PP

Download Kumpulan PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) 2015-2017

Download Kumpulan PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) 2015-2017

Download Kumpulan PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) 2015-2017

Silahkan download bagi anda yang membutuhkan PERATURAN PRESIDEN (PERPRES). Berikut ini adalah sekumpulan daftar PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) mulai tahun 2015, 2016, 2017. Semoga bermanfaat. [untuk memudahkan pencarian, gunakan Ctrl+f  kemudian ketik nomor peraturan].

PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) TAHUN 2017

NONOMOR PERATURANJUDUL/SUBJEKFULL TEXTSTATUSHASIL UJI MATERIAL MK
1PERPRES No 1 Tahun 2017PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE WORLD CONFERENCE ON INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS, DUBAI, 2012 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI SEDUNIA TENTANG TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, DUBAI, 2012)Download File
2PERPRES No 2 Tahun 2017PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANDownload File
3PERPRES No 3 Tahun 2017RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONALDownload File
4PERPRES No 4 Tahun 2017WAJIB KERJA DOKTER SPESIALISDownload File
5PERPRES No 5 Tahun 2017PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2OIO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADownload File
6PERPRES No 6 Tahun 2017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMANDownload File
7PERPRES No 7 Tahun 2017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGANDownload File
8PERPRES No 8 Tahun 2017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAHDownload File
9PERPRES No 9 Tahun 2017TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTERDownload File
10PERPRES No 10 Tahun 2017DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONALDownload File
[ads-post]
Selanjutnya PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) 2016
[next]

PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) TAHUN 2016

NONOMOR PERATURANJUDUL/SUBJEKFULL TEXTSTATUSHASIL UJI MATERIAL MK
1PERPRES No 1 Tahun 2016BADAN RESTORASI GAMBUTDownload File
2PERPRES No 2 Tahun 2016PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS MILIK NEGARADownload File
3PERPRES No 3 Tahun 2016PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONALDownload File
4PERPRES No 4 Tahun 2016PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKANDownload File
5PERPRES No 5 Tahun 2016PENGESAHAN PROTOKOL PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (PROTOKOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)Download File
6PERPRES No 6 Tahun 2016PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)Download File
7PERPRES No 7 Tahun 2016SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARADownload File
8PERPRES No 8 Tahun 2016KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONALDownload File
9PERPRES No 9 Tahun 2016PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1 : 50.000Download File
10PERPRES No 10 Tahun 2016DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BARUDownload File
11PERPRES No 11 Tahun 2016KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTATidak ada Dokumen
12PERPRES No 12 Tahun 2016PENGESAHAN ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON THE FULL LIBERALISATION OF PASSENGER AIR SERVICES (PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN MENGENAI LIBERALISASI PENUH JASA ANGKUTAN UDARA PENUMPANG), PROTOCOL 1 ON UN LIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ANY ASEAN CITIES (PROTOKOL 1 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA-KOTA DI ASEAN), DAN PROTOCOL 2 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ANY ASEAN CITIES (PROTOKOL 2 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA-KOTA DI ASEAN)Download File
13PERPRES No 13 Tahun 2016PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK) BESERTA PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ANY POINTS IN CONTRACTING PARTIES (PROTOKOL 1 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA SETIAP TITIK DI PARA PIHAK)Download File
14PERPRES No 14 Tahun 2016PENGESAHAN ASEAN FRAME WORK AGREEMENT ON MULTI MODAL TRANSPORT (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN TENTANG ANGKUTAN MULTIMODA)Download File
15PERPRES No 15 Tahun 2016PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM INDONESIA EMASDownload FileMengubah Perpres No 22 Tahun 2010
16PERPRES No 16 Tahun 2016TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTADownload FileMencabut Perpres No 167 Tahun 2014
17PERPRES No 18 Tahun 2016PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH DI PROVINSI DKI JAKARTA, KOTA TANGERANG, KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA SURAKARTA, KOTA SURABAYA, DAN KOTA MAKASSARDownload File
18PERPRES No 19 Tahun 2016PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATANDownload FileMengubah Perpres No 12 Tahun 2013
19PERPRES No 20 Tahun 2016PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDownload FileMengubah Perpres No 66 Tahun 2015
20PERPRES No 21 Tahun 2016BEBAS VISA KUNJUNGANDownload FileMencabut Perpres No 69 Tahun 2015
21PERPRES No 22 Tahun 2016PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARMENIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS MODAL (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL)Download File
22PERPRES No 23 Tahun 2016PENGESAHANAGREEMENT ON MARITIME TRANSPORT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN TRANSPORTASI LAUT ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK)Download File
23PERPRES No 24 Tahun 2016PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWITDownload FileMengubah Perpres No 61 Tahun 2015
24PERPRES No 25 Tahun 2016PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA BEKAS WARGA PROVINSI TIMOR TIMUR YANG BERDOMISILI DI LUAR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMURDownload FileMencabut Keppres No 25 Tahun 2003
25PERPRES No 26 Tahun 2016HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONALDownload File
26PERPRES No 28 Tahun 2016PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATANDownload FileMengubah Perpres No 12 Tahun 2013
27PERPRES No 29 Tahun 2016PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIADownload FileMengubah Perpres No 38 Tahun 2010
28PERPRES No 30 Tahun 2016PENGESAHAN KESEPAKATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FIJI TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF FIJI ON THE FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT COOPERATIONDownload File
29PERPRES No 31 Tahun 2016PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK VANUATU TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF VANUATU ON THE FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT COOPERATION)Download File

