registrasi dan Akun Aplikasi Dapodik
Peran Operator Dapodik sangatlah penting sebagai pelaku utama operasional Aplikasi Dapodik. Bagi sekolah yang pada tahun pelajaran baru ini juga memiliki/menunjuk Operator Dapodik yang baru maka Kepala Sekolah diharapkan segera menerbitkan SK penugasannya. SK tersebut segera didaftarkan ke Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan(PDSPK) melalui laman: http://sdm.data.kemdikbud.go.id/.  Dengan SK penugasan tersebut operator dapat melakukan verifikasi dan validasi data pokok pendidikan. 

Pada Aplikasi Dapodik 2016 database nya telah dilakukan upgrade versi untuk mengakomodir perkembangan kebutuhan. Maka untuk menggunakan Aplikasi Dapodik 2016 sekolah yang sebelumnya menggunakan Aplikasi Dapodik SD/SMP/SLB versi 4.1.1 dan Aplikasi Dapodik SMA/SMK versi 8.4.0 harus melakukan install ulang menggunakan Installer Dapodik 2016 dan melakukan registrasi ulang kembali. Terdapat pengembangan pada methodology registrasi pada Aplikasi Dapodik 2016, yaitu dapat dilakukan secara Off Line dan On Line. Secara garis besar methode Off Line dilakukan dengan mendownload prefill sedangkan methode On Line registrasi dilakukan secara on line tanpa perlu mendownload prefill sebelumnya. Untuk keperluan registrasi ini maka Operator Dapodik harus menyiapkan:

A. Kode Registrasi
Siapkan Kode Registrasi aktif untuk sekolah masing-masing, kode registrasi akan diperlukan untuk melakukan download prefill atau registrasi on line. Untuk SMA dan SMK kode registrasi dapat dilihat pada laman: http://sdm.data.kemdikbud.go.id/. Sedangkan untuk SD, SMP dan SLB dapat meminta/menanyakan ke KKdatadik di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

B. Akun Aplikasi Dapodik
Siapkan akun aplikasi Dapodik berupa user dan password yang telah diregistrasikan pada aplikasi Dapodik versi sebelumnya (Dapodik SD/SMP/SLB 4.1.1 dan Dapodik SMA/SMK 8.4.0) dan telah terdaftar di server Dapodik Pusat. Akun berupa user dan password ini akan diperlukan untuk melakukan download prefill atau registrasi on line. Bagi operator baru (SD/SMP/SLB/SMA/SMK) dapat meminta user dan password Aplikasi Dapodik dari operator lama atau meminta dibuatkan akun baru kepada:
- KKdatadik Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- Tim Support Dapodikdasmen Pusat

3. Persiapan Data
Di tahun pelajaran 2016/2017 yang baru tentunya banyak sekali data-data di Aplikasi Dapodik yang harus di lakukan  pemutakhiran dan data baru yang harus dimasukkan. Untuk membantu Operator Dapodik dalam mengumpulkan data awal dan validasi data kepada pemilik data ( peserta didik, GTK, sarpras, dll) maka telah disiapkan formulir pendataan. Formulir pendataan yang telah diisi dan di validasi oleh pemilik data akan menjadi dasar bagi Operator Dapodik dalam entry data dan pemutakhiran data di Aplikasi Dapodik.
Di Aplikasi Dapodik 2016 juga ada penambahan validasi data Kartu Indonesia Pintar (KIP), oleh karenanya sekolah dapat mulai mendata siswanya yang telah menerima KIP. Validasi data akan meliputi Nomor KIP dan Nama yang tertera di KIP.

4. Panduan Singkat Aplikasi Dapodik 2016
Dalam rangka memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai pengembangan Aplikasi Dapodik 2016, telah disiapkan Panduan Singkat Aplikasi Dapodik 2016. Panduan ini akan berisi penjelasan singkat mengenai perkembangan dan perubahan-perubahan pada Aplikasi Dapodik 2016, sekaligus sebagai panduan untuk melakukan up grade dari aplikasi Dapodik versi lama menjadi Aplikasi Dapodik 2016.

Informasi-informasi diatas penting untuk kami sampaikan diawal sebelum Aplikasi Dapodik 2016 dirilis sebagai bekal pemahaman awal untuk dapat melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan sehingga transformasi ke Aplikasi Dapodik 2016 dapat berjalan dengan lebih baik. Sebagai informasi bahwa INSTALLER APLIKASI DAPODIK 2016 dalam waktu dekat akan segera dirilis.
Harapan kami informasi diawal ini dapat menjadi acuan bagi segenap stakeholder di sekolah untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik dan mendorong tercapainya data Dapodik 100% baik secara kuantitas maupun kualitas. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam Satu Data,

Admin Dapodikdasmen


[tab][content icon="refresh" title=" UPDATER"]

Link Unduhan Updater versi 2017.c

Bagi Anda yang memiliki kendala pada saat memperbarui Aplikasi Dapodik Anda secara online, silahkan gunakan updater berikut untuk melakukan pembaruan aplikasi:

Updater Aplikasi Dapodik

Versi 2017.c - Dirilis pada 20 April 2017

Untuk Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10


Link Unduhan Updater versi 2017.b

Bagi Anda yang memiliki kendala pada saat memperbarui Aplikasi Dapodik Anda secara online, silahkan gunakan updater berikut untuk melakukan pembaruan aplikasi:

Updater Aplikasi Dapodik

Versi 2017.b - Dirilis pada 20 April 2017

Untuk Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Link Alternatif Unduhan Updater versi 2017.b


Link Unduhan Updater versi 2017.a

Bagi Anda yang memiliki kendala pada saat memperbarui Aplikasi Dapodik Anda secara online, silahkan gunakan updater berikut untuk melakukan pembaruan aplikasi:

Updater Aplikasi Dapodik

Versi 2017.a - Dirilis pada 13 Februari 2017

Untuk Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Link Alternatif Unduhan Updater versi 2017.a

Link Alternatif Unduhan Updater v2016c

Link Alternatif Unduhan Updater v2016b

[/content][content icon="code" title=" INSTALLER"]

Link Unduhan / Download Aplikasi Dapodik Versi 2017 SD,SMP,SMA,SMK,SLB:

 | Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2017 [Server 1]
 | Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2017 [Alternatif 1]
 | Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2017 [Alternatif 2]
 | Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2017 [Alternatif 3]
 | Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2017 [Alternatif 4]
 | Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2017 [Alternatif 5]
 | Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2017 [Alternatif 6]
 | Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2017 [Alternatif 7]
 | Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2017 [Alternatif 8]
 | Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2017 [Alternatif 9]
 | Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2017 [Alternatif 10]
 | Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2017 [Alternatif 11]

Berikut ini merupakan daftar perubahan pada Aplikasi Dapodik 2017.b:

  1. [Pembaruan] Penambahan Menu untuk menginput nilai rapor peserta didik
  2. [Pembaruan] Penambahan tombol untuk memasukan prefill anggota rombel terdahulu
  3. [Perbaikan] Pembukaan pembuatan akun PTK untuk Non Induk

Berikut ini merupakan daftar perubahan pada Aplikasi Dapodik 2017.a:

  1. [Perbaikan] Perbaikan manampilkan tabulasi Akreditasi untuk jenjang SD, SMP dan SLB
  2. [Perbaikan] Perbaikan NIP suami/istri untuk panjang karakter boleh dibawah 18 digit pada atribut PTK
  3. [Perbaikan] Perbaikan untuk Pembukaan kurikulum Reguler pada saat pemilihan kurikulum pada jenjang SLB
  4. [Perbaikan] Perbaikan validasi untuk menghitung rasio antara Wakasek dengan Rombongan Belajar yang ada
  5. [Perbaikan] Perbaikan validasi Riwayat Kepangkatan hanya untuk GTK yang berada di sekolah induk
  6. [Perbaikan] Perbaikan bugs di pembelajaran untuk kurikulum SMA KTSP Bahasa
  7. [Perbaikan] Perbaikan bugs pada saat pemilihan kurikulum pada jenjang SMPLB
  8. [Perbaikan] Perbaikan bugs pada saat penambahan Program Keahlian pada jenjang SMA yang menjalankan Kurikulum 2013
  9. [Perbaikan] Perbaikan bugs pada saat pemilihan Program Keahlian di Rombongan Belajar pada jenjang SMA yang menjalankan Kurikulum 2013

Berikut ini merupakan daftar perubahan pada Aplikasi Dapodik 2017:

  1. [Pembaruan] Penambahan atribut Terima fisik kartu (KIP) pada entitas Peserta Didik
  2. [Pembaruan] Penambahan fitur peran Peserta Didik dapat login ke aplikasi Dapodikdasmen
  3. [Pembaruan] Penambahan fitur peran GTK dapat login ke aplikasi Dapodikdasmen
  4. [Pembaruan] Penambahan kolom baru Sekolah Asal pada registrasi peserta didik
  5. [Pembaruan] Penambahan JJM yang diakui pada tugas tambahan Pembina Pramuka sebanyak 2 jam
  6. [Pembaruan] Penambahan aturan validasi untuk memperketat kewajaran dan kelengkapan data pada GTK
  7. [Pembaruan] Penambahan persetujuan oleh Kepala Sekolah pada saat akan melakukan sinkronisasi
  8. [Pembaruan] Penambahan fitur salin sarana dan buku/alat hanya untuk Prasarana yang telah hapus buku
  9. [Pembaruan] Penambahan pemicu/trigger untuk mengecek Rwy.Sertifikasi dan Rwy.Pendidikan Formal pada saat penambahan Kompetensi pada Rincian GTK
  10. [Pembaruan] Penambahan unduhan profil detail khusus untuk SMK
  11. [Pembaruan] Penambahan Menu baru Validasi Pusat yang berguna untuk merangkum semua data yang dianggap bermasalah oleh Pusat
  12. [Pembaruan] Pemisahan antara Guru dan Tenaga Kependidikan (Tendik)
  13. [Pembaruan] Penonaktifkan penulisan angka, copy/paste dan klik kanan mouse pada kolom pilihan mata pelajaran di pembelajaran
  14. [Pembaruan] Penonaktifkan penulisan angka, copy/paste dan klik kanan mouse pada kolom pilihan kurikulum di rombongan belajar
  15. [Pembaruan] Pengaktifan atribut data Peserta Didik berupa NISN/Nama/Tanggal Lahir/Nama Ibu Kandung pada entitas data Peserta Didik jika status validasi pada VervalPD(PDSPK) dinyatakan invalid (sesuai dengan field yang invalid)
  16. [Pembaruan] Pengaktifan atribut data GTK berupa NUPTK/Nama/Tanggal Lahir/Nama Ibu Kandung pada entitas data GTK jika status validasi pada Vervalptk (PDSPK) dinyatakan invalid (sesuai dengan field yang invalid)
  17. [pembaruan] Penambahan Referensi Kepercayaan Kepada Tuhan YME dan perubahan label menjadai agama dan kepercayaan.
  18. [Perbaikan] Validasi untuk NIK, NIK Ibu, NIK Ayah, NIK Wali pada entitas data PD dengan menggunakan vtype numberonly
  19. [Perbaikan] Validasi untuk Nama, Nama Ibu Kandung, Nama Ayah, Nama Wali pada entitas data PD dengan menggunakan vtype namaspecialchar
  20. [Perbaikan] Validasi untuk Nama dan Nama Ibu Kandung pada entitas data GTK dengan menggunakan vtype namaspecialchar
  21. [Perbaikan] Perbaikan label Riwayat pekerjaan menjadi Riwayat Karir Guru pada rincian GTK dan pengaturan pengisian hanya untuk Guru
  22. [Perbaikan] Perbaikan bugs security pada aplikasi
  23. [Perbaikan] Perbaikan pada Formulir Sekolah
  24. [Perbaikan] Perbaikan pada Formulir GTK
  25. [Perbaikan] Perbaikan pada Formulir Peserta Didik
  26. [Perbaikan] Perbaikan bugs ketika mengganti foto profil operator sekolah
  27. [Perbaikan] Perbaikan bugs pada kurikulum SLB

[/content][content icon="database" title=" PREFILL"]

Data Prefill Aplikasi Dapodik

[/content][content icon="database" title=" DOKUMEN"]

Panduan Penggunaan Aplikasi Dapodik Versi 2017

 | Panduan Penggunaan Aplikasi Dapodik Versi 2017
 | Panduan Pengisian Data Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada Aplikasi Dapodik⁠⁠

Surat Edaran Dirjen Dikdasmen

 | Surat Edaran Dirjen terkait Dapodik 2016 dapat diunduh

FAQ

 | Daftar pertanyaan yang sering diajukan dapat diunduh disini

Infografis Pengenalan Aplikasi Dapodik Versi 2016

 | Infografis Pengenalan Aplikasi Dapodik Versi 2016 dapat diunduh disini

Formulir Dapodik

[/content][/tab]

Aplikasi Penjaminan Mutu Pendidikan

Versi 1.4 - Tanggal Rilis: 22 September 2016
Untuk Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10


Patch Aplikasi PMP

Versi 1.5 - Tanggal Rilis: 17 Nopember 2016

Khusus untuk yang sudah menginstall Aplikasi PMP v1.4. Untuk yang menginstall Aplikasi PMP versi 1.2 atau sebelumnya silahkan lakukan update ke versi 1.3 terlebih dulu.

Patch Aplikasi PMP

Versi 1.4 - Tanggal Rilis: 22 September 2016

Khusus untuk yang sudah menginstall Aplikasi PMP v1.3. Untuk yang menginstall Aplikasi PMP versi 1.2 atau sebelumnya silahkan lakukan update ke versi 1.3 terlebih dulu.

 




Manual Aplikasi PMP

Versi 1.2 Updater 1.3 - Tanggal Rilis: 22 September 2016
 | Link 1
 | Alternatif








Download Aplikasi Dapodik 2016 + Prefil 2016 SD,SMP,SMA,SMK,SLB

Installer DAPODIK 2016

| Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2016 [Server 1]
| Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2016 [Server 2]
| Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2016 [Server 3]
| Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2016 [Server 4]
| Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2016 [Server 5]
| Aplikasi Dapodikdasmen Versi 2016 [Server 6]

| Formulir Aplikasi Dapodik Versi 2016
| Panduan Singkat Aplikasi Dapodik Versi 2016 ( Pra-Rilis )

Installer DAPODIKDASMEN
 
| Dapodik SD-SMP-SLB versi 4.1.1
Tanggal Rilis: 2016-01-17
Untuk Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 


| Dapodik SMA-SMK versi 8.4.0
Tanggal Rilis: 2016-03-16
Untuk Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Kumpulan Silabus SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2017 Kelas 7,8,9

Silabus merupakan acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian hasil pembelajaran. Silabus berisikan komponen dasar yang meliputi materi pembelajaran, contoh kegiatan pembelajaran dan kompetensi dasar yang perlu dicapai siswa.

Penyusunan silabus ini diperuntukkan bagi para pelaksana pendidikan atau pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan tertentu terhadap kemajuan hasil belajar siswa. Pengembangan silabus ini dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok, atau dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan setempat. Pelaksana pendidikan dan pihak-pihak terkait yang dimaksud antara lain:

1. Guru
Guru diharapkan mampu mengembangkan silabus yang sesuai dengan kompetensi mengajar secara mandiri sehingga dapat menyesuaikan karakteristik siswa, kondisi sekolah dan kondisi lingkungannya.

2. Kelompok Guru di Sekolah
Jika guru belum mampu menyusun silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat membantu dengan membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang sesuai bagi sekolah tersebut.

3. Kelompok Kerja Guru ( MGMP/KKG )
Sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri, dapat mengembangkannya bersama sekolah lain melalui forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Kelompok Kerja Guru ( KKG )

4. Dinas Pendidikan
Penyusunan Silabus juga dapat difasilitasi oleh Dinas Pendidikan setempat dengan mengkoordinasikan dan menyertakan para ahli.
[ads-post]

Komponen silabus mencakup Kompetensi Dasar, Materi pembelajaran dan Contoh Kegiatan pembelajaran. Penyusunannya dilakukan dengan prinsip- prinsip sebagai berikut:
a. Keselarasan antara ide, desain, dan pelaksanaan kurikulum
b. Mudah diajarkan/dikelola oleh guru
c. Mudah dipelajari oleh siswa
d. Terukur pencapaiannya
e. Bermakna untuk dipelajari sebagai bekal untuk kehidupan dan kelanjutan pendidikan siswa.

Atas dasar prinsip tersebut, Guru diharapkan kreatif dalam pengembangan materi, pengelolaan proses pembelajaran, penggunaan metode dan model pembelajaran dengan menyesuaikan:
a. Karakteristik masing-masing mata pelajaran
b. Situasi dan kondisi masyarakat
c. Tingkat perkembangan kemampuan siswa

Rekomendasi:
SK Penetapan Daftar Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2017

Berikut ini adalah link download berbagai Kumpulan Silabus SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2017 Kelas 7,8,9 Lengkap semua mata pelajaran:

| Silabus Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI) SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2017 Kelas 7,8,9

Silabus PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2017 Kelas 7,8,9

Silabus BAHASA INDONESIA SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2017 Kelas 7,8,9

Silabus MATEMATIKA SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2017 Kelas 7,8,9

Silabus ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2017 Kelas 7,8,9

Silabus ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2017 Kelas 7,8,9

Silabus BAHASA INGGRIS SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2017 Kelas 7,8,9

Silabus PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA, DAN KESEHATAN (PJOK) SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2017 Kelas 7,8,9

Silabus SENI BUDAYA (SBK) SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2017 Kelas 7,8,9

Silabus PRAKARYA SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2017 Kelas 7,8,9

Silabus PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK DAN BUDI PEKERTI SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2017 Kelas 7,8,9

Silabus PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU DAN BUDI PEKERTI SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2017 Kelas 7,8,9

Silabus PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN BUDI PEKERTI SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2017 Kelas 7,8,9

Silabus PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA DAN BUDI PEKERTI SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2017 Kelas 7,8,9

Silabus PENDIDIKAN AGAMA HINDU DAN BUDI PEKERTI SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi 2017 Kelas 7,8,9

Filenya.com

{google-plus#https://plus.google.com/+FilenyaCom/}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget