Download Kumpulan PERMENDAGRI Tahun 2015-2017

Download Kumpulan PERMENDAGRI Tahun 2015-2017

Download Kumpulan PERMENDAGRI terbaru dan lengkap Tahun 2015-2017 - Berikut kami sediakan link Download Kumpulan PERMENDAGRI Tahun 2015-2017, silahkan dipilih dan didownload

PERMENDAGRI No 1 No 2 No 3 No 4 No 5 No 6 No 7 No 8 No 9 No 10 No 11 No 12 No 13 No 14 No 15 No 16 No 17 No 18 No 19 No 20 No 21 No 22 No 23 No 24 No 25 No 26 No 27 No 28 No 29 No 30 No 31 No 32 No 33 No 34 No 35 No 36 No 37 No 38 No 39 No 40 No 41 No 42 No 43 No 44 No 45 No 46 No 47 No 48 No 49 No 50 No 51 No 52 No 53 No 54 No 55 No 56 No 57 No 58 No 59 No 60 No 61 No 62 No 63 No 64 No 65 No 66 No 67 No 68 No 69 No 70 No 71 No 72 No 73 No 74 No 75 No 76 No 77 No 78 No 79 No 80 No 81 No 82 No 83 No 84 No 85 No 86 No 87 No 88 No 89 No 90 No 91 No 92 No 93 No 94 No 95 No 96 No 97 No 98 No 99

PERMENDAGRI No 110 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-11-06
Nomor	:	110
Tentang	:	KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018
Document	:	1. KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018(49 view)

PERMENDAGRI No 109 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-11-06
Nomor	:	109
Tentang	:	KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2018
Document	:	1. KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2018(10 view)

PERMENDAGRI No 120 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-12-05
Nomor	:	120
Tentang	:	UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA
Document	:	1. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA(40 view)

PERMENDAGRI No 119 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-12-05
Nomor	:	119
Tentang	:	PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS POKOK PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI
Document	:	1. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS POKOK PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI(26 view)

No 118 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-12-05
Nomor	:	118
Tentang	:	BLANGKO KARTU KELUARGA, REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL
Document	:	1. BLANGKO KARTU KELUARGA, REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL(33 view)

PERMENDAGRI No 117 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-11-30
Nomor	:	117
Tentang	:	TATA CARA PENGUSULAN DAN VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
Document	:	1. TATA CARA PENGUSULAN DAN VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK(15 view)

PERMENDAGRI No 108 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-11-01
Nomor	:	108
Tentang	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG KOMPETENSI PEMERINTAHAN
Document	:	1. Kompetensi Pemerintahan 2. Lampiran

PERMENDAGRI No 107 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-11-01
Nomor	:	107
Tentang	:	PEDOMAN NOMENKLATUR INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Document	:	1. PEDOMAN NOMENKLATUR INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA(35 view)

PERMENDAGRI No 106 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-11-01
Nomor	:	106
Tentang	:	PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Document	:	1. PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG(18 view)

PERMENDAGRI No 105 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-10-31
Nomor	:	105
Tentang	:	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017
Document	:	1. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017(84 view)

PERMENDAGRI No 104 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-10-31
Nomor	:	104
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU
Document	:

PERMENDAGRI No 103 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-10-31
Nomor	:	103
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU(24 view)

PERMENDAGRI No 102 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-10-31
Nomor	:	102
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU(9 view)

PERMENDAGRI No 101 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-10-31
Nomor	:	101
Tentang	:	BATAS DAERAH KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU DAN KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU
Document	:	1. BATAS DAERAH KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU DAN KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU(12 view)

PERMENDAGRI No 100 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-10-31
Nomor	:	100
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU(9 view)

PERMENDAGRI No 99 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-10-31
Nomor	:	99
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU(8 view)

PERMENDAGRI No 98 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-10-31
Nomor	:	98
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU(7 view)

PERMENDAGRI No 97 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-10-13
Nomor	:	97
Tentang	:	EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI DAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
Document	:	1. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI DAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA(66 view)

PERMENDAGRI No 96 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-10-10
Nomor	:	96
Tentang	:	TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA
Document	:	1. TATA CARA KERJA SAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA(730 view)

PERMENDAGRI No 95 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-10-31
Nomor	:	95
Tentang	:	PENGGUNAAN SAKSI AHLI
Document	:	1. PENGGUNAAN SAKSI AHLI(373 view)

PERMENDAGRI No 94 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-28
Nomor	:	94
Tentang	:	PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH
Document	:	1. PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH(582 view)

PERMENDAGRI No 93 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-26
Nomor	:	93
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT(12 view)

PERMENDAGRI No 92 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-26
Nomor	:	92
Tentang	:	BATAS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DENGAN PROVINSI GORONTALO
Document	:	1. BATAS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DENGAN PROVINSI GORONTALO(79 view)

PERMENDAGRI No 91 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-25
Nomor	:	91
Tentang	:	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Document	:	1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI(240 view)

PERMENDAGRI No 90 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-23
Nomor	:	90
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN ENDE DENGAN KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN ENDE DENGAN KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR(5 view)

PERMENDAGRI No 89 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-22
Nomor	:	89
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR(7 view)

PERMENDAGRI No 88 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-10-31
Nomor	:	88
Tentang	:	BATAS DAERAH KOTA JAMBI DENGAN KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI
Document	:	1. BATAS DAERAH KOTA JAMBI DENGAN KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI(31 view)

PERMENDAGRI No 87 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-10-31
Nomor	:	87
Tentang	:	BATAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN PROVINSI BENGKULU
Document	:	1. BATAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN PROVINSI BENGKULU(30 view)

PERMENDAGRI No 85 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-13
Nomor	:	85
Tentang	:	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Document	:	1. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI(735 view)

PERMENDAGRI No 84 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-13
Nomor	:	84
Tentang	:	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Document	:	1. ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI(207 view)

PERMENDAGRI No 78 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-08
Nomor	:	78
Tentang	:	PENEMPATAN DAN PERPINDAHAN LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Document	:	1. PENEMPATAN DAN PERPINDAHAN LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI(421 view)

PERMENDAGRI No 77 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-06
Nomor	:	77
Tentang	:	BATAS DAERAH KOTA BEKASI DENGAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT
Document	:	1. BATAS DAERAH KOTA BEKASI DENGAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT(53 view)

PERMENDAGRI No 74 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-04
Nomor	:	74
Tentang	:	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Document	:	1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI(210 view)

PERMENDAGRI No 73 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-08-29
Nomor	:	73
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN GORONTALO DENGAN KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN GORONTALO DENGAN KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO(31 view)

PERMENDAGRI No 69 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-08-14
Nomor	:	69
Tentang	:	BATAS DAERAH KOTA MANADO DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA
Document	:	1. BATAS DAERAH KOTA MANADO DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA(5 view)

PERMENDAGRI No 68 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-08-14
Nomor	:	68
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA(5 view)

PERMENDAGRI No 66 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-10-30
Nomor	:	66
Tentang	:	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Document	:	1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA(586 view)

PERMENDAGRI No 18 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-10-24
Nomor	:	18
Tentang	:	BATAS DAERAH KAB.BOGOR DENGAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT
Document	:	1. BATAS DAERAH KAB. BOGOR DENGAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT(17 view)

PERMENDAGRI No 65 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	65
Tentang	:	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
Document	:	1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA(1335 view)

PERMENDAGRI No 62 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	62
Tentang	:	PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL
Document	:	1. PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL(650 view)

PERMENDAGRI No 61 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	61
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH(8 view) 2. BATAS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH(7 view)

PERMENDAGRI No 60 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	60
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH(2 view) 2. BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH(6 view)

PERMENDAGRI No 59 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	59
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH(6 view) 2. BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH(11 view)

PERMENDAGRI No 58 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	58
Tentang	:	KERJA SAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BADAN ATAU LEMBAGA DALAM BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
Document	:	1. KERJA SAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BADAN ATAU LEMBAGA DALAM BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM(310 view)

PERMENDAGRI No 57 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	57
Tentang	:	PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Document	:	1. PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN(396 view)

PERMENDAGRI No 56 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	56
Tentang	:	PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
Document	:	1. PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH(343 view)

PERMENDAGRI No 55 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	55
Tentang	:	PELAKSANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI DAERAH
Document	:	1. PELAKSANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI DAERAH(276 view)

PERMENDAGRI No 54 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	54
Tentang	:	PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Document	:	1. PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH(256 view)

PERMENDAGRI No 52 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	52
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU(3 view) 2. BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU(8 view)

PERMENDAGRI No 51 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	51
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU(3 view) 2. BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU(5 view)

PERMENDAGRI No 50 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	50
Tentang	:	BATAS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU
Document	:	1. BATAS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU(6 view) 2. BATAS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU(9 view)

PERMENDAGRI No 49 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	49
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU(9 view)

PERMENDAGRI No 48 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	48
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU(34 view)

PERMENDAGRI No 47 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	47
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU(8 view) 2. BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU(8 view)

PERMENDAGRI No 46 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	46
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN(28 view)

PERMENDAGRI No 45 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	45
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN(31 view)

PERMENDAGRI No 44 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	44
Tentang	:	BATAS DAERAH KOTA PRABUMULIH DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
Document	:	1. BATAS DAERAH KOTA PRABUMULIH DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN(22 view)

PERMENDAGRI No 43 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	43
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN(20 view)

PERMENDAGRI No 42 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	42
Tentang	:	PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Document	:	1. PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT(284 view)

PERMENDAGRI No 41 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	41
Tentang	:	PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
Document	:	1. PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS(44 view)

PERMENDAGRI No 40 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	40
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU DENGAN KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU DENGAN KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH(16 view)

PERMENDAGRI No 39 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	39
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH(13 view)

PERMENDAGRI No 38 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	38
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DENGAN KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DENGAN KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH(18 view)

PERMENDAGRI No 37 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	37
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH(19 view)

PERMENDAGRI No 36 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	36
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN SERUYANN DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN SERUYANN DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH(17 view)

PERMENDAGRI No 34 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	34
Tentang	:	TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/ INPASSING PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH TAHUN 2017-2018
Document	:	1. TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/ INPASSING PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH TAHUN 2017-2018(506 view)

PERMENDAGRI No 33 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	33
Tentang	:	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
Document	:	1. PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018(726 view)

PERMENDAGRI No 31 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	31
Tentang	:	BATAS DAERAH KUTAI KARTANEGARA DENGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Document	:	1. BATAS DAERAH KUTAI KARTANEGARA DENGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR(27 view)

PERMENDAGRI No 30 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-09-14
Nomor	:	30
Tentang	:	BATAS DAERAH KOTA BALIKPAPAN DENGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Document	:	1. BATAS DAERAH KOTA BALIKPAPAN DENGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR(26 view)

PERMENDAGRI No 32 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:
Nomor	:	32
Tentang	:	Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
Document	:	Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

PERMENDAGRI No 31 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:
Nomor	:	31
Tentang	:	Tentang Batas Daerah Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
Document	:	Tentang Batas Daerah Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

PERMENDAGRI No 30 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:
Nomor	:	30
Tentang	:	Tentang Batas Daerah Kota Balikpapan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
Document	:	Tentang Batas Daerah Kota Balikpapan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

PERMENDAGRI No 29 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:
Nomor	:	29
Tentang	:	-
Document	:	-

PERMENDAGRI No 28 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:
Nomor	:	28
Tentang	:	-
Document	:	-

PERMENDAGRI No 27 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:
Nomor	:	27
Tentang	:	Tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara
Document	:	Tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara

PERMENDAGRI No 26 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:
Nomor	:	26
Tentang	:	Tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
Document	:	Tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat

PERMENDAGRI No 25 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:
Nomor	:	25
Tentang	:	Tentang Batas Daerah Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat
Document	:	Tentang Batas Daerah Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat

PERMENDAGRI No 24 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:
Nomor	:	24
Tentang	:	Tentang Batas Daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat
Document	:	Tentang Batas Daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat

PERMENDAGRI No 23 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:
Nomor	:	23
Tentang	:	Tentang Batas Daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat
Document	:	Tentang Batas Daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat

PERMENDAGRI No 22 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:
Nomor	:	22
Tentang	:	Tentang Batas Daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
Document	:	Tentang Batas Daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat

PERMENDAGRI No 21 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:
Nomor	:	21
Tentang	:	-
Document	:	-

PERMENDAGRI No 20 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:
Nomor	:	20
Tentang	:	Tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara
Document	:	Tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara

PERMENDAGRI No 19 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:
Nomor	:	19
Tentang	:	Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
Document	:	Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah

PERMENDAGRI No 18 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:
Nomor	:	18
Tentang	:	Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat
Document	:	Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat

PERMENDAGRI No 17 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:
Nomor	:	17
Tentang	:	Standar Operasional Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Document	:	Standar Operasional Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri

PERMENDAGRI No 16 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:
Nomor	:	16
Tentang	:	Uraian Tugas Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Document	:	Uraian Tugas Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

PERMENDAGRI No 15 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:
Nomor	:	15
Tentang	:	Batas Daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
Document	:	Batas Daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

PERMENDAGRI No 14 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:
Nomor	:	14
Tentang	:	Batas Daerah Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat
Document	:	Batas Daerah Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat

PERMENDAGRI No 12 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:
Nomor	:	12
Tentang	:	Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Document	:	Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

PERMENDAGRI No 11 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:
Nomor	:	11
Tentang	:	Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Document	:	Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

PERMENDAGRI No 10 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	30-03-2017
Nomor	:	10
Tentang	:	Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Document	:	Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PERMENDAGRI No 8 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-01-26
Nomor	:	8
Tentang	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Document	:	1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA(184 view)

PERMENDAGRI No 7 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-01-20
Nomor	:	7
Tentang	:	PERMENDAGRI REPUBLIK INDONESIA NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO. 84 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN
Document	:	1. PERMENDAGRI REPUBLIK INDONESIA NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO. 84 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN(356 view)

PERMENDAGRI No 6 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-01-20
Nomor	:	6
Tentang	:	PERMENDAGRI RI NO. 6 THN 2017 TTG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO. 77 THN 2014 TTG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DLM APBD &  TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN & LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Document	:	1. PERMENDAGRI RI NO. 6 THN 2017 TTG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO. 77 THN 2014 TTG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DLM APBD & TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN & LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK(660 view)

PERMENDAGRI No 5 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-01-18
Nomor	:	5
Tentang	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Document	:	1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN(646 view)

PERMENDAGRI No 4 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:
Nomor	:	4
Tentang	:	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016
Document	:	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016

PERMENDAGRI No 3 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-01-03
Nomor	:	3
Tentang	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH
Document	:	1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DANPEMERINTAHAN DAERAH(436 view)

PERMENDAGRI No 2 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-01-03
Nomor	:	2
Tentang	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA
Document	:	1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA(999 view)

PERMENDAGRI No 1 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-01-03
Nomor	:	1
Tentang	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DESA
Document	:	1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DESA(640 view)

PERMENDAGRI No 88 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-01-27
Nomor	:	88
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DENGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DENGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR(37 view) 2. Lampiran Permen Nomor 88 Tahun 2016(20 view)

Halaman selanjutnya PERMENDAGRI Tahun 2016[next]

PERMENDAGRI No 112 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-12-30
Nomor	:	112
Tentang	:	KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Document	:	1. KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH(184 view)

PERMENDAGRI No 111 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-12-30
Nomor	:	111
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DENGAN KOTA METRO DAN BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DENGAN KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG
Document	:	1. BATAS DAERAH KAB LAMPUNG TENGAH DGN KOTA METRO & BATAS DAERAH KAB LAMPUNG TIMUR DGN KOTA METRO PROV LAMPUNG(29 view) 2. Lampiran Permen Nomor 111 Tahun 2016(14 view)

PERMENDAGRI No 110 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-12-30
Nomor	:	110
Tentang	:	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Document	:	1. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(604 view) 2. Lampiran Permen Nomor 110 Tahun 2016(448 view)

PERMENDAGRI No 109 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-12-30
Nomor	:	109
Tentang	:	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
Document	:	1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017(326 view) 2. Lampiran Permen Nomor 109 Tahun 2016(277 view)

PERMENDAGRI No 108 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-12-27
Nomor	:	108
Tentang	:	PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH
Document	:	1. PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH(384 view) 2. Lampiran Permen Nomor 108 Tahun 2016(377 view)

PERMENDAGRI No 107 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-12-27
Nomor	:	107
Tentang	:	HASIL PEMETAAN FUNGSI STAF, FUNGSI PENGAWAS DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Document	:	1. Lampiran Permen No. 107 Tahun 2016(368 view) 2. HASIL PEMETAAN FUNGSI STAF, FUNGSI PENGAWAS DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH(298 view)

PERMENDAGRI No 106 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-12-27
Nomor	:	106
Tentang	:	ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Document	:	1. ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI(178 view) 2. Lampiran Permen Nomor 106 Tahun 2016(125 view)

PERMENDAGRI No 105 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-12-19
Nomor	:	105
Tentang	:	EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH
Document	:	1. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH(189 view) 2. Lampiran Permen Nomor 105 Tahun 2016(130 view)

PERMENDAGRI No 104 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-12-06
Nomor	:	104
Tentang	:	PEDOMAN NOMENKLATUR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Document	:	1. PEDOMAN NOMENKLATUR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA(212 view) 2. Lampiran Permen Nomor 104 Tahun 2016(180 view)

PERMENDAGRI No 103 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-12-05
Nomor	:	103
Tentang	:	RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2017
Document	:	1. RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2017(80 view) 2. Lampiran Permen Nomor 103 Tahun 2016(98 view)

PERMENDAGRI No 102 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-12-05
Nomor	:	102
Tentang	:	PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Document	:	1. PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN(77 view) 2. Lampiran Permen Nomor 102 Tahun 2016(69 view)

PERMENDAGRI No 101 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-12-05
Nomor	:	101
Tentang	:	PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2017
Document	:	1. PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2017(59 view) 2. Lampiran Permen Nomor 101 Tahun 2016(54 view)

PERMENDAGRI No 100 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-12-01
Nomor	:	100
Tentang	:	PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Document	:	1. PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA(130 view) 2. Lampiran Permen Nomor 100 Tahun 2016(118 view)

PERMENDAGRI No 99 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-12-01
Nomor	:	99
Tentang	:	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016
Document	:	1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016(29 view) 2. Lampiran Permen Nomor 99 Tahun 2016(30 view)

PERMENDAGRI No 98 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-12-01
Nomor	:	98
Tentang	:	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016
Document	:	1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016(20 view) 2. Lampiran Permen Nomor 98 Tahun 2016(18 view)

PERMENDAGRI No 97 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-11-24
Nomor	:	97
Tentang	:	PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Document	:	1. PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA(43 view) 2. Lampiran Permen Nomor 97 Tahun 2016(43 view)

PERMENDAGRI No 96 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-11-17
Nomor	:	96
Tentang	:	PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN DALAM RANGKA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH
Document	:	1. PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN DALAM RANGKA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH(55view)

PERMENDAGRI No 95 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-11-17
Nomor	:	95
Tentang	:	PERANGKAT DAERAH ACEH
Document	:	1. PERANGKAT DAERAH ACEH(55 view)

PERMENDAGRI No 94 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-10-28
Nomor	:	94
Tentang	:	HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Document	:	1. HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA(122 view) 2. Lampiran Permen Nomor 94 Tahun 2016(119 view)

PERMENDAGRI No 93 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-10-26
Nomor	:	93
Tentang	:	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA
Document	:	1. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA(201view) 2. Lampiran Permen Nomor 93 Tahun 2016(213 view)

PERMENDAGRI No 92 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-10-14
Nomor	:	92
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR(9 view) 2. Lampiran Permen Nomor 92 Tahun 2016(7 view)

PERMENDAGRI No 91 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-10-14
Nomor	:	91
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN KARAWANG DENGAN KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN KARAWANG DENGAN KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT(17 view) 2. Lampiran Permen Nomor 91 Tahun 2016(11 view)

PERMENDAGRI No 90 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-10-14
Nomor	:	90
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN KABUPATEN NGANJUK DAN KABUPATEN NGANJUK DENGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN KABUPATEN NGANJUK DAN KABUPATEN NGANJUK DENGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR(8view) 2. Lampiran Permen Nomor 90 Tahun 2016(6 view)

PERMENDAGRI No 89 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-10-14
Nomor	:	89
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO DENGAN KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO DENGAN KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR(9 view) 2. Lampiran Permen Nomor 89 Tahun 2016(9 view)

PERMENDAGRI No 88 Tahun 2017
Tanggal Terbit	:	2017-01-27
Nomor	:	88
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DENGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DENGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR(26 view) 2. Lampiran Permen Nomor 88 Tahun 2016(15 view)

PERMENDAGRI No 87 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-10-14
Nomor	:	87
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR(8 view) 2. Lampiran Permen Nomor 87 Tahun 2016(6 view)

PERMENDAGRI No 86 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-10-14
Nomor	:	86
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN TUBAN DENGAN KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN TUBAN DENGAN KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR(8 view) 2. Lampiran Permen Nomor 86 Tahun 2016(7 view)

PERMENDAGRI No 85 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-10-14
Nomor	:	85
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN KERINCI DENGAN KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN KERINCI DENGAN KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI(6view) 2. Lampiran Permen Nomor 85 Tahun 2016(8 view)

PERMENDAGRI No 84 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-10-14
Nomor	:	84
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN DENGAN KABUPATEN TEBO DAN KABUPATEN SAROLANGUN DENGAN KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN DENGAN KABUPATEN TEBO DAN KABUPATEN SAROLANGUN DENGAN KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI(7 view) 2. Lampiran Permen Nomor 84 Tahun2016(7 view)

PERMENDAGRI No 83 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-10-14
Nomor	:	83
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN BATANGHARI DENGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN BATANGHARI DENGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI(5 view) 2. Lampiran Permen Nomor 83 Tahun2016(7 view)

PERMENDAGRI No 82 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-10-14
Nomor	:	82
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN MERANGIN DENGAN KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN MERANGIN DENGAN KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI(8view) 2. Lampiran Permen Nomor 82 Tahun2016(6 view)

PERMENDAGRI No 81 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-10-14
Nomor	:	81
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN MERANGIN DENGAN KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN MERANGIN DENGAN KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI(6view) 2. Lampiran Permen Nomor 81 Tahun2016(7 view)

PERMENDAGRI No 80 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-10-14
Nomor	:	80
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN KERINCI DENGAN KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI
Document	:	1. Lampiran Permen Nomor 80 Tahun2016(8 view) 2. BATAS DAERAH KABUPATEN KERINCI DENGAN KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI(11 view)

PERMENDAGRI No 79 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-10-14
Nomor	:	79
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN DENGAN KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN DENGAN KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA(11 view) 2. Lampiran Permen Nomor 79 Tahun2016(10 view)

PERMENDAGRI No 78 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-10-14
Nomor	:	78
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KOTA TANJUNG BALAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KOTA TANJUNG BALAI PROVINSI SUMATERA UTARA(17 view) 2. Lampiran(14 view)

PERMENDAGRI No 77 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-10-14
Nomor	:	77
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA(13 view) 2. Lampiran Permen Nomor 77 Tahun2016(14 view)

PERMENDAGRI No 76 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-10-11
Nomor	:	76
Tentang	:	KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017
Document	:	1. Lampiran(234 view) 2. KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017(322 view)

PERMENDAGRI No 75 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-10-04
Nomor	:	75
Tentang	:	PUSAT PENILAIAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Document	:	1. PUSAT PENILAIAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI(59 view) 2. Lampiran Permen Nomor 75 Tahun2016(47 view)

PERMENDAGRI No 74 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-09-22
Nomor	:	74
Tentang	:	CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
Document	:	1. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA(1743 view)

PERMENDAGRI No 73 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-09-22
Nomor	:	73
Tentang	:	PENDELEGASIAN WEWENANG  PENANDATANGANAN PERSETUJUAN TERTULIS  UNTUK MELAKUKAN PENGGANTIAN PEJABAT  DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Document	:	1. PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERSETUJUAN TERTULIS UNTUK MELAKUKAN PENGGANTIAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH(2077 view)

PERMENDAGRI No 74 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-09-22
Nomor	:	74
Tentang	:	CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
Document	:	1. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA(1428 view)

PERMENDAGRI No 73 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-09-22
Nomor	:	73
Tentang	:	PENDELEGASIAN WEWENANG  PENANDATANGANAN PERSETUJUAN TERTULIS  UNTUK MELAKUKAN PENGGANTIAN PEJABAT  DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Document	:	1. PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERSETUJUAN TERTULIS UNTUK MELAKUKAN PENGGANTIAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH(1452 view)

PERMENDAGRI No 72 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-09-07
Nomor	:	72
Tentang	:	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016
Document	:	1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016(485 view)

PERMENDAGRI No 71 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-09-06
Nomor	:	71
Tentang	:	PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM
Document	:	1. Lampiran(338 view) 2. PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM(480 view)

PERMENDAGRI No 70 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-09-06
Nomor	:	70
Tentang	:	PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PENYELENGGARA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Document	:	1. PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PENYELENGGARA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM(406 view)

PERMENDAGRI No 69 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-08-16
Nomor	:	69
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  DENGAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA
Document	:	1. Lampiran(43 view) 2. BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DENGAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA(50 view)

PERMENDAGRI No 68 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-08-11
Nomor	:	68
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN TABANAN  DENGAN KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI
Document	:	1. Lampiran(28 view) 2. BATAS DAERAH KABUPATEN TABANAN DENGAN KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI(37 view)

PERMENDAGRI No 67 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-08-11
Nomor	:	67
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENG  DENGAN KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI
Document	:	1. Lampiran(23 view) 2. BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENG DENGAN KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI(40 view)

PERMENDAGRI No 66 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-08-11
Nomor	:	66
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENG  DENGAN KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI
Document	:	1. Lampiran(22 view) 2. BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENG DENGAN KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI(31 view)

PERMENDAGRI No 65 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-08-11
Nomor	:	65
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENG  DENGAN KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI
Document	:	1. Lampiran(26 view) 2. BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENG DENGAN KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI(41view)

PERMENDAGRI No 64 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-08-11
Nomor	:	64
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENG  DENGAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI
Document	:	1. Lampiran(23 view) 2. BATAS DAERAH KABUPATEN BULELENG DENGAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI(25view)

PERMENDAGRI No 63 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-08-04
Nomor	:	63
Tentang	:	PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN  BAGI PETUGAS KHUSUS
Document	:	1. PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS KHUSUS(295 view)

PERMENDAGRI No 62 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-08-02
Nomor	:	62
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  DENGAN KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Document	:	1. Lampiran(29 view) 2. BATAS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH DENGAN KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT(22 view)

PERMENDAGRI No 61 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-08-02
Nomor	:	61
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN KETAPANG  DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Document	:	1. Lampiran(28 view) 2. BATAS DAERAH KABUPATEN KETAPANG DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT(29 view)

PERMENDAGRI No 60 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-08-02
Nomor	:	60
Tentang	:	BATAS DAERAH KOTA PONTIANAK  DENGAN KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Document	:	1. Lampiran(18 view) 2. BATAS DAERAH KOTA PONTIANAK DENGAN KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT(26 view)

PERMENDAGRI No 59 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-08-02
Nomor	:	59
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Document	:	1. Lampiran(20 view) 2. BATAS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT(27 view)

PERMENDAGRI No 58 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-08-02
Nomor	:	58
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN KEDIRI  DENGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
Document	:	1. Lampiran(23 view) 2. BATAS DAERAH KABUPATEN KEDIRI DENGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR(24 view)

PERMENDAGRI No 56 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-08-02
Nomor	:	56
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN KEDIRI  DENGAN KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR
Document	:	1. LAMPIRAN(10 view) 2. BATAS DAERAH KABUPATEN KEDIRI DENGAN KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR(14 view)

PERMENDAGRI No 57 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-08-02
Nomor	:	57
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO DENGAN KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR
Document	:	1. LAMPIRAN(11 view) 2. BATAS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO DENGAN KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR(16 view)

PERMENDAGRI No 55 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-08-02
Nomor	:	55
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN MADIUN  DENGAN KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR
Document	:	1. LAMPIRAN(16 view) 2. BATAS DAERAH KABUPATEN MADIUN DENGAN KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR(18 view)

PERMENDAGRI No 54 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-07-29
Nomor	:	54
Tentang	:	LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Document	:	1. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI(69 view)

PERMENDAGRI No 53 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-07-28
Nomor	:	53
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  DENGAN KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH
Document	:	1. LAMPIRAN(13 view) 2. BATAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH(16 view)

PERMENDAGRI No 52 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-07-28
Nomor	:	52
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH
Document	:	1. LAMPIRAN(11 view) 2. BATAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH(14 view)

PERMENDAGRI No 51 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-07-28
Nomor	:	51
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DENGAN  KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT
Document	:	1. LAMPIRAN(13 view) 2. BATAS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT(18 view)

PERMENDAGRI No 50 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-07-28
Nomor	:	50
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG  DENGAN KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
Document	:	1. LAMPIRAN(9 view) 2. BATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT(17 view)

PERMENDAGRI No 49 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-07-28
Nomor	:	49
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH
Document	:	1. Lampiran(13 view) 2. BATAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH(13 view)

PERMENDAGRI No 48 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-07-20
Nomor	:	48
Tentang	:	PEDOMAN PENERIMAAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH, DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM, DALAM RANGKA PENYELESAIAN  HUTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KEPADA PEMERINTAH PUSAT SECARA NON KAS
Document	:	1. PEDOMAN PENERIMAAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH, DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM, DALAM RANGKA PENYELESAIAN HUTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KEPADA PEMERINTAH PUSAT SECARA NON KAS(289 view)

PERMENDAGRI No 47 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-07-11
Nomor	:	47
Tentang	:	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Document	:	1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA(1054 view)

PERMENDAGRI No 46 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-07-11
Nomor	:	46
Tentang	:	LAPORAN KEPALA DESA
Document	:	1. LAPORAN KEPALA DESA(912 view)

PERMENDAGRI No 45 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-06-30
Nomor	:	45
Tentang	:	PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
Document	:	1. PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA(1521 view)

PERMENDAGRI No 44 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-06-30
Nomor	:	44
Tentang	:	KEWENANGAN DESA
Document	:	1. KEWENANGAN DESA(1735 view)

PERMENDAGRI No 43 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-06-29
Nomor	:	43
Tentang	:	PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHAP V
Document	:	1. PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHAP V(252 view)

PERMENDAGRI No 42 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-06-30
Nomor	:	42
Tentang	:	TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Document	:	1. TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI(867 view)

PERMENDAGRI No 41 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-06-21
Nomor	:	41
Tentang	:	PEDOMAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA WIRA KARYA BIDANG PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KELAUTAN
Document	:	1. PEDOMAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA WIRA KARYA BIDANG PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KELAUTAN Detail(101 view)

PERMENDAGRI No 40 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-06-16
Nomor	:	40
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  DENGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DENGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA(92 view)

PERMENDAGRI No 39 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-06-16
Nomor	:	39
Tentang	:	PENYELENGGARAAN FORUM PERSAUDARAAN MASYARAKAT MELANESIA INDONESIA
Document	:	1. PENYELENGGARAAN FORUM PERSAUDARAAN MASYARAKAT MELANESIA INDONESIA(138 view)

PERMENDAGRI No 38 Tahun 2016

Tanggal Terbit	:	2016-06-13
Nomor	:	38
Tentang	:	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Document	:	1. TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI(883 view)

PERMENDAGRI No 36 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-06-08
Nomor	:	36
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN  KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT(64 view)

PERMENDAGRI No 35 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-06-08
Nomor	:	35
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DENGAN KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DENGAN KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT(53 view)

PERMENDAGRI No 34 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-06-08
Nomor	:	34
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DENGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DENGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT(46 view)

PERMENDAGRI No 33 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-06-08
Nomor	:	33
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN BIMA DENGAN KOTA BIMA  PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN BIMA DENGAN KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT(50 view)

PERMENDAGRI No 32 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-06-08
Nomor	:	32
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN BOALEMO DENGAN  KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN BOALEMO DENGAN KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO(42 view)

PERMENDAGRI No 31 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-06-07
Nomor	:	31
Tentang	:	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
Document	:	1. PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017(1013 view)

PERMENDAGRI No 30 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-05-31
Nomor	:	30
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN MADIUN DENGAN KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN MADIUN DENGAN KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR(44 view)

PERMENDAGRI No 29 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-05-25
Nomor	:	29
Tentang	:	PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH,  KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH,  PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Document	:	1. PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH(371 view)

PERMENDAGRI No 26 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-05-24
Nomor	:	26
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR DENGAN KABUPATEN ACEH UTARA DI ACEH
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR DENGAN KABUPATEN ACEH UTARA DI ACEH(18 view)

PERMENDAGRI No 27 Tahun 2016

Tanggal Terbit	:	2016-05-24
Nomor	:	27
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DENGAN KABUPATEN NAGAN RAYA DI ACEH
Document	:

PERMENDAGRI No 23 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-05-10
Nomor	:	23
Tentang	:	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
Document	:	1. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016(97 view)

PERMENDAGRI No 22 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-04-28
Nomor	:	22
Tentang	:	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN  IZIN GANGGUAN DI DAERAH
Document	:	1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH(468 view)

PERMENDAGRI No 21 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-04-19
Nomor	:	21
Tentang	:	PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  BIDANG OTONOMI DAERAH TAHAP IV
Document	:	1. PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG OTONOMI DAERAH TAHAP IV(32 view)

PERMENDAGRI No 20 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-04-19
Nomor	:	20
Tentang	:	PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  DAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TAHAP III
Document	:	1. PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TAHAP III(23 view)

PERMENDAGRI No 19 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-04-06
Nomor	:	19
Tentang	:	PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Document	:	1. PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH(3845 view)

PERMENDAGRI No 18 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-04-05
Nomor	:	18
Tentang	:	PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017
Document	:	1. PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017(1279 view)

PERMENDAGRI No 17 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-04-01
Nomor	:	17
Tentang	:	PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH
Document	:	1. PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH(390 view)

PERMENDAGRI No 16 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-03-30
Nomor	:	16
Tentang	:	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Document	:	1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI(216 view)

PERMENDAGRI No 15 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-03-24
Nomor	:	15
Tentang	:	PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR35 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Document	:	1. PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR35 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI(99 view)

PERMENDAGRI No 14 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-03-23
Nomor	:	14
Tentang	:	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Document	:	1. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH(2016 view)

PERMENDAGRI No 13 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-03-21
Nomor	:	13
Tentang	:	EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  RENCANA TATA RUANG DAERAH
Document	:	1. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH(341 view)

PERMENDAGRI No 12 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-03-15
Nomor	:	12
Tentang	:	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016
Document	:	1. PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016(259 view)

PERMENDAGRI No 11 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-03-10
Nomor	:	11
Tentang	:	PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHAP II
Document	:	1. PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHAP II(275 view)

PERMENDAGRI No 10 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-03-10
Nomor	:	10
Tentang	:	PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Document	:	1. PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH(246 view)

PERMENDAGRI No 9 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-02-24
Nomor	:	9
Tentang	:	PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN
Document	:	1. PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN(176 view)

PERMENDAGRI No 8 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-02-15
Nomor	:	8
Tentang	:	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
Document	:	1. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL(131 view)

PERMENDAGRI No 7 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-02-15
Nomor	:	7
Tentang	:	PENDELEGASIAN WEWENANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Document	:	1. PENDELEGASIAN WEWENANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL(88 view)

PERMENDAGRI No 6 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-01-22
Nomor	:	6
Tentang	:	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
Document	:	1. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH(465 view)

PERMENDAGRI No 5 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-01-20
Nomor	:	5
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KOTA CILEGON  PROVINSI BANTEN
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN(71 view)

PERMENDAGRI No 4 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-01-20
Nomor	:	4
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN(61 view)

PERMENDAGRI No 3 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-01-20
Nomor	:	3
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN(51 view)

PERMENDAGRI No 2 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-01-14
Nomor	:	2
Tentang	:	KARTU IDENTITAS ANAK
Document	:	1. Lampiran(612 view) 2. KARTU IDENTITAS ANAK(792 view)

PERMENDAGRI No 1 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-01-07
Nomor	:	1
Tentang	:	PENGELOLAAN  ASET DESA
Document	:	1. PENGELOLAAN ASET DESA(396 view)

PERMENDAGRI No 78 Tahun 2016
Tanggal Terbit	:	2016-12-28
Nomor	:	78
Tentang	:	RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016
Document	:	1. Permendagri No.78 Th. 2016(588 view)

Halaman selanjutnya PERMENDAGRI Tahun 2015[next]

PERMENDAGRI No 81 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-12-29
Nomor	:	81
Tentang	:
Document	:	1. Permendagri No.81 Th. 2015(2349 view)

PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-12-29
Nomor	:	80
Tentang	:	PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Document	:	1. PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH(2079 view)

PERMENDAGRI No 79 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-12-28
Nomor	:	79
Tentang	:	PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016
Document	:	1. Permendagri No.79 Th. 2015(535 view)

PERMENDAGRI No 77 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-12-07
Nomor	:	77
Tentang	:	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  TAHUN ANGGARAN 2016
Document	:	1. Permendagri No.77 Th. 2015(551 view)

PERMENDAGRI No 76 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-11-30
Nomor	:	76
Tentang	:	PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PADA UNIT KERJA YANG MENANGANI URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Document	:	1. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PADA UNIT KERJA YANG MENANGANI URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA(948 view)

PERMENDAGRI No 74 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-11-24
Nomor	:	74
Tentang	:	TATA CARA PERUBAHAN ELEMEN DATA PENDUDUK DALAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
Document	:	1. TATA CARA PERUBAHAN ELEMEN DATA PENDUDUK DALAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK(561 view)

PERMENDAGRI No 73 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-11-18
Nomor	:	73
Tentang	:	PEDOMAN PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH DAERAH
Document	:	1. PEDOMAN PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH DAERAH(508 view)

PERMENDAGRI No 72 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-10-22
Nomor	:	72
Tentang	:	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
Document	:	1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015(596 view)

PERMENDAGRI No 71 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-10-13
Nomor	:	71
Tentang	:	KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016
Document	:

PERMENDAGRI No 70 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-11-05
Nomor	:	70
Tentang	:	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Document	:	1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI(189 view)

PERMENDAGRI No 69 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-10-01
Nomor	:	69
Tentang	:	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Document	:	1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI(289 view)

PERMENDAGRI No 68 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-09-25
Nomor	:	68
Tentang	:	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LlNGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI  DAN PEMERINTAH DAERAH
Document	:	1. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LlNGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH(3139 view) 2. Lampiran I(6331 view) 3. Lampiran(5387 view)

PERMENDAGRI No 67 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-09-07
Nomor	:	67
Tentang	:	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Document	:	1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI(858 view)

PERMENDAGRI No 66 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-09-03
Nomor	:	66
Tentang	:	PEDOMAN PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL  DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Document	:	1. PEDOMAN PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI(942 view)

PERMENDAGRI No 65 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-08-31
Nomor	:	65
Tentang	:	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015
Document	:	1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015(379 view)

PERMENDAGRI No 58 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-08-11
Nomor	:	58
Tentang	:	BATAS DAERAH KOTA BITUNG DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA
Document	:

PERMENDAGRI No 57 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-07-22
Nomor	:	57
Tentang	:	REGISTER AKTA PENGESAHAN ANAK DAN KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK
Document	:	1. REGISTER AKTA PENGESAHAN ANAK DAN KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK(1113 view)

PERMENDAGRI No 56 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-06-29
Nomor	:	56
Tentang	:	KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Document	:	1. Lampiran (Sulawesi)(592 view) 2. Lampiran (maluku-Papua)(407 view) 3. Lampiran (Kalimantan-Bali-NusaTenggara))(589 view) 4. Lampiran (Sumatera II)(506 view) 5. Lampiran (Sumatera I)(581 view) 6. Lampiran (Jawa)(803 view) 7. KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN(1236 view)

PERMENDAGRI No 55 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-06-25
Nomor	:	55
Tentang	:	PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL  DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Document	:	1. PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI(1539 view)

PERMENDAGRI No 54 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-06-18
Nomor	:	54
Tentang	:	RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015– 2019
Document	:	1. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015– 2019(1447 view)

PERMENDAGRI No 53 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-06-12
Nomor	:	53
Tentang	:	LOGO PRAJA PELOPOR REVOLUSI MENTAL DAN KADER PELOPOR REVOLUSI MENTAL
Document	:	1. LOGO PRAJA PELOPOR REVOLUSI MENTAL DAN KADER PELOPOR REVOLUSI MENTAL(1540 view)

PERMENDAGRI No 52 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-06-10
Nomor	:	52
Tentang	:	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA 2016
Document	:	1. LAMPIRAN(4018 view) 2. PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA 2016(6253 view)

PERMENDAGRI No 51 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-06-08
Nomor	:	51
Tentang	:	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 44THN 2015 TTG PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUB & WAGUB, BUPATI, & WAKIL BUPATI , SERTA WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA
Document	:	1. LAMPIRAN(1924 view) 2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 44THN 2015 TTG PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUB & WAGUB, BUPATI, & WAKIL BUPATI , SERTA WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA(2747 view)

PERMENDAGRI No 50 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-06-08
Nomor	:	50
Tentang	:	BATAS DAERAH KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN SEMARANG PROV JAWA TENGAH
Document	:	1. LAMPIRAN(105 view) 2. BATAS DAERAH KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN SEMARANG PROV JAWA TENGAH(111 view)

PERMENDAGRI No 49 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-06-08
Nomor	:	49
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN BEKASI DENGAN KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN BEKASI DENGAN KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT(109 view)

PERMENDAGRI No 48 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-06-04
Nomor	:	48
Tentang	:	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015
Document	:	1. LAMPIRAN(453 view) 2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015(563 view)

PERMENDAGRI No 45 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-04-28
Nomor	:	45
Tentang	:	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 02 THN 2015 TTG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TA 2015
Document	:	1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 02 THN 2015 TTG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TA 2015(572 view)

PERMENDAGRI No 44 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-04-20
Nomor	:	44
Tentang	:	PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
Document	:	1. LAMPIRAN II F s.d I A(1649 view) 2. LAMPIRAN II F s.d I(1310 view) 3. LAMPIRAN II B s.d E(1333 view) 4. LAMPIRAN II A(1295 view) 5. LAMPIRAN I(1393 view) 6. PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA(2113 view)

PERMENDAGRI No 43 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-04-30
Nomor	:	43
Tentang	:	ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Document	:	1. ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI(2746 view) 2. LAMPIRAN(1681 view)

PERMENDAGRI No 42 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-03-31
Nomor	:	42
Tentang	:	PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Document	:	1. PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL(1137 view)

PERMENDAGRI No 41 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-02-02
Nomor	:	41
Tentang	:	IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING  BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Document	:	1. IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI(766 view)

PERMENDAGRI No 40 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-02-02
Nomor	:	40
Tentang	:	PENDELEGASIAN KEWENANGAN  PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN  DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Document	:	1. PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI(1114 view)

PERMENDAGRI No 39 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-02-02
Nomor	:	39
Tentang	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
Document	:	1. Lampiran ii Maluku-Papua(950 view) 2. Lampiran ii Sulawesi(1013 view) 3. Lampiran ii Kalimantan-Nusa Tenggara(1197 view) 4. Lampiran ii Sumatera2(1074 view) 5. Lampiran ii Sumatera1(1246 view) 6. Lampiran ii Jawa(1583 view) 7. Lampiran i(1284 view) 8. Permendagri 39 th 2015(2172 view)

PERMENDAGRI No 38 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-30
Nomor	:	38
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN, KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN DAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN, KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN DAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN(203 view)

PERMENDAGRI No 37 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-30
Nomor	:	37
Tentang	:	BATAS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  DENGAN PROVINSI BANTEN
Document	:	1. BATAS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN PROVINSI BANTEN(183 view)

PERMENDAGRI No 36 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-30
Nomor	:	36
Tentang	:	BATAS DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKUT PROV DKI JKT DGN KAB BEKASI PROV JABAR, KOTA ADMINISTRASI JAKTIM PROV DKI JKT DGN KAB BEKASI PROV JABAR & KOTA ADMINISTRASI  PROV DKI  DGN KOTA BEKASI PROV JABAR
Document	:	1. BATAS DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKUT PROV DKI JKT DGN KAB BEKASI PROV JABAR, KOTA ADMINISTRASI JAKTIM PROV DKI JKT DGN KAB BEKASI PROV JABAR & KOTA ADMINISTRASI PROV DKI DGN KOTA BEKASI PROV JABAR(106 view)

PERMENDAGRI No 35 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-30
Nomor	:	35
Tentang	:	BATAS DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT DAN  KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS  IBUKOTA JAKARTA DENGAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT
Document	:	1. BATAS DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT(110 view)

PERMENDAGRI No 34 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-30
Nomor	:	34
Tentang	:	KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA
Document	:	1. KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA DAN ANGKA KREDITNYA(1028 view)

PERMENDAGRI No 33 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-27
Nomor	:	33
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH(80 view)

PERMENDAGRI No 32 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-27
Nomor	:	32
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN BREBES  PROVINSI JAWA TENGAH
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DENGAN KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH(85 view)

PERMENDAGRI No 31 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-27
Nomor	:	31
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH(72 view)

PERMENDAGRI No 30 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-27
Nomor	:	30
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN PATI DENGAN KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN PATI DENGAN KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH(67 view)

PERMENDAGRI No 29 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-27
Nomor	:	29
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR DENGAN KABUPATEN SUMBA TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR DENGAN KABUPATEN SUMBA TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR(70 view)

PERMENDAGRI No 28 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-27
Nomor	:	28
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DENGAN KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DENGAN KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR(77 view)

PERMENDAGRI No 27 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-27
Nomor	:	27
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN KUPANG DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN KUPANG DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR(78 view)

PERMENDAGRI No 26 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-27
Nomor	:	26
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN ENDE DENGAN KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN ENDE DENGAN KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR(74 view)

PERMENDAGRI No 24 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-26
Nomor	:	24
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DENGAN KABUPATEN KOLAKA DAN BATAS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DENGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DENGAN KABUPATEN KOLAKA DAN BATAS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DENGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA(73 view)

PERMENDAGRI No 23 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-26
Nomor	:	23
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA(77 view)

PERMENDAGRI No 22 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-26
Nomor	:	22
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN KOTABARU DENGAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN KOTABARU DENGAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN(75 view)

PERMENDAGRI No 21 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-26
Nomor	:	21
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DENGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DENGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN(169 view)

PERMENDAGRI No 20 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-26
Nomor	:	20
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU(291 view)

PERMENDAGRI No 19 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-26
Nomor	:	19
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DENGAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DENGAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU(138 view)

PERMENDAGRI No 18 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-27
Nomor	:	18
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN KAMPAR DENGAN  KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN KAMPAR DENGAN KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU(201 view)

PERMENDAGRI No 17 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-26
Nomor	:	17
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA(110 view)

PERMENDAGRI No 16 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-26
Nomor	:	16
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA(81 view)

PERMENDAGRI No 15 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-26
Nomor	:	15
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN KONAWE DENGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN KONAWE DENGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA(91 view)

PERMENDAGRI No 12 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-23
Nomor	:	12
Tentang	:	BATAS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU DENGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  PROVINSI SULAWESI UTARA
Document	:	1. BATAS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU DENGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR PROVINSI SULAWESI UTARA(82 view)

PERMENDAGRI No 11 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-23
Nomor	:	11
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KABUPATEN  MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA(77 view)

PERMENDAGRI No 9 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-20
Nomor	:	9
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA DENGAN  KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA DENGAN KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH(84 view)

PERMENDAGRI No 8 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-20
Nomor	:	8
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN  KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH(84 view)

PERMENDAGRI No 7 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-20
Nomor	:	7
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH(84 view)

PERMENDAGRI No 6 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-20
Nomor	:	6
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH(85 view)

PERMENDAGRI No 5 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-20
Nomor	:	5
Tentang	:	BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH
Document	:	1. BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH(83 view)

PERMENDAGRI No 4 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-20
Nomor	:	4
Tentang	:	BATAS DAERAH KOTA PALU DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH
Document	:	1. BATAS DAERAH KOTA PALU DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH(73 view)

PERMENDAGRI No 3 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-20
Nomor	:	3
Tentang	:	BUOL DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH
Document	:	1. BUOL DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH(90 view)

PERMENDAGRI No 2 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-02
Nomor	:	2
Tentang	:	PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN  LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2015
Document	:	1. PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2015(1069 view)

PERMENDAGRI No 1 Tahun 2015
Tanggal Terbit	:	2015-01-02
Nomor	:	1
Tentang	:	PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN  DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Document	:	1. PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI(1048 view)