30PERPRES No 32 Tahun 2016TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGIDownload FileMencabut Perpres No 138 Tahun 2015
31PERPRES No 33 Tahun 2016TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALDownload FileMencabut Perpres No 106 Tahun 2012
32PERPRES No 34 Tahun 2016TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIRDownload FileMencabut Perpres No 98 Tahun 2013
33PERPRES No 35 Tahun 2016TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGIDownload FileMencabut Perpres No 107 Tahun 2012
34PERPRES No 36 Tahun 2016TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONALDownload FileMencabut Perpres No 102 Tahun 2013
35PERPRES No 37 Tahun 2016TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIADownload FileMencabut Uang Pelayanan Kegiatan, Uang Pelayanan Sidang, dan Uang Dukungan Pelaksanaan Fungsi Representatif Dewan
36PERPRES No 38 Tahun 2016TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIFDownload File
37PERPRES No 39 Tahun 2016TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARADownload File
38PERPRES No 40 Tahun 2016PENETAPAN HARGA GAS BUMIDownload File
39PERPRES No 41 Tahun 2016TATA CARA PENETAPAN DAN PENANGGULANGAN KRISIS ENERGI DAN/ATAU DARURAT ENERGIDownload File
40PERPRES No 42 Tahun 2016PENGESAHAN CHARTER OF THE ESTABLISHMENT OF THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES/CPOPC (PIAGAM PEMBENTUKAN DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT)Download File
41PERPRES No 43 Tahun 2016PENGESAHAN AGREEMENT ON PORT STATE MEASURES TO PREVENT, DETER, AND ELIMINATE ILLEGAL, UNREPORTED, ANDUNREGULATED FISHING (PERSETUJUAN TENTANG KETENTUAN NEGARA PELABUHAN UNTUK MENCEGAH, MENGHALANGI, DAN MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN YANG ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN, DAN TIDAK DIATUR)Download File
42PERPRES No 44 Tahun 2016DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DIBIDANG PENANAMAN MODALDownload FileMencabut Perpres No 39 Tahun 2014
43PERPRES No 45 Tahun 2016RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2017Download File
4446 Tahun 2016PENGESAHAN HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THERE PUBLIC OF INDONESIA AND THE REGIONAL SECRETARIAT OF CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY ON PRIVILAGES AND IMMUNITIES (PERSETUJUAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN SEKRETARIAT REGIONAL PRAKARSA SEGITIGA KARANG UNTUK TERUMBUKARANG, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN TENTANG HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN)Download File
4547 Tahun 2016PENETAPAN PELABUHAN PATIMBAN DI KABUPATEN SUBANG, PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI PROYEK STRATEGIS NASIONALDownload File
4648 Tahun 2016PENUGASAN KEPALA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONALDownload FileMencabut Perpres No 32 Tahun 2013
4749 Tahun 2016BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBADownload File
4850 Tahun 2016PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPARIWISATAANDownload File
4951 Tahun 2016BATAS SEMPADAN PANTAIDownload File
5052 Tahun 2016HAK KEUANGAN ASISTEN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARADownload File
5153 Tahun 2016PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN DANA INTERNASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN (IFAD) TENTANG PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN IFAD DI INDONESIA (HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (IFAD) ON THE ESTABLISHMENT OF THE IFAD'S COUNTRY OFFICE IN INDONESIA)Download File
5254 Tahun 2016TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL RESCUERDownload File
5355 Tahun 2016PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT DI PROVINSI SUMATERA SELATANDownload FileMengubah Perpres No 116 Tahun 2015
5456 Tahun 2016PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR MENGENAI KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN SEKRETARIAT INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SECRETARIAT OF ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA)Download File
5557 Tahun 2016PENDIRIAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIADownload File
5658 Tahun 2016PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)Download File
5759 Tahun 2016SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENASIHAT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBANDownload File
5860 Tahun 2016SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBANDownload File
5961 Tahun 2016KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIADownload File
6062 Tahun 2016PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIADownload FileMerubah Perpres No. 10 Tahun 2010
6163 Tahun 2016PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PANAMA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS, KONSULER DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THERE PUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE, CONSULAR AND SPECIAL PASSPORTS)Download File
6264 Tahun 2016PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ELSALVADOR TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ELSALVADOR ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS)Download File
6365 Tahun 2016PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASIDownload FileMengubah Perpres No 98 Tahun 2015
6466 Tahun 2016RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016Download File
6567 Tahun 2016PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK LITHUANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA ON THE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)Download File
6668 Tahun 2016PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAG! PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC ON THE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENT FOR HOLDERSOF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)Download File
6769 Tahun 2016PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAG! PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THEREPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPTON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE, AND SPECIAL PASSPORTS)Download File
6870 Tahun 2016PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA QATAR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAG! PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE AND SPECIAL PASSPORTS)Download File
6971 Tahun 2016INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRODownload FileMencabut ketentuan yang berkaitan dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro yang diatur dalam Keppres No 11 Tahun 1997
7072 Tahun 2016INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWEDownload FileMencabut Keppres No 2 Tahun 2004
7173 Tahun 2016INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGANDownload FileMencabut ketentuan yang berkaitan dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan yang diatur dalam Keppres No 11 Tahun 1997
7274 Tahun 2016INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCIDownload FileMencabut ketentuan yang berkaitan dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kerinci yang diatur dalam Keppres No 11 Tahun 1997
7375 Tahun 2016INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGODownload FileMencabut ketentuan yang berkaitan dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo yang diatur dalam Keppres No 11 Tahun 1997
7476 Tahun 2016TATA CARA PEMILIHAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SERTA CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJIDownload File
7577 Tahun 2016PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TERKAIT DENGAN PELAYANAN ANGKUTAN UDARA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA RELATING TO AIR SERVICES)Download File
7678 Tahun 2016TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIADownload File
7779 Tahun 2016PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN UMUM DI WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTADownload FileMerubah Perpres No. 99 Tahun 2015
7880 Tahun 2016PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN KEMENTERIAN REPUBLIK ALBANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWDEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF ALBANIA ON VISA EXE,MPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTDownload File
7981 Tahun 2016PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF ROMANIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOM.ATIC AND SERVICE PASSPORIS)Download File
8082 Tahun 2016STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIFDownload File
8183 Tahun 2016BADAN NASIONAI, PENCARIAN DAN PERTOLONGANDownload File
8284 Tahun 2016HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS HA.]I INDONESIADownload File
8385 Tahun 2016TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANDownload File
8486 Tahun 2016TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANADownload File
8587 Tahun 2016SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIARDownload File
8688 Tahun 2016PENGESAHAN PERSETJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN UNI EROPA MENGENAI ASPEK-ASPEK TERTENTU DI BIDANG ANGKUTAN UDARA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EUROPEAN UNION ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES)Download File
8789 Tahun 2016HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI ANGGOTA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI DAN INVESTIGATORDownload File
8890 Tahun 2016BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUMDownload File
8991 Tahun 2016KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAHDownload File
9092 Tahun 2016TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIADownload File
9193 Tahun 2016HONORARIUM ANGGOTA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA DAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIADownload File
9294 Tahun 2016TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIALDownload File
9395 Tahun 2016PENGESAHAN CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES FOR INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR (KONVENSI UNIFIKASI ATURAN-ATURAN TERTENTU TENTANG ANGKUTAN UDARA INTERNASIONALDownload File
9496 Tahun 2016HONORARIUM/TUNJANGAN KERJA KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILMDownload File
9598 Tahun 2016LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIADownload File
9699 Tahun 2016PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2O1O TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA HARIAN DAN ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONALDownload File
97100 Tahun 2016PENANGANAN PENGUJIAN UNDANG.UNDANG DI MAHI(AMAH KONSTITUSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH AGUNG OLEH PEMERINTAHDownload File
98101 Tahun 2016PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2OO5 TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHANDownload File
99102 Tahun 2016PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAI,AM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONALDownload File
100103 Tahun 2016PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANDownload File
101104 Tahun 2016PENGESAHAN AGREEMENT E STAB LISHIN G THE INTERNATIONAL ISLAMIC TRADE FINANCE CORPORATION (PERSETUJUAN PENDIRIAN KORPORASI PEMBIAYAAN PERDAGANGAN ISLAM INTERNASIONAL)Download File
102105 Tahun 2016PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDownload File
103106 Tahun 2016TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATADownload File
104109 Tahun 2016TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASADownload File
105110 Tahun 2016TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL STATISTISIDownload File
106112 Tahun 2016TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJADownload File
107113 Tahun 2016TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDISDownload File
108114 Tahun 2016TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDISDownload File
109115 Tahun 2016TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFERDownload File
110116 Tahun 2016PEMBUBARAN BADAN BENIH NASIONAL, BADAN PENGENDALIAN BIMBINGAN MASSAL, DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN, KOMITE PENGARAH PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI PULAU BATAM, PULAU BINTAN, DAN PULAU KARIMUN, TIM NASIONAL PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI, DEWAN KELAUTAN INDONESIA, DEWAN NASIONAL KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS, BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL, DAN KOMISI NASIONAL PENGENDALIAN ZOONOSISDownload File
111117 Tahun 2016PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANGDownload File
112118 Tahun 2016TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIANDownload File
113119 Tahun 2016TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIANDownload File
114120 Tahun 2016TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALDownload File
115121 Tahun 2016TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAHDownload File
[next]

PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) 2015

ONOMOR PERATURANJUDUL/SUBJEKFULL TEXTSTATUSHASIL UJI MATERIAL MK
11 Tahun 2015PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDEDownload File
22 Tahun 2015RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015 - 2019Download File
33 Tahun 2015PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015Download FileMengubah Peraturan Presiden (Perpres) No.43/2014
44 Tahun 2015PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHDownload FileMengubah Peraturan Presiden (Perpres) No.54/2010
55 Tahun 2015PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN BERMOTORDownload File
66 Tahun 2015BADAN EKONOMI KREATIFDownload FileDiubah Peraturan Presiden (Perpres) No.72 Tahun 2015
77 Tahun 2015ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARADownload FileMencabut Perpres No 47 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No 13 Tahun 2014
88 Tahun 2015KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANDownload FileMencabut  ketentuan mengenai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam
99 Tahun 2015KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAANDownload FileMencabut
  • ketentuan mengenai Kementerian Koordiantor Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam Perpres No.24 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No 135 Tahun 2014
  • ketentuan mengenai Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Perpres No.165 Tahun 2014
1010 Tahun 2015KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMANDownload FileMencabut Ketentuan mengenai Kementerian Koordinator Kemaritiman dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.165/2014
1111 Tahun 2015KEMENTERIAN DALAM NEGERIDownload FileMencabut
1212 Tahun 2015KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,DAN TRANSMIGRASIDownload FileMencabut
  • Ketentuan mengenai Kementerian Pembangungan Daerah Tertinggal, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Perpres No.24 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No 135 Tahun 2014
  • Perpres No.165 Tahun 2014 sepanjang mengatur mengenai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
1313 Tahun 2015KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGIDownload FileMencabut
  • Ketentuan mengenai Kementerian Riset dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Perpres No.24 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No 135 Tahun 2014
  • Perpres No.165 Tahun 2014 sepanjang mengatur mengenai Kementerian Riset dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
1414 Tahun 2015KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDownload FileMencabut semua Ketentuan mengenai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam
1515 Tahun 2015KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATDownload FileMencabut semua Ketentuan mengenai Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat dalam
1616 Tahun 2015KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANDownload FileMencabut

1717 Tahun 2015KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGDownload FileMencabut
  • Ketentuan mengenai Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum dalam Perpres No.24 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No 135 Tahun 2014
  • Perpres No.165 Tahun 2014 sepanjang mengatur mengenai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
1818 Tahun 2015KEMENTERIAN KETENAGAKERJAANDownload FileMencabut semua Ketentuan mengenai Kementerian Ketenagakerjaan dalam
1919 Tahun 2015KEMENTERIAN PARIWISATADownload FileMencabut Ketentuan mengenai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam
2020 Tahun 2015BADAN PERTANAHAN NASIONALDownload FileMencabut Perpres No. 63 Tahun 2013
2121 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIADownload File Mencabut
  • Tunjangan khusus pengawalan konstitusi dalam keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI No 013/KEP/SET.MK/2006
  • Pemberian uang pelayanan sidang dalam keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI No 014/KEP/SET.MK/2006
  • Pemberian uang pelayanan perkara dalam keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI No 099.2/KEP/SET.MK/2006
  • Uang pelayanan penyusunan draft dalam keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI No 033.6/KEP/SET.MK/2009
  • Uang Koordinator pelayanan penyusunan draft no 033.5/KEP/SET.MK/2009
  •  
2222 Tahun 2015PEMBERIAN UANG KOMPENSASI/PENGHARGAAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009Download FileMencabut Ketentuan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 
2323 Tahun 2015PENGALIHAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL ACEH DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA MENJADI BADAN PERTANAHAN ACEH DAN KANTOR PERTANAHAN ACEH KABUPATEN/KOTADownload File
2424 Tahun 2015KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARADownload FileMencabut Perpres No 58 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 80 Tahun 2010
2525 Tahun 2015SEKRETARIAT KABINETDownload FileMencabut Perpres No.82 Tahun 2010
2626 Tahun 2015KANTOR STAF PRESIDENDownload FileMencabut
2727 Tahun 2015SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIADownload FileMencabut Perpres No. 23 Tahun 2005
2828 Tahun 2015KEMENTERIAN KEUANGANDownload FileMencabut
2929 Tahun 2015KEMENTERIAN PERINDUSTRIANDownload FileMencabut
3030 Tahun 2015PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUMDownload FileMengubah Perpres No.71 Tahun 2012 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No 99 Tahun 2014
3131 Tahun 2015RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTANDownload File
3232 Tahun 2015RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI PAPUADownload File
3333 Tahun 2015RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKUDownload File
3434 Tahun 2015RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU UTARA DAN PROVINSI PAPUA BARATDownload File
3535 Tahun 2015KEMENTERIAN KESEHATANDownload FileMencabut
3636 Tahun 2015RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015Download FileMencabut Perpres No. 162 Tahun 2014
3737 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDownload File
3838 Tahun 2015KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTURDownload FileMencabut Perpres No. 67 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No 66 Tahun 2013
3939 Tahun 2015PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGANDownload FileMengubah Perpres No. 68 Tahun 2010
Dicabut Perpres No. 42 Tahun 2015
4040 Tahun 2015KEMENTERIAN PERHUBUNGANDownload FileMencabut
4141 Tahun 2015KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARADownload FileMencabut
4242 Tahun 2015PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGANDownload FileMencabut Perpres No. 39 Tahun 2015
4343 Tahun 2015KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANANDownload FileMencabut ketentuan mengenai Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan sebagaimana diatur dalam
4444 Tahun 2015KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIADownload File
4545 Tahun 2015KEMENTERIAN PERTANIANDownload File
4646 Tahun 2015KEMENTERIAN SOSIALDownload FileMencabut ketentuan mengenai Kementerian Sosial sebagaimana diatur dalam
4747 Tahun 2015KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIDownload FileMencabut ketentuan mengenai Kementerian PAN RB sebagaimana diatur dalam
4848 Tahun 2015KEMENTERIAN PERDAGANGANDownload FileMencabut ketentuan mengenai Kementerian Perdagangan sebagaimana diatur dalam
4949 Tahun 2015LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONALDownload FileMencabut
  • Ketentuan mengenai LAPAN sebagaimana diatur dalam Keppres No.103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No 3 Tahun 2013
  • Ketentuan mengenai Unit Organisasi Eselon I LAPAN sebagaimana diatur dalam KEPPRES No.110 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2013
5050 Tahun 2015PENGESAHAN AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE€™S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK)Download File
5151 Tahun 2015PENGESAHAN AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSAASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA)Download File
5252 Tahun 2015PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PROTOKOL PERUBAHAN KERANGKA KERJA PERSETUJUAN KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA)Download File
5353 Tahun 2015PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON THE MOVEMENT OF NATURAL PERSONS (PERSETUJUAN ASEAN MENGENAI PERGERAKAN ORANG PERSEORANGAN)Download File

5454 Tahun 2015KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKADownload FileMencabut ketentuan mengenai Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam
5555 Tahun 2015PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG UTUSAN KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS PRESIDEN, DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDENDownload File Mengubah Perpres No 17 Tahun 2012
5656 Tahun 2015KEMENTERIAN LUAR NEGERIDownload FileMencabut ketentuan mengenai Kementerian Luar Negeri sebagaimana diatur dalam
5757 Tahun 2015KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGADownload FileMencabut ketentuan mengenai Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana diatur dalam
5858 Tahun 2015KEMENTERIAN PERTAHANANDownload FileMencabut ketentuan mengenai Kementerian Pertahanan sebagaimana diatur dalam
5959 Tahun 2015KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKDownload FileMencabut ketentuan mengenai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam
6060 Tahun 2015RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2016Download File
6161 Tahun 2015PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWITDownload FileDiubah dengan Perpres No 24 Tahun 2016
6262 Tahun 2015KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAHDownload FileMencabut ketentuan mengenai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana diatur dalam
6363 Tahun 2015KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANDownload FileMencabut ketentuan mengenai Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam
6464 Tahun 2015BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1436H Tahun 2015MDownload File Mencabut Perpres No 49 Tahun 2014
6565 Tahun 2015KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDownload FileMencabut ketentuan mengenai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam
6666 Tahun 2015BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDownload FileMencabut Perpres No. 82 Tahun 2007
Diubah dengan Perpres No 20 Tahun 2015
6767 Tahun 2015PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DILINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINETDownload File Mengubah Perpres No 12 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No 101 Tahun 2014
6868 Tahun 2015KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDownload FileMencabut ketentuan mengenai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana diatur dalam
6969 Tahun 2015BEBAS VISA KUNJUNGANDownload FileMencabut KEPPRES No. 18 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No 43 Tahun 2011
Diubah dengan Perpres No 104 Tahun 2015
Dicabut dengan Perpres No 21 Tahun 2016
7070 Tahun 2015TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015Download File Mencabut Perpres No 73 Tahun 2014
7171 Tahun 2015PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTINGDownload File
7272 Tahun 2015PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG BADAN EKONOMI KREATIFDownload FileMengubah Perpres No. 6 Tahun 2015
7373 Tahun 2015PELAKSANAAN KOORDINASI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TINGKAT NASIONALDownload File
7474 Tahun 2015PENGESAHAN ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON THE FULL LIBERALISATION OF AIR FREIGHT SERVICES (PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN MENGENAI LIBERALISASI PENUH JASA ANGKUTAN UDARA KARGO), PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD, FOURTH, AND FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS AMONG DESIGNATED POINTS IN ASEAN (PROTOKOL 1 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA, KEEMPAT, DAN KELIMA YANG TIDAK TERBATAS DI ANTARA TITIK-TITIK YANG TELAH DITUNJUK DI ASEAN), DAN PROTOCOL 2 ON UNLIMITED THIRD, FOURTH, AND FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS AMONG ALL POINTS WITH INTERNATIONAL AIRPORTS IN ASEAN (PROTOKOL 2 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA, KEEMPAT, DAN KELIMA YANG TIDAK TERBATAS DI ANTARA SEMUA TITIK DENGAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI ASEAN)Download File
7575 Tahun 2015RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019Download FileMencabut Perpres No. 23 Tahun 2011
7676 Tahun 2015PEMBERIAN DANA ANTISIPASI UNTUK MELUNASI PEMBELIAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK MASYARAKAT YANG TERKENA LUAPAN LUMPUR SIDOARJO DALAM PETA AREA TERDAMPAK 22 MARET 2007Download File
7777 Tahun 2015PEDOMANORGANISASIRUMAHSAKITDownload FileMencabut Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 10 Keppres No 40 Tahun 2001
7878 Tahun 2015KONTINGEN GARUDA SATUAN TUGAS HELIKOPTER MI- 17 TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI MALIDownload File
7979 Tahun 2015PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL ANTARA KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL REPUBLIK UNI MYANMAR (FRAMEWORK AGREEMENT ON TRADE AND INVESTMENT BETWEEN THE MINISTRY OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF NATIONAL PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR)Download File
8080 Tahun 2015BESARAN HAK KEUANGAN BAGI DEPUTI, STAF KHUSUS, DAN TENAGA PROFESIONALPADAKANTORSTAFPRESIDENDownload File
8181 Tahun 2015TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI SERTA CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIALDownload File
8282 Tahun 2015JAMINAN PEMERINTAH PUSAT ATAS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR MELALUI PINJAMAN LANGSUNG DARI LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARADownload File
8383 Tahun 2015KEMENTERIAN AGAMADownload File Mencabut ketentuan mengenai Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam
8484 Tahun 2015HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSATDownload FileMencabut Perpres No 26 Tahun 2005
8585 Tahun 2015KOMITE NASIONAL PRAKARSA SEGITIGA KARANG UNTUK TERUMBU KARANG, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN (CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY) INDONESIADownload File
8686 Tahun 2015PENGIRIMAN MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIANDownload File
8787 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIADownload FileMencabut Perpres No 72 Tahun 2010
8888 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANANDownload FileMencabut Perpres No 74 Tahun 2010
8989 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADownload FileMencabut Perpres No 73 Tahun 2010
9090 Tahun 2015HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARADownload File
9191 Tahun 2015DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAHDownload FileMencabut Perpres No 28 Tahun 2005
9292 Tahun 2015PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN)Download File
9394 Tahun 2015TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMIDownload FileMencabut Perpres No 38 Tahun 2007
9495 Tahun 2015TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIRDownload FileMencabut Perpres No 55 Tahun 2007
9596 Tahun 2015PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANDownload FileMengubah Perpres No 15 Tahun 2010
9697 Tahun 2015KEBIJAKANUMUMPERTAHANANNEGARATAHUN2015-2019Download File
9798 Tahun 2015PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/LIGH TRAIL TRANSITTERINTEGRASI DL WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASIDownload FileDiubah dengan Perpres No 65 Tahun 2016
9899 Tahun 2015PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN UMUM OR WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTADownload FileDiubah dengan Perpres No. 79 Tahun 2016
99100 Tahun 2015PEMBANGUNAN DERMAGA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT BESERTA SARANA DAN PRASARANANYA DI DESA TAWIRI AMBONDownload File
100101 Tahun 2015TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI DILINGKUNGAN PUSATP ELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANDownload File
101102 Tahun 2015PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 93 TAHUN 2015 TENTANG TIM PENILAI PROYEK KERETA API CEPAT JAKARTA-BANDUNGDownload FileMengubah Perpres No 93 Tahun 2015
102103 Tahun 2015BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASIDownload File
103104 Tahun 2015PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGANDownload FileMengubah Perpres No 69 Tahun 2015
104105 Tahun 2015KUNJUNGAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING KE INDONESIADownload FileMencabut Perpres No 79 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 180 Tahun 2014
105106 Tahun 2015PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUTDownload File
106107 Tahun 2015PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNGDownload File
107108 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM, DAN KEAMANANDownload FileMencabut Perpres No 70 Tahun 2010
108109 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAANDownload FileMencabut Perpres No 71 Tahun 2010
109110 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATANDownload File Mencabut Perpres No 81 Tahun 2013
110111 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIANDownload File Mencabut Perpres No 101 Tahun 2012
111112 Tahun 2015PENGGUNAAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNTUK MENDUKUNG PENDANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN SEJUTA RUMAH UNTUK RAKYAT TAHUN 2015Download File
112113 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDownload File Mencabut Perpres No 78 Tahun 2013
113114 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARADownload File Mencabut Perpres No 107 Tahun 2014
114115 Tahun 2015SATUANTUGASPEMBERANTASANPENANGKAPANIKANSECARAILEGAL(ILLEGALFISHING)Download File
115116 Tahun 2015PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETAAPI RINGAN LIGH TRAIL TRANSIT DIPROVINSI SUMATERA SELATANDownload FileDiubah dengan Perpres No 55 Tahun 2016
116117 Tahun 2015PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERADownload File Mengubah Perpres No 100 Tahun 2014
117118 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIADownload File
118119 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASANDownload File
119120 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARADownload FileMencabut Perpres No 109 Tahun 2012
120121 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIADownload FileMencabut Perpres No 114 Tahun 2012
121122 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIKDownload File Mencabut Perpres No 110 Tahun 2012
122123 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIADownload File Mencabut Perpres No 120 Tahun 2012
123124 Tahun 2015PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN, BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA, SERTA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARADownload File Mengubah Perpres No 53 Tahun 2012
124125 Tahun 2015PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2012 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALANDownload File Mengubah Perpres No 64 Tahun 2012
125126 Tahun 2015PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS UNTUK KAPAL PERIKANAN BAGI NELAYAN KECILDownload File
126127 Tahun 2015PERUBAHANATASPERATURANPRESIDEN NOMOR 94 TAHUN 2011 TENTANG BADAN INFORMASI GEOSPASIALDownload File Mengubah Perpres No 94 Tahun 2011
127128 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKADownload File Mencabut Perpres No 96 Tahun 2013
128129 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARADownload File Mencabut Perpres No 112 Tahun 2012
129130 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONALDownload File Mencabut Perpres No 111 Tahun 2012
130131 Tahun 2015PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015-2019Download File
131132 Tahun 2015PENGESAHAN THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS} BALLAST WATER AND SEDIMENTS} 2004 (KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK PENGENDALIAN DAN MANAJEMEN AIR BALLAS DAN SEDIMEN DARI KAPAL, 2004)Download File
132133 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGANDownload File Mencabut Perpres No 90 Tahun 2013
133134 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIANDownload File Mencabut Perpres No 103 Tahun 2012
134135 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGANDownload File Mencabut Perpres No 89 Tahun 2013
135136 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANDownload File Mencabut Perpres No 80 Tahun 2013
136137 Tahun 2015RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016Download File
137138 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGIDownload FileMencabut Perpres No 102 Tahun 2012
Dicabut dengan Perpres No 32 Tahun 2016
138139 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANDownload File Mencabut Perpres No 79 Tahun 2013
139140 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALDownload File Mencabut Perpres No 113 Tahun 2014
140141 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASIDownload File Mencabut Perpres No 87 Tahun 2013
141142 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAANDownload File
142143 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATADownload File Mencabut Perpres No 85 Tahun 2013
143144 Tahun 2015BESARAN HAK KEUANGAN BAGL STAF KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN, WAKIL SEKRETARIS PRLBADL PRESIDEN, ASISTEN, DAN PEMBANTU ASISTENDownload File
144145 Tahun 2015PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIANDownload File Mengubah Keppres No 103 Tahun 2001 yang telah beberapa kali diubah dengan
  • Keppres No 3 Tahun 2002
  • Keppres No 46 Tahun 2002
  • Keppres No 30 Tahun 2003
  • Keppres No 9 Tahun 2004
  • Keppres No 11 Tahun 2005
  • Keppres No 64 Tahun 2005
  • Keppres No 3 Tahun 2013
145146 Tahun 2015PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KILANG MINYAK DI DALAM NEGERIDownload File
146147 Tahun 2015PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKARDownload File Mencabut Keppres No 106 Tahun 2006
147148 Tahun 2015PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUMDownload File Mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres No 71 Tahun 2012 yang telah beberapa kali diubah dengan
  • Perpres No 40 Tahun 2014
  • Perpres No 99 Tahun 2014
  • Perpres No 30 Tahun 2015
148149 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERIDownload FileMencabut Perpres No 84 Tahun 2013
149150 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERIDownload FileMencabut Perpres No 77 Tahun 2013
150151 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDownload FileMencabut Perpres No 88 Tahun 2013
151152 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATDownload FileMencabut Perpres No 105 Tahun 2012
152153 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKDownload FileMencabut Perpres No 104 Tahun 2012
153154 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMADownload FileMencabut Perpres No 108 Tahun 2014
154155 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMANDownload File
155156 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMDownload File
156157 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUMDownload FileMencabut Perpres No 189 Tahun 2014
157158 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONALDownload FileMencabut Perpres No 113 Tahun 2012
158159 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONALDownload FileMencabut Perpres No 118 Tahun 2012
159160 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALDownload File Mencabut Perpres No 115 Tahun 2012
160161 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONALDownload FileMencabut Perpres No 93 Tahun 2013
161162 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHDownload FileMencabut Perpres No 117 Tahun 2012
162163 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSIDownload FileMencabut Perpres No 21 Tahun 2015
163164 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIALDownload FileMencabut Perpres No 115 Tahun 2014
164165 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONALDownload FileMencabut Perpres No 99 Tahun 2013
165166 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONALDownload FileMencabut Perpres No 100 Tahun 2013
166167 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANDownload FileMencabut Perpres No 108 Tahun 2012
167168 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARADownload FileMencabut Perpres No 116 Tahun 2012
168169 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIADownload FileMencabut Perpres No 97 Tahun 2013
169170 Tahun 2015TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN INTELIJEN NEGARADownload FileMencabut Perpres No 94 Tahun 2013
170171 Tahun 2015PENGESAHAN ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK ARTICLES OF AGREEMENT (PASAL PERSETUJUAN BANK INVESTASI INFRASTRUKTUR ASIA)Download File
171172 Tahun 2015PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING ASEAN+3 MACROECONOMIC RESEARCH OFFICE (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KANTOR KAJIAN EKONOMI MAKRO ASEAN+3)Download File
1/01/2017 10:19:00 am
URL Print Email

Masukkan email anda.


Labels:

Post a Comment

Terima kasih atas kunjungannya.
1. Silahkan berkomentar dengan menggunakan bahasa yang baik
3. Mohon untuk berkomentar 1 kali saja untuk topik yang sama.
4. Setiap komentar yang dikirim menunggu persetujuan Admin untuk di terbitkan.

[facebook][blogger]
FileNya © 2016. All Rights Reserved.
Powered by Filenya.com

Filenya.com

{google-plus#https://plus.google.com/+FilenyaCom/}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget