Download Kumpulan PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) 2015-2017
Silahkan download bagi anda yang membutuhkan PERATURAN PRESIDEN (PERPRES). Berikut ini adalah sekumpulan daftar PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) mulai tahun 2015, 2016, 2017. Semoga bermanfaat. [untuk memudahkan pencarian, gunakan Ctrl+f kemudian ketik nomor peraturan].PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) TAHUN 2017
NO | NOMOR PERATURAN | JUDUL/SUBJEK | FULL TEXT | STATUS | HASIL UJI MATERIAL MK |
---|---|---|---|---|---|
1 | PERPRES No 1 Tahun 2017 | PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE WORLD CONFERENCE ON INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS, DUBAI, 2012 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI SEDUNIA TENTANG TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, DUBAI, 2012) | Download File | ||
2 | PERPRES No 2 Tahun 2017 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Download File | ||
3 | PERPRES No 3 Tahun 2017 | RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL | Download File | ||
4 | PERPRES No 4 Tahun 2017 | WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS | Download File | ||
5 | PERPRES No 5 Tahun 2017 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2OIO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | Download File | ||
6 | PERPRES No 6 Tahun 2017 | TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN | Download File | ||
7 | PERPRES No 7 Tahun 2017 | TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN | Download File | ||
8 | PERPRES No 8 Tahun 2017 | TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | Download File | ||
9 | PERPRES No 9 Tahun 2017 | TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER | Download File | ||
10 | PERPRES No 10 Tahun 2017 | DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL | Download File |
Selanjutnya PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) 2016
[next]
PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) TAHUN 2016
NO | NOMOR PERATURAN | JUDUL/SUBJEK | FULL TEXT | STATUS | HASIL UJI MATERIAL MK |
---|---|---|---|---|---|
1 | PERPRES No 1 Tahun 2016 | BADAN RESTORASI GAMBUT | Download File | ||
2 | PERPRES No 2 Tahun 2016 | PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS MILIK NEGARA | Download File | ||
3 | PERPRES No 3 Tahun 2016 | PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL | Download File | ||
4 | PERPRES No 4 Tahun 2016 | PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN | Download File | ||
5 | PERPRES No 5 Tahun 2016 | PENGESAHAN PROTOKOL PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (PROTOKOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME) | Download File | ||
6 | PERPRES No 6 Tahun 2016 | PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME) | Download File | ||
7 | PERPRES No 7 Tahun 2016 | SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA | Download File | ||
8 | PERPRES No 8 Tahun 2016 | KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL | Download File | ||
9 | PERPRES No 9 Tahun 2016 | PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1 : 50.000 | Download File | ||
10 | PERPRES No 10 Tahun 2016 | DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU | Download File | ||
11 | PERPRES No 11 Tahun 2016 | KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA | Tidak ada Dokumen | ||
12 | PERPRES No 12 Tahun 2016 | PENGESAHAN ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON THE FULL LIBERALISATION OF PASSENGER AIR SERVICES (PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN MENGENAI LIBERALISASI PENUH JASA ANGKUTAN UDARA PENUMPANG), PROTOCOL 1 ON UN LIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ANY ASEAN CITIES (PROTOKOL 1 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA-KOTA DI ASEAN), DAN PROTOCOL 2 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ANY ASEAN CITIES (PROTOKOL 2 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATAS ANTARA KOTA-KOTA DI ASEAN) | Download File | ||
13 | PERPRES No 13 Tahun 2016 | PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK) BESERTA PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ANY POINTS IN CONTRACTING PARTIES (PROTOKOL 1 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA SETIAP TITIK DI PARA PIHAK) | Download File | ||
14 | PERPRES No 14 Tahun 2016 | PENGESAHAN ASEAN FRAME WORK AGREEMENT ON MULTI MODAL TRANSPORT (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN TENTANG ANGKUTAN MULTIMODA) | Download File | ||
15 | PERPRES No 15 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM INDONESIA EMAS | Download File | Mengubah Perpres No 22 Tahun 2010 | |
16 | PERPRES No 16 Tahun 2016 | TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA | Download File | Mencabut Perpres No 167 Tahun 2014 | |
17 | PERPRES No 18 Tahun 2016 | PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH DI PROVINSI DKI JAKARTA, KOTA TANGERANG, KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA SURAKARTA, KOTA SURABAYA, DAN KOTA MAKASSAR | Download File | ||
18 | PERPRES No 19 Tahun 2016 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN | Download File | Mengubah Perpres No 12 Tahun 2013 | |
19 | PERPRES No 20 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Download File | Mengubah Perpres No 66 Tahun 2015 | |
20 | PERPRES No 21 Tahun 2016 | BEBAS VISA KUNJUNGAN | Download File | Mencabut Perpres No 69 Tahun 2015 | |
21 | PERPRES No 22 Tahun 2016 | PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARMENIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS MODAL (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL) | Download File | ||
22 | PERPRES No 23 Tahun 2016 | PENGESAHANAGREEMENT ON MARITIME TRANSPORT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN TRANSPORTASI LAUT ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK) | Download File | ||
23 | PERPRES No 24 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT | Download File | Mengubah Perpres No 61 Tahun 2015 | |
24 | PERPRES No 25 Tahun 2016 | PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA BEKAS WARGA PROVINSI TIMOR TIMUR YANG BERDOMISILI DI LUAR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | Download File | Mencabut Keppres No 25 Tahun 2003 | |
25 | PERPRES No 26 Tahun 2016 | HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL | Download File | ||
26 | PERPRES No 28 Tahun 2016 | PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN | Download File | Mengubah Perpres No 12 Tahun 2013 | |
27 | PERPRES No 29 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | Download File | Mengubah Perpres No 38 Tahun 2010 | |
28 | PERPRES No 30 Tahun 2016 | PENGESAHAN KESEPAKATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FIJI TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF FIJI ON THE FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT COOPERATION | Download File | ||
29 | PERPRES No 31 Tahun 2016 | PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK VANUATU TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF VANUATU ON THE FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT COOPERATION) | Download File | ||
30 | PERPRES No 32 Tahun 2016 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI | Download File | Mencabut Perpres No 138 Tahun 2015 | |
31 | PERPRES No 33 Tahun 2016 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL | Download File | Mencabut Perpres No 106 Tahun 2012 | |
32 | PERPRES No 34 Tahun 2016 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR | Download File | Mencabut Perpres No 98 Tahun 2013 | |
33 | PERPRES No 35 Tahun 2016 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | Download File | Mencabut Perpres No 107 Tahun 2012 | |
34 | PERPRES No 36 Tahun 2016 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL | Download File | Mencabut Perpres No 102 Tahun 2013 | |
35 | PERPRES No 37 Tahun 2016 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA | Download File | Mencabut Uang Pelayanan Kegiatan, Uang Pelayanan Sidang, dan Uang Dukungan Pelaksanaan Fungsi Representatif Dewan | |
36 | PERPRES No 38 Tahun 2016 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF | Download File | ||
37 | PERPRES No 39 Tahun 2016 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA | Download File | ||
38 | PERPRES No 40 Tahun 2016 | PENETAPAN HARGA GAS BUMI | Download File | ||
39 | PERPRES No 41 Tahun 2016 | TATA CARA PENETAPAN DAN PENANGGULANGAN KRISIS ENERGI DAN/ATAU DARURAT ENERGI | Download File | ||
40 | PERPRES No 42 Tahun 2016 | PENGESAHAN CHARTER OF THE ESTABLISHMENT OF THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES/CPOPC (PIAGAM PEMBENTUKAN DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT) | Download File | ||
41 | PERPRES No 43 Tahun 2016 | PENGESAHAN AGREEMENT ON PORT STATE MEASURES TO PREVENT, DETER, AND ELIMINATE ILLEGAL, UNREPORTED, ANDUNREGULATED FISHING (PERSETUJUAN TENTANG KETENTUAN NEGARA PELABUHAN UNTUK MENCEGAH, MENGHALANGI, DAN MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN YANG ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN, DAN TIDAK DIATUR) | Download File | ||
42 | PERPRES No 44 Tahun 2016 | DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DIBIDANG PENANAMAN MODAL | Download File | Mencabut Perpres No 39 Tahun 2014 | |
43 | PERPRES No 45 Tahun 2016 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2017 | Download File | ||
44 | 46 Tahun 2016 | PENGESAHAN HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THERE PUBLIC OF INDONESIA AND THE REGIONAL SECRETARIAT OF CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY ON PRIVILAGES AND IMMUNITIES (PERSETUJUAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN SEKRETARIAT REGIONAL PRAKARSA SEGITIGA KARANG UNTUK TERUMBUKARANG, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN TENTANG HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN) | Download File | ||
45 | 47 Tahun 2016 | PENETAPAN PELABUHAN PATIMBAN DI KABUPATEN SUBANG, PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI PROYEK STRATEGIS NASIONAL | Download File | ||
46 | 48 Tahun 2016 | PENUGASAN KEPALA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONAL | Download File | Mencabut Perpres No 32 Tahun 2013 | |
47 | 49 Tahun 2016 | BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA | Download File | ||
48 | 50 Tahun 2016 | PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPARIWISATAAN | Download File | ||
49 | 51 Tahun 2016 | BATAS SEMPADAN PANTAI | Download File | ||
50 | 52 Tahun 2016 | HAK KEUANGAN ASISTEN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA | Download File | ||
51 | 53 Tahun 2016 | PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN DANA INTERNASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN (IFAD) TENTANG PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN IFAD DI INDONESIA (HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (IFAD) ON THE ESTABLISHMENT OF THE IFAD'S COUNTRY OFFICE IN INDONESIA) | Download File | ||
52 | 54 Tahun 2016 | TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL RESCUER | Download File | ||
53 | 55 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT DI PROVINSI SUMATERA SELATAN | Download File | Mengubah Perpres No 116 Tahun 2015 | |
54 | 56 Tahun 2016 | PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR MENGENAI KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN SEKRETARIAT INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SECRETARIAT OF ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA) | Download File | ||
55 | 57 Tahun 2016 | PENDIRIAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA | Download File | ||
56 | 58 Tahun 2016 | PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME) | Download File | ||
57 | 59 Tahun 2016 | SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENASIHAT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN | Download File | ||
58 | 60 Tahun 2016 | SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN | Download File | ||
59 | 61 Tahun 2016 | KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA | Download File | ||
60 | 62 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA | Download File | Merubah Perpres No. 10 Tahun 2010 | |
61 | 63 Tahun 2016 | PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PANAMA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS, KONSULER DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THERE PUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE, CONSULAR AND SPECIAL PASSPORTS) | Download File | ||
62 | 64 Tahun 2016 | PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ELSALVADOR TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ELSALVADOR ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS) | Download File | ||
63 | 65 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI | Download File | Mengubah Perpres No 98 Tahun 2015 | |
64 | 66 Tahun 2016 | RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 | Download File | ||
65 | 67 Tahun 2016 | PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK LITHUANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA ON THE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS) | Download File | ||
66 | 68 Tahun 2016 | PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAG! PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC ON THE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENT FOR HOLDERSOF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS) | Download File | ||
67 | 69 Tahun 2016 | PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAG! PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THEREPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPTON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE, AND SPECIAL PASSPORTS) | Download File | ||
68 | 70 Tahun 2016 | PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA QATAR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAG! PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE AND SPECIAL PASSPORTS) | Download File | ||
69 | 71 Tahun 2016 | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO | Download File | Mencabut ketentuan yang berkaitan dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro yang diatur dalam Keppres No 11 Tahun 1997 | |
70 | 72 Tahun 2016 | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE | Download File | Mencabut Keppres No 2 Tahun 2004 | |
71 | 73 Tahun 2016 | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN | Download File | Mencabut ketentuan yang berkaitan dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan yang diatur dalam Keppres No 11 Tahun 1997 | |
72 | 74 Tahun 2016 | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI | Download File | Mencabut ketentuan yang berkaitan dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kerinci yang diatur dalam Keppres No 11 Tahun 1997 | |
73 | 75 Tahun 2016 | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO | Download File | Mencabut ketentuan yang berkaitan dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo yang diatur dalam Keppres No 11 Tahun 1997 | |
74 | 76 Tahun 2016 | TATA CARA PEMILIHAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SERTA CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI | Download File | ||
75 | 77 Tahun 2016 | PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TERKAIT DENGAN PELAYANAN ANGKUTAN UDARA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA RELATING TO AIR SERVICES) | Download File | ||
76 | 78 Tahun 2016 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA | Download File | ||
77 | 79 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN UMUM DI WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA | Download File | Merubah Perpres No. 99 Tahun 2015 | |
78 | 80 Tahun 2016 | PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN KEMENTERIAN REPUBLIK ALBANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWDEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF ALBANIA ON VISA EXE,MPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORT | Download File | ||
79 | 81 Tahun 2016 | PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF ROMANIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOM.ATIC AND SERVICE PASSPORIS) | Download File | ||
80 | 82 Tahun 2016 | STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF | Download File | ||
81 | 83 Tahun 2016 | BADAN NASIONAI, PENCARIAN DAN PERTOLONGAN | Download File | ||
82 | 84 Tahun 2016 | HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS HA.]I INDONESIA | Download File | ||
83 | 85 Tahun 2016 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Download File | ||
84 | 86 Tahun 2016 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Download File | ||
85 | 87 Tahun 2016 | SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR | Download File | ||
86 | 88 Tahun 2016 | PENGESAHAN PERSETJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN UNI EROPA MENGENAI ASPEK-ASPEK TERTENTU DI BIDANG ANGKUTAN UDARA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EUROPEAN UNION ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES) | Download File | ||
87 | 89 Tahun 2016 | HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI ANGGOTA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI DAN INVESTIGATOR | Download File | ||
88 | 90 Tahun 2016 | BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Download File | ||
89 | 91 Tahun 2016 | KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH | Download File | ||
90 | 92 Tahun 2016 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA | Download File | ||
91 | 93 Tahun 2016 | HONORARIUM ANGGOTA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA DAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA | Download File | ||
92 | 94 Tahun 2016 | TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL | Download File | ||
93 | 95 Tahun 2016 | PENGESAHAN CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES FOR INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR (KONVENSI UNIFIKASI ATURAN-ATURAN TERTENTU TENTANG ANGKUTAN UDARA INTERNASIONAL | Download File | ||
94 | 96 Tahun 2016 | HONORARIUM/TUNJANGAN KERJA KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM | Download File | ||
95 | 98 Tahun 2016 | LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | Download File | ||
96 | 99 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2O1O TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA HARIAN DAN ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL | Download File | ||
97 | 100 Tahun 2016 | PENANGANAN PENGUJIAN UNDANG.UNDANG DI MAHI(AMAH KONSTITUSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH AGUNG OLEH PEMERINTAH | Download File | ||
98 | 101 Tahun 2016 | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2OO5 TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN | Download File | ||
99 | 102 Tahun 2016 | PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAI,AM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL | Download File | ||
100 | 103 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN | Download File | ||
101 | 104 Tahun 2016 | PENGESAHAN AGREEMENT E STAB LISHIN G THE INTERNATIONAL ISLAMIC TRADE FINANCE CORPORATION (PERSETUJUAN PENDIRIAN KORPORASI PEMBIAYAAN PERDAGANGAN ISLAM INTERNASIONAL) | Download File | ||
102 | 105 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Download File | ||
103 | 106 Tahun 2016 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA | Download File | ||
104 | 109 Tahun 2016 | TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | Download File | ||
105 | 110 Tahun 2016 | TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI | Download File | ||
106 | 112 Tahun 2016 | TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA | Download File | ||
107 | 113 Tahun 2016 | TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS | Download File | ||
108 | 114 Tahun 2016 | TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS | Download File | ||
109 | 115 Tahun 2016 | TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER | Download File | ||
110 | 116 Tahun 2016 | PEMBUBARAN BADAN BENIH NASIONAL, BADAN PENGENDALIAN BIMBINGAN MASSAL, DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN, KOMITE PENGARAH PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI PULAU BATAM, PULAU BINTAN, DAN PULAU KARIMUN, TIM NASIONAL PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI, DEWAN KELAUTAN INDONESIA, DEWAN NASIONAL KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS, BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL, DAN KOMISI NASIONAL PENGENDALIAN ZOONOSIS | Download File | ||
111 | 117 Tahun 2016 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG | Download File | ||
112 | 118 Tahun 2016 | TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KEMETROLOGIAN | Download File | ||
113 | 119 Tahun 2016 | TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN | Download File | ||
114 | 120 Tahun 2016 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Download File | ||
115 | 121 Tahun 2016 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH | Download File |
PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) 2015
O | NOMOR PERATURAN | JUDUL/SUBJEK | FULL TEXT | STATUS | HASIL UJI MATERIAL MK |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Tahun 2015 | PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE | Download File | ||
2 | 2 Tahun 2015 | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015 - 2019 | Download File | ||
3 | 3 Tahun 2015 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 | Download File | Mengubah Peraturan Presiden (Perpres) No.43/2014 | |
4 | 4 Tahun 2015 | PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | Download File | Mengubah Peraturan Presiden (Perpres) No.54/2010 | |
5 | 5 Tahun 2015 | PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR | Download File | ||
6 | 6 Tahun 2015 | BADAN EKONOMI KREATIF | Download File | Diubah Peraturan Presiden (Perpres) No.72 Tahun 2015 | |
7 | 7 Tahun 2015 | ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA | Download File | Mencabut Perpres No 47 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No 13 Tahun 2014 | |
8 | 8 Tahun 2015 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN | Download File | Mencabut ketentuan mengenai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam | |
9 | 9 Tahun 2015 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN | Download File | Mencabut
| |
10 | 10 Tahun 2015 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN | Download File | Mencabut Ketentuan mengenai Kementerian Koordinator Kemaritiman dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.165/2014 | |
11 | 11 Tahun 2015 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Download File | Mencabut
| |
12 | 12 Tahun 2015 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,DAN TRANSMIGRASI | Download File | Mencabut
| |
13 | 13 Tahun 2015 | KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI | Download File | Mencabut
| |
14 | 14 Tahun 2015 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Download File | Mencabut semua Ketentuan mengenai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam
| |
15 | 15 Tahun 2015 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Download File | Mencabut semua Ketentuan mengenai Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat dalam
| |
16 | 16 Tahun 2015 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Download File | Mencabut
| |
17 | 17 Tahun 2015 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG | Download File | Mencabut
| |
18 | 18 Tahun 2015 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN | Download File | Mencabut semua Ketentuan mengenai Kementerian Ketenagakerjaan dalam
| |
19 | 19 Tahun 2015 | KEMENTERIAN PARIWISATA | Download File | Mencabut Ketentuan mengenai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam
| |
20 | 20 Tahun 2015 | BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Download File | Mencabut Perpres No. 63 Tahun 2013 | |
21 | 21 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA | Download File | Mencabut
| |
22 | 22 Tahun 2015 | PEMBERIAN UANG KOMPENSASI/PENGHARGAAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 | Download File | Mencabut Ketentuan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 | |
23 | 23 Tahun 2015 | PENGALIHAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL ACEH DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA MENJADI BADAN PERTANAHAN ACEH DAN KANTOR PERTANAHAN ACEH KABUPATEN/KOTA | Download File | ||
24 | 24 Tahun 2015 | KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA | Download File | Mencabut Perpres No 58 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 80 Tahun 2010 | |
25 | 25 Tahun 2015 | SEKRETARIAT KABINET | Download File | Mencabut Perpres No.82 Tahun 2010 | |
26 | 26 Tahun 2015 | KANTOR STAF PRESIDEN | Download File | Mencabut
| |
27 | 27 Tahun 2015 | SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA | Download File | Mencabut Perpres No. 23 Tahun 2005 | |
28 | 28 Tahun 2015 | KEMENTERIAN KEUANGAN | Download File | Mencabut | |
29 | 29 Tahun 2015 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Download File | Mencabut
| |
30 | 30 Tahun 2015 | PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM | Download File | Mengubah Perpres No.71 Tahun 2012 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No 99 Tahun 2014 | |
31 | 31 Tahun 2015 | RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTAN | Download File | ||
32 | 32 Tahun 2015 | RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI PAPUA | Download File | ||
33 | 33 Tahun 2015 | RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU | Download File | ||
34 | 34 Tahun 2015 | RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI MALUKU UTARA DAN PROVINSI PAPUA BARAT | Download File | ||
35 | 35 Tahun 2015 | KEMENTERIAN KESEHATAN | Download File | Mencabut
| |
36 | 36 Tahun 2015 | RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 | Download File | Mencabut Perpres No. 162 Tahun 2014 | |
37 | 37 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | Download File | ||
38 | 38 Tahun 2015 | KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR | Download File | Mencabut Perpres No. 67 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No 66 Tahun 2013 | |
39 | 39 Tahun 2015 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN | Download File | Mengubah Perpres No. 68 Tahun 2010 Dicabut Perpres No. 42 Tahun 2015 | |
40 | 40 Tahun 2015 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Download File | Mencabut
| |
41 | 41 Tahun 2015 | KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA | Download File | Mencabut
| |
42 | 42 Tahun 2015 | PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN | Download File | Mencabut Perpres No. 39 Tahun 2015 | |
43 | 43 Tahun 2015 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN | Download File | Mencabut ketentuan mengenai Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan sebagaimana diatur dalam
| |
44 | 44 Tahun 2015 | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | Download File |
| |
45 | 45 Tahun 2015 | KEMENTERIAN PERTANIAN | Download File |
| |
46 | 46 Tahun 2015 | KEMENTERIAN SOSIAL | Download File | Mencabut ketentuan mengenai Kementerian Sosial sebagaimana diatur dalam
| |
47 | 47 Tahun 2015 | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Download File | Mencabut ketentuan mengenai Kementerian PAN RB sebagaimana diatur dalam
| |
48 | 48 Tahun 2015 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | Download File | Mencabut ketentuan mengenai Kementerian Perdagangan sebagaimana diatur dalam
| |
49 | 49 Tahun 2015 | LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL | Download File | Mencabut
| |
50 | 50 Tahun 2015 | PENGESAHAN AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE€™S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK) | Download File | ||
51 | 51 Tahun 2015 | PENGESAHAN AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSAASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA) | Download File | ||
52 | 52 Tahun 2015 | PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PROTOKOL PERUBAHAN KERANGKA KERJA PERSETUJUAN KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA) | Download File | ||
53 | 53 Tahun 2015 | PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON THE MOVEMENT OF NATURAL PERSONS (PERSETUJUAN ASEAN MENGENAI PERGERAKAN ORANG PERSEORANGAN) | Download File | ||
54 | 54 Tahun 2015 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Download File | Mencabut ketentuan mengenai Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam
| |
55 | 55 Tahun 2015 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG UTUSAN KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS PRESIDEN, DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN | Download File | Mengubah Perpres No 17 Tahun 2012 | |
56 | 56 Tahun 2015 | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Download File | Mencabut ketentuan mengenai Kementerian Luar Negeri sebagaimana diatur dalam
| |
57 | 57 Tahun 2015 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | Download File | Mencabut ketentuan mengenai Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana diatur dalam
| |
58 | 58 Tahun 2015 | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Download File | Mencabut ketentuan mengenai Kementerian Pertahanan sebagaimana diatur dalam
| |
59 | 59 Tahun 2015 | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Download File | Mencabut ketentuan mengenai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam
| |
60 | 60 Tahun 2015 | RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2016 | Download File | ||
61 | 61 Tahun 2015 | PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT | Download File | Diubah dengan Perpres No 24 Tahun 2016 | |
62 | 62 Tahun 2015 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH | Download File | Mencabut ketentuan mengenai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana diatur dalam
| |
63 | 63 Tahun 2015 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Download File | Mencabut ketentuan mengenai Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam
| |
64 | 64 Tahun 2015 | BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1436H Tahun 2015M | Download File | Mencabut Perpres No 49 Tahun 2014 | |
65 | 65 Tahun 2015 | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Download File | Mencabut ketentuan mengenai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam
| |
66 | 66 Tahun 2015 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Download File | Mencabut Perpres No. 82 Tahun 2007 Diubah dengan Perpres No 20 Tahun 2015 | |
67 | 67 Tahun 2015 | PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DILINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET | Download File | Mengubah Perpres No 12 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No 101 Tahun 2014 | |
68 | 68 Tahun 2015 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Download File | Mencabut ketentuan mengenai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana diatur dalam
| |
69 | 69 Tahun 2015 | BEBAS VISA KUNJUNGAN | Download File | Mencabut KEPPRES No. 18 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No 43 Tahun 2011 Diubah dengan Perpres No 104 Tahun 2015 Dicabut dengan Perpres No 21 Tahun 2016 | |
70 | 70 Tahun 2015 | TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015 | Download File | Mencabut Perpres No 73 Tahun 2014 | |
71 | 71 Tahun 2015 | PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Download File | ||
72 | 72 Tahun 2015 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG BADAN EKONOMI KREATIF | Download File | Mengubah Perpres No. 6 Tahun 2015 | |
73 | 73 Tahun 2015 | PELAKSANAAN KOORDINASI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TINGKAT NASIONAL | Download File | ||
74 | 74 Tahun 2015 | PENGESAHAN ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON THE FULL LIBERALISATION OF AIR FREIGHT SERVICES (PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN MENGENAI LIBERALISASI PENUH JASA ANGKUTAN UDARA KARGO), PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD, FOURTH, AND FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS AMONG DESIGNATED POINTS IN ASEAN (PROTOKOL 1 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA, KEEMPAT, DAN KELIMA YANG TIDAK TERBATAS DI ANTARA TITIK-TITIK YANG TELAH DITUNJUK DI ASEAN), DAN PROTOCOL 2 ON UNLIMITED THIRD, FOURTH, AND FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS AMONG ALL POINTS WITH INTERNATIONAL AIRPORTS IN ASEAN (PROTOKOL 2 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA, KEEMPAT, DAN KELIMA YANG TIDAK TERBATAS DI ANTARA SEMUA TITIK DENGAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI ASEAN) | Download File | ||
75 | 75 Tahun 2015 | RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019 | Download File | Mencabut Perpres No. 23 Tahun 2011 | |
76 | 76 Tahun 2015 | PEMBERIAN DANA ANTISIPASI UNTUK MELUNASI PEMBELIAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK MASYARAKAT YANG TERKENA LUAPAN LUMPUR SIDOARJO DALAM PETA AREA TERDAMPAK 22 MARET 2007 | Download File | ||
77 | 77 Tahun 2015 | PEDOMANORGANISASIRUMAHSAKIT | Download File | Mencabut Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 10 Keppres No 40 Tahun 2001 | |
78 | 78 Tahun 2015 | KONTINGEN GARUDA SATUAN TUGAS HELIKOPTER MI- 17 TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI MALI | Download File | ||
79 | 79 Tahun 2015 | PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL ANTARA KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL REPUBLIK UNI MYANMAR (FRAMEWORK AGREEMENT ON TRADE AND INVESTMENT BETWEEN THE MINISTRY OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF NATIONAL PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR) | Download File | ||
80 | 80 Tahun 2015 | BESARAN HAK KEUANGAN BAGI DEPUTI, STAF KHUSUS, DAN TENAGA PROFESIONALPADAKANTORSTAFPRESIDEN | Download File | ||
81 | 81 Tahun 2015 | TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI SERTA CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL | Download File | ||
82 | 82 Tahun 2015 | JAMINAN PEMERINTAH PUSAT ATAS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR MELALUI PINJAMAN LANGSUNG DARI LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA | Download File | ||
83 | 83 Tahun 2015 | KEMENTERIAN AGAMA | Download File | Mencabut ketentuan mengenai Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam
| |
84 | 84 Tahun 2015 | HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT | Download File | Mencabut Perpres No 26 Tahun 2005 | |
85 | 85 Tahun 2015 | KOMITE NASIONAL PRAKARSA SEGITIGA KARANG UNTUK TERUMBU KARANG, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN (CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY) INDONESIA | Download File | ||
86 | 86 Tahun 2015 | PENGIRIMAN MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN | Download File | ||
87 | 87 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA | Download File | Mencabut Perpres No 72 Tahun 2010 | |
88 | 88 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN | Download File | Mencabut Perpres No 74 Tahun 2010 | |
89 | 89 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | Download File | Mencabut Perpres No 73 Tahun 2010 | |
90 | 90 Tahun 2015 | HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA | Download File | ||
91 | 91 Tahun 2015 | DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH | Download File | Mencabut Perpres No 28 Tahun 2005 | |
92 | 92 Tahun 2015 | PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN) | Download File | ||
93 | 94 Tahun 2015 | TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI | Download File | Mencabut Perpres No 38 Tahun 2007 | |
94 | 95 Tahun 2015 | TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR | Download File | Mencabut Perpres No 55 Tahun 2007 | |
95 | 96 Tahun 2015 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN | Download File | Mengubah Perpres No 15 Tahun 2010 | |
96 | 97 Tahun 2015 | KEBIJAKANUMUMPERTAHANANNEGARATAHUN2015-2019 | Download File | ||
97 | 98 Tahun 2015 | PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/LIGH TRAIL TRANSITTERINTEGRASI DL WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI | Download File | Diubah dengan Perpres No 65 Tahun 2016 | |
98 | 99 Tahun 2015 | PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN UMUM OR WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA | Download File | Diubah dengan Perpres No. 79 Tahun 2016 | |
99 | 100 Tahun 2015 | PEMBANGUNAN DERMAGA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT BESERTA SARANA DAN PRASARANANYA DI DESA TAWIRI AMBON | Download File | ||
100 | 101 Tahun 2015 | TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI DILINGKUNGAN PUSATP ELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN | Download File | ||
101 | 102 Tahun 2015 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 93 TAHUN 2015 TENTANG TIM PENILAI PROYEK KERETA API CEPAT JAKARTA-BANDUNG | Download File | Mengubah Perpres No 93 Tahun 2015 | |
102 | 103 Tahun 2015 | BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI | Download File | ||
103 | 104 Tahun 2015 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN | Download File | Mengubah Perpres No 69 Tahun 2015 | |
104 | 105 Tahun 2015 | KUNJUNGAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING KE INDONESIA | Download File | Mencabut Perpres No 79 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 180 Tahun 2014 | |
105 | 106 Tahun 2015 | PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT | Download File | ||
106 | 107 Tahun 2015 | PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG | Download File | ||
107 | 108 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM, DAN KEAMANAN | Download File | Mencabut Perpres No 70 Tahun 2010 | |
108 | 109 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN | Download File | Mencabut Perpres No 71 Tahun 2010 | |
109 | 110 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN | Download File | Mencabut Perpres No 81 Tahun 2013 | |
110 | 111 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Download File | Mencabut Perpres No 101 Tahun 2012 | |
111 | 112 Tahun 2015 | PENGGUNAAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNTUK MENDUKUNG PENDANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN SEJUTA RUMAH UNTUK RAKYAT TAHUN 2015 | Download File | ||
112 | 113 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Download File | Mencabut Perpres No 78 Tahun 2013 | |
113 | 114 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA | Download File | Mencabut Perpres No 107 Tahun 2014 | |
114 | 115 Tahun 2015 | SATUANTUGASPEMBERANTASANPENANGKAPANIKANSECARAILEGAL(ILLEGALFISHING) | Download File | ||
115 | 116 Tahun 2015 | PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETAAPI RINGAN LIGH TRAIL TRANSIT DIPROVINSI SUMATERA SELATAN | Download File | Diubah dengan Perpres No 55 Tahun 2016 | |
116 | 117 Tahun 2015 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA | Download File | Mengubah Perpres No 100 Tahun 2014 | |
117 | 118 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | Download File | ||
118 | 119 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN | Download File | ||
119 | 120 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | Download File | Mencabut Perpres No 109 Tahun 2012 | |
120 | 121 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | Download File | Mencabut Perpres No 114 Tahun 2012 | |
121 | 122 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK | Download File | Mencabut Perpres No 110 Tahun 2012 | |
122 | 123 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA | Download File | Mencabut Perpres No 120 Tahun 2012 | |
123 | 124 Tahun 2015 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN, BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA, SERTA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA | Download File | Mengubah Perpres No 53 Tahun 2012 | |
124 | 125 Tahun 2015 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2012 TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN | Download File | Mengubah Perpres No 64 Tahun 2012 | |
125 | 126 Tahun 2015 | PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS UNTUK KAPAL PERIKANAN BAGI NELAYAN KECIL | Download File | ||
126 | 127 Tahun 2015 | PERUBAHANATASPERATURANPRESIDEN NOMOR 94 TAHUN 2011 TENTANG BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | Download File | Mengubah Perpres No 94 Tahun 2011 | |
127 | 128 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA | Download File | Mencabut Perpres No 96 Tahun 2013 | |
128 | 129 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | Download File | Mencabut Perpres No 112 Tahun 2012 | |
129 | 130 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL | Download File | Mencabut Perpres No 111 Tahun 2012 | |
130 | 131 Tahun 2015 | PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015-2019 | Download File | ||
131 | 132 Tahun 2015 | PENGESAHAN THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS} BALLAST WATER AND SEDIMENTS} 2004 (KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK PENGENDALIAN DAN MANAJEMEN AIR BALLAS DAN SEDIMEN DARI KAPAL, 2004) | Download File | ||
132 | 133 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Download File | Mencabut Perpres No 90 Tahun 2013 | |
133 | 134 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN | Download File | Mencabut Perpres No 103 Tahun 2012 | |
134 | 135 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN | Download File | Mencabut Perpres No 89 Tahun 2013 | |
135 | 136 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Download File | Mencabut Perpres No 80 Tahun 2013 | |
136 | 137 Tahun 2015 | RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 | Download File | ||
137 | 138 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI | Download File | Mencabut Perpres No 102 Tahun 2012 Dicabut dengan Perpres No 32 Tahun 2016 | |
138 | 139 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Download File | Mencabut Perpres No 79 Tahun 2013 | |
139 | 140 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Download File | Mencabut Perpres No 113 Tahun 2014 | |
140 | 141 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI | Download File | Mencabut Perpres No 87 Tahun 2013 | |
141 | 142 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN | Download File | ||
142 | 143 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA | Download File | Mencabut Perpres No 85 Tahun 2013 | |
143 | 144 Tahun 2015 | BESARAN HAK KEUANGAN BAGL STAF KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN, WAKIL SEKRETARIS PRLBADL PRESIDEN, ASISTEN, DAN PEMBANTU ASISTEN | Download File | ||
144 | 145 Tahun 2015 | PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN | Download File | Mengubah Keppres No 103 Tahun 2001 yang telah beberapa kali diubah dengan
| |
145 | 146 Tahun 2015 | PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KILANG MINYAK DI DALAM NEGERI | Download File | ||
146 | 147 Tahun 2015 | PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR | Download File | Mencabut Keppres No 106 Tahun 2006 | |
147 | 148 Tahun 2015 | PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM | Download File | Mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres No 71 Tahun 2012 yang telah beberapa kali diubah dengan
| |
148 | 149 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Download File | Mencabut Perpres No 84 Tahun 2013 | |
149 | 150 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Download File | Mencabut Perpres No 77 Tahun 2013 | |
150 | 151 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Download File | Mencabut Perpres No 88 Tahun 2013 | |
151 | 152 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Download File | Mencabut Perpres No 105 Tahun 2012 | |
152 | 153 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Download File | Mencabut Perpres No 104 Tahun 2012 | |
153 | 154 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA | Download File | Mencabut Perpres No 108 Tahun 2014 | |
154 | 155 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN | Download File | ||
155 | 156 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | Download File | ||
156 | 157 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM | Download File | Mencabut Perpres No 189 Tahun 2014 | |
157 | 158 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL | Download File | Mencabut Perpres No 113 Tahun 2012 | |
158 | 159 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL | Download File | Mencabut Perpres No 118 Tahun 2012 | |
159 | 160 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | Download File | Mencabut Perpres No 115 Tahun 2012 | |
160 | 161 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL | Download File | Mencabut Perpres No 93 Tahun 2013 | |
161 | 162 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | Download File | Mencabut Perpres No 117 Tahun 2012 | |
162 | 163 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI | Download File | Mencabut Perpres No 21 Tahun 2015 | |
163 | 164 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL | Download File | Mencabut Perpres No 115 Tahun 2014 | |
164 | 165 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL | Download File | Mencabut Perpres No 99 Tahun 2013 | |
165 | 166 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL | Download File | Mencabut Perpres No 100 Tahun 2013 | |
166 | 167 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | Download File | Mencabut Perpres No 108 Tahun 2012 | |
167 | 168 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA | Download File | Mencabut Perpres No 116 Tahun 2012 | |
168 | 169 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA | Download File | Mencabut Perpres No 97 Tahun 2013 | |
169 | 170 Tahun 2015 | TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN INTELIJEN NEGARA | Download File | Mencabut Perpres No 94 Tahun 2013 | |
170 | 171 Tahun 2015 | PENGESAHAN ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK ARTICLES OF AGREEMENT (PASAL PERSETUJUAN BANK INVESTASI INFRASTRUKTUR ASIA) | Download File | ||
171 | 172 Tahun 2015 | PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING ASEAN+3 MACROECONOMIC RESEARCH OFFICE (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KANTOR KAJIAN EKONOMI MAKRO ASEAN+3) | Download File |
COMMENTS